Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Raja Haji

Sebuah Perjuangan Kecil Untuk Melahirkan Kepemimpinan Nasional Yang Cerdas, Intelektual, Filosof, Cendikiawan. Karena Kebangkitan Sebuah selengkapnya

Kesadaran Politik Warganegara

OPINI | 23 July 2012 | 18:43 Dibaca: 737   Komentar: 2   0

32 tahun orde baru yang memperbodoh hak-hak sosial, ekonomi, budaya, sipil, politik & pembangunan rakyat, membuat kebanyakan masyarakat Indonesia masih mabuk dan kabur tentang hak-hak mereka terhadap negara.

Lagu pembodohan masyarakat yang sering dinyanyikan;

“Jangan ditanya apa yang telah engkau dapatkan dari negara, tetapi tanyalah apa yang telah engkau berikan pada negara”

Menjadi lagu wajib dan senjata tajam untuk melanjutkan penjajahan oleh aparat negara terhadap masyarakat. Karena sadar atau tidak bahwa aparat negara telah mendapatkan banyak gaji dan fasilitas yang tidak seimbang dengan peranan mereka terhadap pembangunan negara.

Hak-hak politik dibunuh oleh rejim orde baru, sehingga masyarakat tidak tahu akan hak-hak mereka diwaktu berhadapan dengan pegawai negeri seperti PNS dikantor-kantor, polisi, tentara dan sebagainya. Tidak ada pendidikan politik dan hak-hak warga negara yang signifikan. Hanya media dizaman reformasi yang sedikit mendukung pendidikan hak-hak masyarakat terhadap aparat negara yang tidak diikuti oleh dukungan pemerintah.

Sebagian masyarakat kita masih menganggap bahwa pembangunan, bantuan, gaji dan sebagainya dari pemerintah adalah sebagai wujud baiknya pemerintah bukan karena memang itu tugas dan kewajiban pemerintah yang digaji dari uang masyarakat untuk mengelola kekayaan negara.

Lebih parah lagi apabila ada masyarakat kita yang menganggap bahwa semua bantuan, pembangunan, gaji dll itu adalah berasal dari uang pribadi Presiden, Partai, Gubernur dan sebagainya. Padahal uang itu adalah uang masyarakat melalui pajak dll yang dikelola sementara (sampai pensiun/berhenti) oleh pemerintah dan yang pasti lagi bahwa semua itu bukanlah uang saku atau uang pribadi pemerintah.

Zaman reformasi juga gagal melahirkan pemerintah yang memberikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Karena para pemimpin era reformasi adalah lanjutan dari orang-orang yang di kader dan anak didik orde baru baru yang bermental tidak lebih baik dari bos nya si eyang. Sehingga pemerintah di reformasi hanyalah melanjutkan tradisi jahat lama yang telah ditanam dan di pahat didalam benak mereka puluhan tahun lamanya.

Di Malaysia, hak-hak sosial, ekonomi, budaya, sipil, politik & pembangunan masyarakat yang ditekan dan dizalimi masyarakatnya akan mengatakan;

“Memangnya negara ini punya bapak kalian..” kata seorang pak tua pada pemerintahnya

“Itu Perdana Menteri bercuti ke luar negara saya yang bayar karena saya membayar toll setiap hari” kata seorang sopir taxi pada saya

Di Singapore pegawai negerinya apabila disogok berupa tips oleh orang Indonesia akan mengatakan; “ini kerja saya dan saya telah digaji oleh uang masyarakat untuk melakukan pekerjaan ini. Dan biasanya yang memberi tips, sogok itu akan nahas di Singapore.

Di Amerika kata-kata hak masyarakat sering diungkapkan oleh pemimpin tertinggi mereka sendiri seperti Presiden Obama dll “kita harus mengelola uang masyarakat ini dengan cara hemat, profesional dan transparan. Ini Bukan uang kita dan kita harus mempertanggung jawabkannya dihadapan senat dan masyarakat.

Bedanya di Indonesia dengan negara-negara yang yang agak maju itu ialah bahwa pegawai negeri mereka merasa mendapatkan gaji setiap bulannya karena mereka bekerja sebagai seorang PNS, Polisi, Tentara dll dengan baik dan benar. Sementara di Indonesia masih ada pegawai negeri seperti PNS, Polisi, tentara dll merasa menerima gaji setiap bulannya karena status mereka sebagai PNS, Polisi, Tentara dll. Jadi bekerjanya mereka dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pegawai negara atau tidak hasilnya sama saja, yaitu menerima gaji setiap bulannya. Tentu saja hasil orang (pegawai negeri) yang digaji karena bekerja dengan karena status sangat berbeda sekali

Tentu saja itu semua bukan otomatis, kesadaran hak-hak warga negara diberbagai negara didukung oleh tingkat pendidikan masyarakat Malaysia yang sekitar 30% rakyatnya berpendidikan S1 dibandingkan di Indonesia yang tidak sampai 1%. Apalagi Singapore, Amerika dan negara maju lainnya dimana tingkat pendidikan masyarakat mereka S1. S2 & S3 nya sangat tinggi.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Unimog Promosi Gratis …

Agus Japloens | | 22 August 2014 | 01:11

“Ahok” Sumbangan Prabowo Paling …

Pakfigo Saja | | 22 August 2014 | 11:31

Sharing Profesi Berbagi Inspirasi ke Siswa …

Wardah Fajri | | 21 August 2014 | 20:12

Hati-hati Minum Jamu Pemberian Paranormal …

Mas Ukik | | 21 August 2014 | 20:15

Mau Ikutan Diskusi Bareng Anggota DPR Komisi …

Redaksi Kompas.com | | 21 August 2014 | 13:59


TRENDING ARTICLES

Saat Mahkamah Konstitusi Minus Apresiasi …

Zulfikar Akbar | 5 jam lalu

Kuasa Hukum Salah Berlogika, MK Tolak …

Sono Rumekso | 5 jam lalu

Drama Pilpres Telah Usai, Keputusan MK Harus …

Mawalu | 5 jam lalu

Open Letter to Mr Joko Widodo …

Widiyabuana Slay | 7 jam lalu

Pernyataan Politik Bermata Banyak …

Hendra Budiman | 12 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: