Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Wahyuhemm

Perbedaan itu indah...

Hubungan LSM Lokal dengan LSM Asing Terkait Aliran Dana

REP | 05 March 2012 | 17:52 Dibaca: 2538   Komentar: 3   1

Lembaga Swadaya Masyarakat atau dalam bahasa Inggrisnya: non-government organization (NGO). Di era reformasi saat ini terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan NGO ataupun LSM itu sudah bukan hal yang baru. LSM/NGO adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bisa mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah.

Sejatinya, LSM dibuat untuk tujuan yang baik. Seperti pemberdayaan masyarakat, bantuan ke masyarakat, sampai pada fungsi kontrol terhadap pemerintah dan aparat yang ada. Tapi sangat disesalkan, saat ini banyak LSM yang sekarang tidak lebih dari sekedar alat untuk menjatuhkan pemerintah, menggulingkan lawan politik. Atau sebaliknya, untuk melanggengkan kekuasaan. LSM juga dijadikan sarana untuk melakukan pemerasan dan menangguk keuntungan pribadi. Alih-alih berdemo menentang suatu kebijakan, nyatanya hanya kamuflasenya untuk mereguk beberapa juta, ratus juta, atau sampai miliaran rupiah dari pembuat kebijakan.

Seiring dengan menguatnya kecenderungan masyarakat sipil di Indonesia untuk mengorganisasikan diri, dalam bentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan menyusun program-program yang sangat beraneka ragam, muncul pertanyaan tentang bagaimana mereka membiayai program-program tersebut. Berkaitan dengan hal itu, terdapat survai pada tahun 1998 hingga 2000, yang mencakup lebih dari 450 LSM dari seluruh Indonesia. Dari berbagai informasi yang diperoleh dari survai tersebut, LSM mengaku memperoleh dana dari iuran anggota sebagai salah satu sumber pembiayaan kegiatan organisasi dan juga dukungan dana dari badan-badan bantuan asing (internasional). Sebagaimana diketahui, sebuah LSM lazimnya mendapatkan biaya kegiatan dari berbagai sumber selain kedua sumber tersebut. Sumber-sumber lainnya adalah, antara lain, bantuan pemerintah, badan non-pemerintah dalam negeri, serta pendapatan dari proyek (menjual jasa).

Dana asing bagi LSM selalu menjadi topik yang hangat untuk diperdebatkan, baik di kalangan aktivis maupun para pemegang kekuasaan politik. Di pihak pemegang kekuasaan politik, LSM masih dipandang negatif dengan terus menganggapnya sebagai bagian dari kepanjangan tangan asing di bumi Indonesia. Terutama dalam hal pendanaan atau kekuatan ekonomi bagi LSM tersebut.

Suka atau tidak suka, ketergantungan LSM kepada donor luar negeri cukup tinggi. Data yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri menunjukkan bahwa hampir 90% LSM yang ada sangat bergantung dari donor luar negeri. Adapun sektor-sektor penting yang diisi LSM yaitu :

1.      Perlindungan hukum bagi kelompok marginal seperti buruh migran dan perkerja tentang hak asasi manusia;

2.      Akses kesehatan bagi masyarakat miskin terutama perempuan;

3.      Akses ekonomi bagi orang hidup dengan HIV AIDS; dan

4.      Kesempatan bagi pekerja seni budaya untuk mengekspresikan karyanya.

Pendanaan progam-progam pembangunan dan hak asasi manusia, misalnya, oleh donor asing merupakan praktek yang umum dilakukan di belahan bumi. Dan yang paling banyak menyumbang adalah negara kaya yang secara geopolitik sering disebut dengan negara Utara. Kelompok negara-negara ini mempunyai komitmen untuk negara-negara selatan yang dikenal miskin dengan tujuan untuk memperkecil jurang perbedaan kondisi sosial ekonominya.

Namun demikian LSM yang berada di Indonesia juga menjajaki sumber pendanaan alternatif selain dari negara-negara asing. Tujuan mencari sumber pendanaan alternatif adalah :

1.      Sebagai salah satu cara untuk menghapus tudingan bahwa LSM yang berada di Indonesia ditunggangi oleh asing, dan

2.      Memastikan bahwa negara menjalankan tanggung jawabnya dalam menegakkan hak asasi manusia.

Sejauh ini dapat di identifikasi sumber pendanaan bagi LSM di Indonesia, yaitu : sumber pendanaan dari sektor swasta yang disebut Corporate social Responsibility atau CSR, para dermawan yang disebut filantropik, dan sumber pendanaan dari pemerintah daerah sebagai bagian dari negara yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak asasi manusia warganya. Ketiga sumber pendanaan lokal akan dibahas singkat sebagai berikut :

Corporate Social Responsibility - Corporate Philanthropy

Corporate Social Responsibility (CSR) atau disebut juga Corporate Philanthropy secara uum didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengintegrasikan kepentingan sosial dan lingkungan hidup dengan kebijakan bisnisnya dan didalam interaksinya dengan pengemban kepentingan (stakebolder). Terlihat sudah semakin banyak CSR. Salah satu contohnya adalah PT. Bumi Resources Tbk. yang bergerak dibidang pertambangan batu bara mengalokasikan dana untuk progam CSR-nya dari $ 1,5 juta per tahun menjadi $ 5 juta di tahun 2004.

Sampai sekarang belum ada data resmi mengenai jumlah dana yang tersedia sebagai wujud nyata program CSR. Biasanya donasi diberikan untuk program-program di bidang community development yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehata masyarakat. Sedangkan LSM yang bekerja di sektor marjinal atau mempunyai karakter politik tinggi masih sulit untuk mengakses dana CSR ini.

Filantropik (Lokal)

Filantropik berasal dari bahasa Yunani, philein, “cinta” dan anthropos, “manusia”, adalah seseorang yang mencintai sesama manusia. Seorang ini umumnya kaya raya yang sering menyumbang kaum miskin. Potensi jumlah filantrop di Indonesia sebenarnya sangat potensia walau belum ada data yang cukup soal ini. Karena biasanya para filantrop memilih untuk tidak dipublikasikan. Di negara Utara sudah banyak sekali filantrop yang berasal dari kalangan aktivis gerakan emansipatoris, contohnya seperti Marjan Sax, seorang aktifis perempuan di Belanda. Kedua orang tuanya meninggal ketia dia berumur 20 tahun. Sax menjadi ahli waris keluarganya dan menerima warisan yang sangat besar. Sebagai aktivis gerakan emansipatoris, dia sangat mentabukan uang atau harta waris. Dia tidak tahu mau dikemanakan harta warisan tersebut.

Anggaran Pendabatan Belanja Daerah (APBD)

Alternatif pendanaan lokal berikutnya adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. LSM adalah salah satu institusi yang ahli dalam menjangkau kelompok marjinal dan telah memiliki pengetahuan tentang bagaimana membangun program yang efektif untuk memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan. Sehingga bila pemerintah menyalurkan dana ke LSM adalah sala satu cara yang efektif untuk menjangkau kelompok marjinal tersebut. Artikulasinya bisa berupa pendanaan pos-pos pengaduan bantuan hukum bagi buruh migran, atau membangun rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun kelemahan dari pendanaan LSM dari dana APBD atau pemerintah adalah cap LSM plat merah. Menerima dana dari pemerintah juga dianggap sebagai “watch dog” pemerintah. Ini merupakan tantangan terbesar bagi LSM. Bagaimana menjaga independensinya dari pemberi dana operasional kerja mereka.

Salah satu contoh LSM yang saat ini menjadi sorotan oleh pemerintah adalah Greenpeace. Pemerintah melalui kementerian dalam negeri menyatakan akan mengusir LSM asing Greenpeace cabang Indonesia. Hal itu terkait dengan adanya kucuran dana dari luar negeri yang dinikmati Greenpeace tanpa seizin pemerintah Indonesia. Greenpeace cabang Indonesia terbukti menerima dana miliaran rupiah dari Greenpeace Asia Tenggara. Terkait dana dari luar negeri, Greenpeace sudah melanggar UU No 8 Tahun 1985. Itu sudah pasti ada sanksinya, yakni berupa pembekuan. Selain itu, Greenpeace mirip organisasi yang tidak memiliki jenis kelamin. Bentuknya yayasan tapi bertindak seolah ormas. Greenpeace jelas bukan organisasi yang memiliki niat baik untuk kemajuan Indonesia. Greenpeace selama ini adalah organisasi ilegal. Pemerintah mestinya segera mengevaluasi. Termasuk apakah sudah memberikan laporan kegiatan setiap enam bulan sekali atau tidak. Ini perlu agar kehadiran mereka di sini jangan sampai mengganggu stabilitas nasional.

Sudah lazim diketahui bahwa LSM memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada badan bantuan asing. Hubungan antara LSM dengan lembaga bantuan asing ini telah menjadi hal klasik, yang mungkin tidak tepat bila disebut sebagai hubungan ketergantungan, melainkan hubungan pembawa misi dan pelaksana lapangannya. Dibalik bantuan dana yang diberikan oleh LSM asing terhadap LSM lokal dapat dipastikan ada maksud tersembunyi dari semua itu.

LSM asing yang masuk ke Indonesia membawa agenda tertentu, terutama untuk merusak perekonomian bangsa. Mereka masuk melalui berbagai wajah, seperti lingkungan, demokrasi, sosial, dan lainnya. Padahal, tujuan utama mereka menguasai sumber daya alam, sekaligus merongrong perekonomian nasional. LSM yang ada di Indonesia saat ini yang khususnya menerima aliran dana dari pihak asing harus benar-benar di waspadai dan di awasi. Mengingat banyaknya LSM yang ada di Indonesia dapat melakukan aksi yang bisa mengganggu dan dikontrol oleh pihak asing untuk merusak kesejahteraan dan stabilitas nasional.

Aparat pemerintah harus selalu waspada terhadap gerakan LSM yang dikontrol oleh pihak asing. Apabila gerakan-gerakan LSM tersebut sudah mulai mengancam kesejahteraan masyarakat dan mengganggu stabilitas nasional maka aparat wajib mencegahnya. Diperlukan dukungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat Indonesia dalam menjaga kesejahteraan Indonesia dan agar tidak terpengaruh oleh pihak asing yang dapat mengancam.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kalau Bisa Beli, Kenapa Ambil yang Gratis?! …

Tjiptadinata Effend... | | 01 November 2014 | 14:03

Sebagai Tersangka Kasus Pornografi, Akankah …

Gatot Swandito | | 01 November 2014 | 12:06

Danau Toba, Masihkah Destinasi Wisata? …

Mory Yana Gultom | | 01 November 2014 | 10:13

Traveling Sekaligus Mendidik Anak …

Majawati Oen | | 01 November 2014 | 08:40

Ayo Wujudkan Rencana Kegiatan Sosialmu …

Kompasiana | | 31 October 2014 | 10:19


TRENDING ARTICLES

MA si Tukang Sate Ciptakan Rekor Muri …

Ervipi | 5 jam lalu

Jokowi Kelolosan Sudirman Said, Mafia Migas …

Ninoy N Karundeng | 5 jam lalu

Pramono Anung Sindir Koalisi Indonesia Hebat …

Kuki Maruki | 6 jam lalu

Keputusan MK Tentang MD3 Membuat DPR Hancur …

Madeteling | 7 jam lalu

Karena Jokowi, Fadli Zon …

Sahroha Lumbanraja | 8 jam lalu


HIGHLIGHT

Film Hollywood Terbaru ‘ Interstellar …

Djarwopapua | 8 jam lalu

Selfie Produk: Narsisme membangun Branding …

Yudhi Hertanto | 8 jam lalu

Masa Kecil yang Berkesan di Lingkungan …

Amirsyah | 8 jam lalu

Kisruh Parlemen, Presiden Perlu Segera …

Stephanus Jakaria | 8 jam lalu

Kalau Bisa Beli, Kenapa Ambil yang Gratis?! …

Tjiptadinata Effend... | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: