Ditanyai tanggapannya tentang testimoni para mantan pengurus Partai Demokrat di daerah bahwa mereka telah menerima sejumlah uang agar memilih Anas Urbaningrum di Kongres Bandung 2010, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menyatakan, pemberian uang atau barang kepada pemegang hak suara dalam proses pemilihan ketua umum partainya itu adalah hal biasa (Kompas.com 21/02/2012).

Pernyataan Max Sopacua itu tidak deskriptif, tapi normatif. Ia tidak sedang bicara tentang money politics sebagai kenyataan faktual, tetapi sebuah sikap atau pendirian. Menurutnya, asal tidak menggunakan dana APBN atau hasil tindak pidana, money politics dalam proses politik wajar-wajar saja. Baginya, praktek suap dengan uang milik sendiri bukan masalah. “Tapi kalau pakai dana pribadi tak jadi soal. Siapa yang larang, orang pakai dana sendiri.” Begitu kata Max Sopacua.

Dalam kehidupan sosial kita, memberi dari milik sendiri demi kepentingan orang lain adalah tindakan altruis yang terpuji. Nilai-nilai moral dalam banyak budaya atau agama mengajarkan, tindakan berbagi dari milik sendiri adalah keutamaan yang perlu dihayati agar hidup pribadi dan bersama menjadi berarti.

Namun, masalahnya jadi lain ketika tindakan memberi dari milik sendiri, dalam hal ini memberi uang atau materi, dilakukan dalam upaya meraih kekuasaan politik, misalnya sebagai ketua umum partai, anggota legislatif, atau kepala pemerintahan di berbagai tingkatan. Tak perlu diperdebatkan, dalam upaya mendapatkan kekuasaan tindakan memberi ada dalam kerangka do ut des, memberi agar mendapatkan. Bagi-bagi uang atau blackberry agar dapat dukungan suara dalam pemilihan. Di sini memberi dari milik sendiri bukan lagi tindakan altruis (peduli kepentingan orang lain), tetapi tindakan egois (peduli kepentingan diri).

Masalahnya lebih dari itu. Menggunakan uang atau materi sebagai cara mendapatkan dukungan politik memerosotkan politik sebagai proses yang mestinya deliberatif menjadi transaksional ala interaksi penjual-pembeli di pasar. Kita tahu, di pasar, barang atau jasa diperoleh dengan mengandalkan daya beli. Demikian pulalah dalam politik yang transaksional: suara atau dukungan didapatkan dengan membagi-bagikan materi atau uang kepada pemegang hak suara.

Ketika politik jadi transaksional dan suara jadi komoditas, uang sangat berkuasa dalam menentukan siapa yang jadi pemimpin, entah pemimpin partai, kepala daerah, anggota legislatif, atau presiden. Perolehan dukungan atau kemenangan ditentukan jumlah uang (suap) yang dibagi-bagikan. Yang jadi pemimpin atau pejabat publik pun tak lain mereka yang berkocek tebal, tak peduli seburuk apapun kapasitas, integritas, dan rekam jejaknya.

Lantas, dapatkah kita berharap, agenda kesejahteraan umum akan menjadi kepeduliaan politisi atau pejabat publik yang menghalalkan money politics atau praktek suap? Saya kira tidak. Harapan itu wishful thinking belaka, angan-angan kosong di siang bolong. Agenda kesejahteraan umum butuh politisi yang integer, yang berkarakter negarawan, bukan yang minus integritas dan lemah karakter seperti politisi yang terbiasa dengan suap-menyuap atau praktek money politics.

Lagi pula, ketimbang memedulikan kesejahteraan umum, politisi atau pemimpin yang mengandalkan suap atau money politics, tak kecuali mereka yang menggunakan uang sendiri, bakal lebih sibuk memanfaatkan kekuasaan untuk mengembalikan modal finansial yang sudah dikeluarkan. Dan, setelah balik modal si politisi penyuap itu akan terus disibukkan aksi berburu profit, apalagi kalau praktek suap atau money politics memang dilakukan sebagai satu bentuk investasi demi memperoleh laba di kemudian hari dengan cara memanfaatkan jabatan dan segala kewenangan yang dimiliki.

Dengan demikian, jelas bahwa sikap atau pendirian Max Sopacua di atas adalah dukungan dan pembelaan terhadap kremokrasi, kekuasaan para penyuap (chremo: uang suap), di panggung politik kita. Dan, kremokrasi adalah jalan lapang, singkat, dan niscaya menuju tampilnya bentuk kekuasaan lain, yaitu kleptokrasi, kekuasaan para maling. Karena itu, sikap atau pendirian Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu adalah juga dukungan dan pembelaan terhadap kleptokrasi.