Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Nuril Huda

ada apanya, apa adanya...

Drama Politik di Ibukota

OPINI | 14 August 2012 | 09:12 Dibaca: 505   Komentar: 5   1

Menjelang putaran kedua pilkada DKI, dinamika politik ibukota Jakarta, agaknya makin menarik dicermati, tidak jarang dengan perasaan haru dan emosi berdebar-debar. Publik kini seolah bagaikan disuguhi tontotan drama politik terbuka. Mungkin seperti kisah telenovela ibu tiri lebih kejam dari pada ibu kota. Suatu kisah drama tragis yang menguras emosi dan air mata penonton. Ada aktor yang seolah-olah diplot sebagai tokoh protagonist, yang memerankan diri sebagai figur baik hati, anak yatim yang pemaaf walau menjadi korban. Sementara  di seberangnya ada sosok antagonis, dengan sifat dan karakter ibu tiri yang jahat. Semua serba hitam putih. Hampir selalu ada tokoh korban, dan kita dirayu untuk berempati pada kisah anak yatim yang teraniaya namun pemaaf.

Begitulah sekilas perumpamaan yang terjadi dalam realitas drama politik Jakarta belakangan, tak ubahnya kisah sinetron. Sebagian pihak yang berkompetisi, yang terlibat dan bermain dalam panggung drama politik, merajuk bahwa mereka difitnah. Mungkinkah sejatinya, kita saat ini, sedang menyaksikan tragedy sinetron politik, dimana sebagian pihak yang bertarung dalam pilkada ibu kota, sedang menempatkan diri sebagai tokoh protagonis anak yatim yang santun dan pemaaf, teraniaya oleh sikap kejam dan jahat ibu tiri.

Satu hal yang mencolok, dalam peran ketokohan kini, figure Ahok tak pelak lagi muncul sebagai korban atau tokoh protagonist, yang begitu pemaaf dan rendah hati. Menjadi sasaran SARA, dirinya dengan legowo akan memaafkan Rhoma Irama, figure yang seolah tampil sebagi sosok antagonis. Alih-alih membalasnya, justru Ahok malah berterima kasih karena lagu-lagu Rhoma membuatnya tak berjudi dan tak begadang. Ketika ditanya pers, apakah akan melaporkan Rhoma Irama ke polisi? “Tidak. Kita maafkan. Kita pemurah, pemaaf kok. Luar biasa.

Demikian pula, dalam menyikapi dukungan mayoritas koalisi parpol ke kubu Foke Nara, kubu Ahok dengan sikap rendah hati mengaku pasrah dan memilih berkoalisi dengan rakayt. “Tidak masalah jika kami dikeroyok partai-partai besar, kami memilih berkoalisi dengan rakyat saja,” sambung Boy Ali Sadikin, ketua Tim pemenangan pasangan ini.

Ahok dan Tim pemenangnnya bukannya tidak menyadari, bahwa dengan memposisikan sebagai korban kezaliman (protagonist), akan memanen simpati dan dukungan rakyat. Semakin isu SARA menggelinding kencang, maka rakyat akan makin jatuh cinta. Semangat mengalah untuk menang.  Tidak sepenuhnya keliru jika sebagian pengamat  menyebut pasangan ini justru untung besar dengan melajunya isu SARA. Sebaliknya pasangan lawan justru akan dicemooh public, sebagai figure yang dzalim. Konsekwensi yang merugikan demikian ini, bagi pasangan Foke Nara, tentu sepenuhnya disadari sehingga pasangan ini dengan tegas menolak dipojokan sebagai penggelontor SARA, karena justru yang panen simpati adalah lawan.

Kontraproduktif

Dalam tradisi politik kita, strategi politik melankolis, untuk menangguk suara adalah halal dan sah-sah saja. Demikian juga dalam pilkada Jakarta, sesuatu yang wajar jika Ahok dan tim pemenangan pasangan ini kini justru kebanjiran simpati publik. Hanya saja, cara-cara demikian, dalam jangka panjang sejatinya kontraproduktif bagi pendewasaan demokrasi yang matang. Strategi demikian sejatinya tidak mendidik masyarakat. Mustinya pasangan yang bertarung dalam putaran kedua ini lebih mengdepankan visi, misi, dan programnya. Sebagai barometer pilkada bagi daerah, dalam mendekati pemilihan putaran kedua Dki Jakarta, pasangan yang berkompetisi, mustinya semakin menunjukkan kedewasaan berpolitik. Bagaimanapun produk akhir pilkada ibukota akan turut menentukan wajah demokrasi di tanah air. Pasangan yang bertarung tidak lantas musti menghalalkan segala cara.

Sudah ketinggalan jaman manakala pasangan yang tengah bertarung, menggiring publik dengan strategi pencitraan yang seolah-olah memposisikan diri sebagai korban, dengan harapan meraup  belas kasihan dan simpati masyarakat. Sebaliknya yang mustinya dikuatkan adalah program kerja dalam membangun Jakarta. Bagaimanapun dengan jualan program yang kongkrit dengan sendirinya isu-isu SARA tidak akan laku lagi. Agenda semacam pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, adalah konsern bersama, yang mengatasi batas-batas SARA.

Namun dalam realitasnya, memang strategi melankolis dan memposisikan sebagai korban, agaknya berkorelasi dengan budaya masyarakat kita. Strategi ini masih efektif dengan perilaku budaya politik kita. Bagaimanapun masyarakat kita termasuk jenis yang gampang jatuh hati dan mudah belas kasihan. Termasuk dalam politik, masyarakat kita dalam memilih pemimpin, kerap lebih mengedepankan perasaan daripada melihat realita yang ada. Agaknya kenyataan kultural ini disadari betul oleh tim sukses pasangan Ahok.

Dari sisi strategi komunikasi politik, dukungan mayoritas parpol yang lebih merapat ke pasangan Foke Nara saat ini, dapat juga dikesankan atau dikonstruksi ke publik pemilih, sebagai wujud nyata pengeroyokan. Ini adalah sikap dalim yang nyata. Realitas parpol-parpol yang lebih memilih merapat ke Foke Nara di putaran kedua, bagi pasangan Ahok, bagaimanapun dengan terang benderang menunjukan sikap dalim politik. Kesan demikianlah yang agaknya hendak dicitrakan ke public.Harapannya, dengan konstruksi demikian di benak pemilih, maka konstiuen parpol akan berbeda dan lari meninggalkan gerbang partai politik yang ke pasangan Foke. Kira-kira jalan pikiran inilah yang menguat dalam strategi pasangan Ahok, dalam berhadapan dengan lawan politiknya.

Dalam prakteknya teori zalimisasi yang demikian ini bukanlah hal yang mustahil dan bukan tanpa preseden sama sekali. Aneh memang, tapi nyata. Dalam realitas sejarah politik di Tanah air, strategi yang mengesankan adanya kandidat yang mendapat pendzaliman oleh lawan politik berjalan happy ending, berakhir dengan simpati publik dan panen suara.

Dalam skala yang lebih besar, strategi ala pendzaliman demikian inilah yang dahulu berhasil mengantarkan Megawati dan PDIP berhasil menjadi pemenang pemilu 1999, pasca orde baru.
Di jaman orde baru, Megawati menjulang tinggi namanya, setelah dizalimi presiden Soeharto. Demikian pula, proses terpilihnya presiden SBY. Figure SBY menjadi figure muncul dengan elektabilitas tinggi dan yang disayangi public, selepas dikesankan sebagai sosok yang mendapat “pendaliman politik” oleh Taufik Kemas. Akibatnya SBY tak terbendung, rakyat simpati dan jatuh cinta pada mereka yang dianiaya.

Dengan system dan model demokrasi yang kita anut, untuk menangguk suara rakyat, dan memperoleh kemenangan dalam kompetisi demokrasi, berbagai cara dan strategi pencitraan akan ditempuh oleh kandidat. Antara kandidat saling merebut simpati dan belas kasihan publik. Dihadapan publik, dengan dukungan media, sang kandidat dengan melas menyatakan bahwa mereka lebih memilih berkoalisi dengan rakyat, ketimbang dengan parpol. Antara parpol dengan konstituen yang memang kerap berlainan dalam memilih figure, hendak ditegaskan secara vis a vis.

Demokrasi kita memang belum sehat, alias demokrasi yang sakit. Demokrasi yang belum terkonsolidasi matang. Kultur atau perangkat lunak demokrasi kita belum sepenuhnya didukung kultur yang sehat. Dalam demokrasi, barangkali mirip tontonan telenovela atau sintron yang digandrungi publik dengan kisah-kisah yang menimbulkan keharuan dan menguras air mata. Salah satu yang khas adalah adanya figure protagonist yang kerap disimbolkan sebagai anak yatim yang lembut, sebagai anak baik, bersahaja, jujur,  namun selalu dibawah ancaman dan kendali ibu tiri. Tokoh antagonis, kerap digambarkan sebagai sosok berdaya, namun culas dan serakah, sehingga menimbulkan kebencian public. Akibatnya public antipasti dan menyumpah serapah tokoh ini.

Demokrasi telenovela inilah yang sedang kita saksikan dengan aktor-aktor yang dengan dukungan media, berhasil mencintrakan dirinya sebagai sosok yang protagonist maupun antagonis tersebut. Suatu demokrasi yang sakit dan aktor-aktornya pun sakit. Sebuah demokrasi politik yang mengharukan, menguras emosi penonton, namun sejatinya palsu dan menipu.

Saatnya mereka yang berkompetisi dalam Pilkada putaran kedua DKI Jakarta, membangun politik tinggi (high politic) dan meninggalkan demokrasi ala telenovela. Menari-nari di atas isu SARA, dan memposisikan diri sebagai korban, pihak yang didzalimi, mungkin pada akhirnya dapat memanen kemenangan, namun sejatinya kontraproduktif bagi masa depan demokrasi yang sehat dan produktif. Saatnya kedua pasangan berbenah diri dengan melakukan cara-cara kampanye yang bisa menarik simpati pemilih. Misalnya, dengan menawarkan program-program kongkrit yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta. Bukannya justru minta dibelas kasihani****

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Promosi Multikultur ala Australia …

Ahmad Syam | | 18 April 2014 | 16:29

Sesat Pikir Koalisi …

Faisal Basri | | 18 April 2014 | 19:08

Liburan Paskah, Yuk Lihat Gereja Tua di …

Mawan Sidarta | | 18 April 2014 | 14:14

Untuk Capres-Cawapres …

Adhye Panritalopi | | 18 April 2014 | 16:47

Yuk, Ikuti Kompasiana Nangkring bareng …

Kompasiana | | 15 April 2014 | 20:47


TRENDING ARTICLES

Kue Olahan Amin Rais …

Hamid H. Supratman | 12 jam lalu

Puan Sulit Masuk Bursa Cawapres …

Yunas Windra | 12 jam lalu

Misteri Pertemuan 12 Menit yang Membungkam …

Gatot Swandito | 13 jam lalu

Bila Anak Dilecehkan, Cari Keadilan, …

Ifani | 15 jam lalu

Semen Padang Mengindikasikan Kemunduran ISL …

Binball Senior | 17 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: