Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Gugi Yogaswara

Assalamu’alaikum… Yah….beginilah saya… Nama saya Gugi Yogaswara. Nama ini sudah saya sandang semenjak beberapa hari setelah selengkapnya

Dari Demokrasi Indonesia Menuju Kebangkitan Islam

OPINI | 05 August 2012 | 19:55 Dibaca: 946   Komentar: 5   0

Kebebasan dan demokrasi

Fakta kontemporer Internasional yang diperoleh dari Freedom House[1] memberi pengertian tentang sebuah Negara Bebas, Negara separuh bebas, dan Negara tidak bebas. Negara bebas diartikan sebagai Negara yang memiliki kompetisi politik terbuka, iklim yang menghormati kebebasan penduduk dan kebebasan berpendapat. Kemudian, Negara separuh bebas ialah Negara yang memiliki kebebasan sipil dan dan kebebasan politik yang sangat terbatas, sehingga dinamisasi politik mengalami hambatan dalam perkembangannya. Negara separuh bebas memiliki hukum yang lemah dan tidak bisa mengakomodasi keragaman ethnic dan perselisihan agama. Sedangkan, negara yang tidak bebas adalah Negara yang tidak memiliki hak asasi politik dan kebebasasan rakyat sipil sama sekali. Hal ini menyebabkan perkembangan politik Negara sangat lambat.

Status kebebasan Negara juga ternyata dapat dilihat dari tingkat demokrasi yang berlaku di Negara tersebut. Pasalnya, demokrasi menandakan bahwa suatu Negara memiliki perlindungan yang kuat dalam memenuhi hak kebebasan politik dan kebebasan sipil setiap warga negara. Salah satu implementasi dari kebebasan politik adalah terselenggaranya pemilu dan tingkat partisipasi politik dari seluruh elemen masyarakat. Dalam buku Kebebasan dan Kebudayaan, Tibor R. Machan[2] memaknai demokrasi sebagai sebuah metode untuk memilih alternatif-alternatif politik berdasarkan hak hukum warga untuk memberikan suara.

Demokrasi bukanlah hal yang asing bagi manusia karena kontribusinya memberikan banyak transformasi cultural dunia dari system lama seperti authoritarian regime, komunisme, dan sosialisme menuju ke system yang menjunjung tinggi sinergisitas antar elemen dalam suatu Negara. Demokrasi banyak memberikan jalan keluar yang bijak dalam beberapa persoalan manakala yang terjadi sengketa berbagai kepentingan antara pemerintah, warga Negara, kalangan elit, dan sebagainya. Selain itu, kondisi demokrasi suatu Negara merepresentasikan tingkat kultur politik dan kebebasan sipil yang terjadi, sehingga ia dapat menjadi salah satu indicator status kebebasan Negara seperti teori di atas.

1344149412472943106

Gambar2. Tahapan Gelombang demokratisasi Huntington

Kecondongan kebanyakan Negara tentang system demokrasi terjadi bukannya tanpa proses, Samuel Huntington[3] dalam The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century (1991) menjelaskan bahwa terdapat 3 gelombang demokratisasi yang pernah ada di dunia. Gelombang pertama demokratisasi dipicu oleh revolusi industri inggris, revolusi prancis, dan revolusi Amerika serikat. Tercatat kenaikan jumlah Negara demokratis pada periode ini sebesar 45 % atau sebanyak 29 negara. Gelombang kedua (1943-1962) dimulai dari kemenangan atas jerman, italia, dan jepang serta terjadinya proses dekolonisasi. Walhasil, 39 negara demokrasi muncul sebagai bentuk penentangan terhadap system kapitalisme dan paham fasisme. Dilanjutkan dengan gelombang ketiga (1974) yang diawali dengan revolusi bunga yang digerakan oleh militer beraliran kiri pada 25 april 1974. Upaya ini berhasil menumbangkan dictator Portugal, Marcelo Caetano dan memunculkan rezim demokratis di Negara itu. Sebanyak 30 negara di dunia mengalami pergantian rezim dari otoriter ke demokratis. Gelombang ketiga ini berlangsung terus sampai tahun 2001-2002. Didukung oleh hasil survey Freedom House yang menyatakan sebanyak 85 negara dari 192 negara di dunia telah memasuki Negara bebas, 59 negara separuh bebas dan 45 negara dinyatakan tidak bebas.

Kondisi Negara timur tengah

Apa yang kita dapatkan dari kumpulan fakta –walaupun belum ada pembuktian empirik mengenai kebenarannya- dan teori kebebasan Negara tersebut? Secara tidak langsung, hal ini menggiring kita pada euphoria klasifikasi Negara satu dengan Negara lainnya. Siapa sajakah Negara yang termasuk dalam Negara bebas, separuh bebas, dan tidak bebas? Apa pengaruhnya bagi keberlangsungan usaha umat muslim dunia untuk mewujudkan kejayaan Islam kembali?

Negara-negara timur tengah mau tidak mau menjadi ikon segala sumber informasi tentang Islam, karena disana ada Mekkah dimana umat muslim sluruh dunia berkumpul untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Ironisnya, Freedom house melaporkan bahwa 15 dari 19 negara berpenduduk mayoritas Islam di timur tengah dan afrika utara adalah Negara tidak bebas. Empat Negara lainnya termasuk dalam Negara separuh bebas, yakni Moroko, Lebanon, Kuwait, dan Turki). Pesatnya perkembangan demokrasi di banyak Negara dan peralihan kepemimpinan otoriter pada demokrasi yang signifikan memancing pertanyaan khusus tentang upaya-upaya demokratisasi di masa sekarang. Lantas mengapa kebanyakan Negara Islam di dunia masih menjadi Negara tidak bebas dan hanya sedikit yang tidak bebas? Bukankah ini menandakan konsepsi demokrasi belum masuk pada Negara-negara Islam tersebut?

Premis ini menunjukkan kita pada hipotesis sementara bahwa adanya kudeta demokratisasi terhadap Negara Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara. Sebenarnya, upaya demokratisasi di Timur Tengah dan Afrika Utara sempat muncul pada awal gelombang kedua pada teori Huntington. Tapi sayangnya, proses itu diinterupsi oleh serangkaian kudeta militer yang mengakibatkan Negara-negara tersebut dipimpin oleh rezim militer. Beberapa kasus diantaranya, Letnan Kolonel Gamal Abdul Nasser menggulingkan raja faruk. Dilanjut penggulingan Jendral Muh Naquib yang menjadi presiden setelahnya pada tahun 1953. Akhirnya Nasser menjadi Presiden. Di Irak juga terjadi kudeta militer oleh Brigadir Abdul Karim Qosim dan Kolonel Abdul salam Arif dengan konspirasi partai Ba’ath sampai pembelotannya. Kemudian, Letnan Kolonel Muammar Abu Minyar Al Qadafi (28 tahun) memimpin grup kecil militer, dan mengudeta Raja Idris. Monarki Libya digantikan oleh Republik Arab Libya. Sampai pada pembantaian rakyat Libya Oleh Qadafi pada tahun 2011 setelah ia menjadi presiden selama labih dari 42 tahun.

Negara barat terkesan sengaja tidak mengekspor demokrasi pada dunia Arab. Hal yang dilakukan oleh Negara barat adalah Democracy Trap. Konsepsi ini sangat jauh dari bayangan demokratisasi barat terhadap Negara muslim. Demokrasi dikhawatirkan akan menjadi boomerang bagi barat jika berlaku dan berkembang di Negara muslim. Menjebak Negara Islam dengan romantisme demokrasi yang samar sehingga banyak memberikan asumsi negative tentang demokrasi. Walhasil, kebanyakan umat muslim merasa muak dan benci pada konsep demokrasi, padahal Azyumardi Azra dalam bukunya dari Harvard hingga ke makkah, mengatakan “Menurut teori ini, jika demokrasi diberikan kepada masyarakat-masyarakat Muslim, partai Islam –atau kaum Islamis– pasti akan menang. Dan kemenangan itu, dalam pandangan ahli politik barat merupakan titik awal transformasi negara sekuler seperti aljazair, menjadi negara Islam”.

Teori ini dibuktikan dengan fakta hasil pemilu demokratis di Palestina yang dimenangkan Hamas. Kemudian Hal serupa terjadi saat Amerika mendukung kudeta militer di Aljazair yang menumbangkan kekuatan Islam yang berhasil meraih suara mayoritas dalam pemilu 1992 lalu. Fakta dan teori ini menguatkan kesimpulan bahwa Negara barat tidak akan membiarkan demokratisasi masuk dalam Negara muslim. Mereka menjebak Negara muslim dengan memberikan pencitraan buruk sebuah Negara demokrasi, seperti Amerika dan sekutunya yang menyerang Irak. Serangan itu membuat opini public yang mengartikan demokrasi bukanlah jalan keluar dari segala permasalahan yang ada.

Islam dan Demokrasi

Islam dan demokrasi bukanlah sebuah hal yang serta merta dapat disamakan atau di cocokkan. Konsepsi kepemerintahan khilafah mengacu pada keteladanan rasul dan khulafaurrasyidin di masa lalu. Sedangkan, demokrasi tidak lahir bertepatan dengan zaman kepemimpinan rasul. akan tetapi, perlu diketahui bahwa terdapat beberapa kesamaan antara Islam dan demokrasi. Beberapa kesesuaian nilai dasar demokrasi dengan Islam antara lain,

13441496151661980465

Gambar1. Kesesuaian Prinsip Demokrasi dan Islam

Sedangkan, ketidaksesuaiannya terletak pada konsep kedaulatan dan penerapan sekulerisme. Kedaulatan pada demokrasi adalah kedaulatan rakyat (vox populi, vox dei), sedangkan kedaulatan pada Islam adalah milik Allah swt (vox Dei, vox populi atau hakimiyyah Allah). Demokrasi barat menghendaki adanya sekulerisme, yakni pemisahan urusan Negara dengan agama, sedangkan Islam menghendaki al-din wa al dawlah, yakni penerapan seluruh aspek agama dalam kenegaraan. Hal yang perlu digarisbawahi adalah kesesuaian diatas merupakan aspek-aspek yang lebih aplikatif sebagai penentu arah kebijakan sebuah Negara. Sedangkan ketidaksesuaiannya lebih mengarah pada perbedaan landasan teoritis.

Said hawwa angkat bicara mengenai hubungan Islam dengan demokrasi, “Kita menyaksikan demokrasi di dunia Muslim pada akhirnya akan menghasilkan kemenangan bagi Islam. Tuntutan supaya lebih demokratis, merupakan jalan praktis menuju kesuksesan Islam di atas wilayah Islam. Musuh-musuh kita menyadari betul kenyataan ini dan itu pula sebabnya mereka membunuh demokrasi dan membangun kediktatoran dan alternatif-alternatif lain. Ketidakmampuan melihat sisi positif demokrasi selama ini, karena demokrasi melulu dilihat dari perspektif teoritis dan ideologis dan gagal dilihat dari perspektif realitas: bahwa bila demokrasi diterapkan mayoritaslah yang memimpin. Ini berimplikasi terhadap kemenangan Islam, karena di banyak negara, kaum Muslim adalah mayoritas, dan itu berarti Islam akan memimpin. Bahkan jikapun kaum Muslim sebagai minoritas demokrasi tetap akan menjadi kepentingan mereka juga. Menolak demokrasi merupakan langkah bunuh diri. Sebab mereka akan diperintah oleh rezim-rezim paling buruk yag memaksakan apa yang mereka takuti dari demokrasi. Bagaimana bisa kalangan Islamis takut pada demokrasi, padahal ketakutan mereka itu justru merampas kebebasan dan diperintah oleh golongan minoritas? Justru mereka harus khawatir akan nasib demokrasi” (Said Hawwa)

“Merupakan keanehan jika sebagian manusia menganggap demokrasi itu kufur dan mungkar. Orang yang berpandangan demikian dapat dipandang belum memiliki standar intelektual yang dapat dipertanggungjawabkan.” (Yusuf Qaradhawi).

Demokrasi dan Indonesia

Penerapan demokrasi bukan hanya disebabkan oleh trend semata, melainkan karena tuntutan zaman dan eligibilitas demokrasi terhadap penyatuan pluralisme penduduk suatu Negara. Adalah Indonesia yang telah mendeklarasikan diri sebagai Negara demokrasi. Kata ‘demokrasi’ kiranya bukan lagi istilah asing bagi rakyat Indonesia. Bahkan, siswa SMP pun mendapat materi tentang demokrasi. Transformasi demokrasi di Indonesia tidaklah dilalui dengan sederhana dan singkat. Sejarah membuktikan bahwa pasca kemerdekaan, Indonesia telah menerapkan konsep demokrasi liberal dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, sampai demokrasi transisi yang terjadi sampai sekarang.

Robert W. Herner dalam Islam and nation in the post Suharto era, menyatakan para aktivis muslim Indonesia sejak awal 1980-an telah menjadi pemikul utama cita-cita demokrasi. Indonesia juga merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di Dunia. Ini artinya, Indonesia dapat menjadi Negara rujukan bagi penerapan demokrasi dalam Negara muslim.

Setelah bergulirnya reformasi 1998, Indonesia bergerak menerapkan demokrasi semu, menuju negara demokrasi yang memenuhi standar-standar demokratis. Dan sejak tahun 2006, Freedom House telah menempatkan Indonesia dalam daftar negara-negara bebas yang salah satu alasannya adalah berhasilnya penyelenggaraan pemilu dan penyelesaian konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Kini Indonesia menjadi negara Muslim paling demokratis, dan negara demokratis nomor tiga terbesar di dunia – setelah India dan Amerika Serikat. Indonesia menjadi Bright Spot di tengah buramnya potret demokrasi di negara-negara Muslim. Keberhasilan demokrasi di negara Muslim terbesar di dunia ini , menjadi salah satu bukti tentang kompatibilitas demokrasi dan Islam.

Kesimpulan ini memang dapat menuai kontroversi dari berbagai pihak. Pasalnya, selama ini Indonesia masih belum bisa memenuhi aspek kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh sebagai salah satu kekuatan dasar untuk menjadi Negara besar. Akan tetapi, pengharapan terhadap Indonesia sebagai Negara yang dapat menjadi cikal bakal kebangkitan Islam tetaplah ada, bahkan hal tersebut diyakini sebagian besar umat muslim di Timur Tengah. Indonesia hanya butuh akselerasi kecerdasan yang masiv dan pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan umat muslim di dalamnya. Sehingga, kemungkinan lahirnya kebangkitan Islam dari Indonesia semakin besar dari waktu ke waktu.

Wallahu a’lam Bishshawab.

1. Fredom House merupakan sebuah organisasi nonprofit yang berpusat di Washington D. C. Mereka mulanya terbentuk untuk menentang paham Nazi.

2. Tibor Richard Machan adalah seorang ahli filsafat asal Hungaria lulusan Auburn University.

3. Samuel Huntington adalah seorang politikus terkenal asal Amerika yang menulis buku Clash of Civilizations

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Apa yang Kau Dapat dari Kompasianival 2014 …

Hendi Setiawan | | 22 November 2014 | 22:39

OS Tizen, Anak Kandung Samsung yang Kian …

Giri Lumakto | | 21 November 2014 | 23:54

Inilah Para Peraih Kompasiana Awards 2014! …

Kompasiana | | 22 November 2014 | 21:30

Obama Juara 3 Dunia Berkicau di Jaring …

Abanggeutanyo | | 22 November 2014 | 02:59

Inilah Pemenang Lomba Aksi bareng Lazismu! …

Kompasiana | | 22 November 2014 | 19:09


TRENDING ARTICLES

Duuuuuh, Jawaban Menteri ini… …

Azis Nizar | 21 November 2014 22:51

Zulkifli Syukur, Siapanya Riedl? …

Fajar Nuryanto | 21 November 2014 22:00

Memotret Wajah Jakarta dengan Lensa Bening …

Tjiptadinata Effend... | 21 November 2014 21:46

Ckck.. Angel Lelga Jadi Wasekjen PPP …

Muslihudin El Hasan... | 21 November 2014 18:13

Tak Berduit, Pemain Bola Indonesia Didepak …

Arief Firhanusa | 21 November 2014 13:06


Subscribe and Follow Kompasiana: