Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Melky Nahar

Environmentalist, Marhaenis, Writer

Tambang Emas di Sumba Tengah, NTT Menguber Mimpi Mengubur Masa Depan

REP | 21 February 2012 | 07:29 Dibaca: 2147   Komentar: 6   0

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah daerah memiliki peran yang semakin penting dalam mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. Iklim usaha yang kondusif dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup di suatu daerah juga dapat dilihat sebagai prasyarat terselenggaranya suatu kegiatan perekonomian yang tidak memberi dampak kehancuran bagi kehidupan masyarakat yang hidup di tengah kekayaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup tersebut. Hal ini salah satunya sangat tergantung dari regulasi yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah, sesungguhnya dapat mendorong atau sebaliknya menghambat penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam konteks strategi peningkatan ekonomi,sosial dan lingkungan hidup terhadap masyarakat miskin.

Sekilas Pertambangan di NTT

Hiruk pikuk persoalan pertambangan di NTT sebenarnya sudah dimulai seabad yang lalu. Adalah seorang pedagang kompeni, JP Freijs pada tahun 1856 meniupkan angin surga.
Dia yang baru mengunjungi Manggarai, Flores barat, mengatakan bahwa dalam perut pulau itu ada emas dan timah. Malah ada sebuah sungai yang tidak mengalirkan air, melainkan besi (ijzer rivier , sungai besi) di Manggarai.

Dalam bukunya Flores In The 19th Century: Aspect if Dutch of Colonialism On A Non-Profitable Island (1983), Districh Stevan menulis bahwa sebenarnya penguasa Belanda tidak terlalu berminat menguasai pulau Flores. Sebab pulau yang miskin itu tidak menghasilkan apa-apa. Kendati demikian, Belanda dengan VOC-nya tetap tergoda dengan laporan Freijs (1854-1855) bahwa di kawasan itu terdapat kandung logam (timah, emas, dan intan) yang besar.
Pada tahun 1887-1891 lewat sebuah operasi militer, Belanda mengirim Tin Expeditie (ekpedisi timah) untuk membuktikan kebenaran laporan Freijs. Ternyata laporan tersebut bersumber pada interpretasi terhadap nama sungai “Wae Pesi” menjadi “Sungai Besi”. Ekspedisi timah ini gagal total, namun telanjur menewaskan banyak penduduk Flores yang mengundang reaksi keras dari Parlemen Belanda. Ekspedisi timah di Flores harus segera dihentikan. Pada tahun 1905, atas alasan ketertiban hukum dan administrasi, Belanda memutuskan untuk menguasai Flores. Tahun 1909 secara de facto Belanda berhasil menguasai Flores dan Lembata. Dapat dibayangkan, seandainya ekspedisi itu berhasil menemukan mineral, maka Flores sudah mengalami nasib sama seperti Bangka Belitung. Kekayaannya akan dikeruk habis dan pulau itu hanya meninggalkan cerita.

Seabad kemudian, ternyata laporan Freijs terbukti benar. Flores, Lembata, juga Timor dan Sumba (Kepulauan Sunda kecil), ternyata kaya mineral. Potensi tambang di Provinsi ini mulai dilirik pada era 1970-an sampai 1980-an. Pada tahun-tahun ini, berbagai ekpedisi penelitian pertambangan baik dari dalam maupun luar negeri, sering kali keluar masuk di pulau-pulau kecil ini. Jo Castillo misalnya, pada tahun 1980-an melakukan penelitian di Ngada dan Manggarai dan menemukan potensi sejumlah mineral (emas, besi, Batu Barit, Mangan, dll).
PT. Aneka Tambang, PT, Nusa Lontar Mining, dan PT. Flores Indah Mining, misalnya hadir di Flores tahun 1980. Tahun 1990-an, pemerintah memalui kementerian Pertambangan dan Energi juga sudah melakukan penelitian ke NTT (Pusat penelitian dan Pengembangan Geologi (1993). Akhirnya, era tahun 2000-an perusahaan pertambangan benar-benar mengepung NTT. Hampir semua Kabupaten di NTT tidak pernah luput dari incaran para investor pertambangan. Mineral mangan, emas, dan biji besi menjadi berkat untuk para investor dan kutuk bagi rakyat.

Pertambangan Emas di Sumba

Pos Kupang, Edisi Selasa, 09 Agustus 2011 yang lalu melansir berita ‘Saya Tak Berwenang Cabut Izin’ terhadap IUP Emas di kabupaten Sumba Timur. Pernyataan ini dilontarkan oleh orang nomor satu dikabupaten Sumba Timur ‘Sdr.Gidion Mbiliyora’ sesaat diambil keterangannya oleh wartawan Pos Kupang di Hotel Sasando Kupang terkait gelombang aksi protes yang semakin memanas di Sumba. Masyarakat rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk berjuang mengembalikan hak-hanya demi masa depan generasi penerus dan lingkungan hidup Sumba Timur. Adalah konyol dan sedikit kecewa dari penulis yang selama ini berjuang untuk mengusir para Monster Tambang dari Sumba khususnya dan NTT pada umumnya, ketika masih ada pemimpin di NTT ini yang masih mempertahankan kebijakan irasional dan konyolnya disaat masyarakat dengan semangat menolak kebijakan tersebut. Inkontekstual dan standart yang penulis maksudkan adalah mungkinkah mereka (Pro Tambang, red) sudah memahami dan mengerti akan prosentasi atau kuantitas keuntungan dan kerugian dari pertambangan dengan berpusat pada keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan? Pernahkan mereka mengkaji secara detail akan keuntungan dari industri ekstraktif ini dan industri lainnya semisal pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dll yang tidak merugikan lingkungan hidup, dan ekosistem yang ada? Patut disayangkan ketika seorang ‘Gidion Mbiliyora’ yang berkapasitas sebagai seorang bupati Sumba Timur mengeluarkan statement bahwasannya dia (Gidion Mbiliyora, red) tidak mempunya hak dan wewenang sedikitpun terkait kebijakan investasi pertambangan emas di Sumba. Pertanyaan penulis adalah, bukankah IUP yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT, Frans Leburaya yang waktu memberikan IUP dengan No 322/KEP/HK/2009 tanpa mendapat rekomendasi dari bupati Sumba Tengan dan Sumba Timur?

Dalam kesempatan yang berbeda, Timor Express (Sabtu, 11/2/2012) menurunkan berita “NTT Perlu Tambang”. Gubernur dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa selain potensi pariwisata, peternakan, kelautan/perikanan, potensi yang sangat besar dan perlu mendapatkan perhatian adalah potensi tambang. Gubernur NTT mengajak semua investor untuk berinvestasi di NTT termasuk investasi tambang. Statement ini disampaikan oleh Gubernur sesaat menjadi pembicara pada Seminar dan Pameran Pangan Nasional bertajuk “Jakarta Food Security Summit 2012: Feed Indonesia Feed The World” yang digelar Kamar Dagang dan Industri (kadin) Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa, 7/2. Pernyataan yang dilontarkan oleh orang No 1 di NTT ini patut diapresiasi lantaran disaat gelombang aksi protes dimana-mana khususnya di Sumba semakin tinggi menuntut pencabutan IUP. Dan pada saat yang sama, gubernur NTT masih berani dan mampu melawan suara rakyat yang mempercayakan dia menjadi pemimpin di NTT. Hal ini berindikasi bahwa apa yang disampaikan oleh gubernur tersebut seyogianya tidak representative bahkan hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu saja. Realitas menunjukkan bahwa akhir-akhir ini, setelah masyarakat mengerti dan memahami akan dampak positif dan negative dari industri pertambagan, masyarakat ramai-ramai meninggalkan aktivitas kesehariannya hanya untuk berjuang mengembalikan hak-hak yang telah dirampas oleh pemimpinnya sendiri juga oleh para korporasi nakal dan serakah.

Menolak Investasi Pertambangan

Alasan penolakan terhadap investasi pertambangan di NTT khususnya di Sumba, bukan soal harga emas dan atau mangan yang relative murah dan tidak sesuai dengan UU Minerba dan regulasi lainnya, akan tetapi lebih dari pada itu masyarakat dan penulis menilai bahwa kerusakan terhadap lingkungan dalam skala besar (dampak ekologis). Hal ini menyangkut kerusakan terhadap tanah, rusaknya ekosistem hutan, tercemarnya air, hilangnya sumber mata air, rusaknya ekosistem sekitar lokasi tambang, terutama laut yang menjadi tempat pembuangan limbah dan efek bahan-bahan peledak yang dipakai, sambil bencana yang akan menyusul seperti banjir, longsor, kemarau panjang, dan kebakaran hutan. Ditilik dari sisi ekonomis, ongkos untuk memulihkan bencana kerusakan atau bencana lingkungan jauh lebih mahal ketimbang pendapatan daerah dari pertambangan, dampak kesehatan, tercemarnya air minum warga. Hujan deras telah menghanyutkan limbah mangan dari tempat penampungannya. Dampak lain yang bisa dilihat dengan hadirnya pertambangan juga menyangkut soal-soal Sosial – Budaya. Beberapa hal yang menjadi soal dalam lingkup sosial budaya antara lain adalah rentannya konflik horizontal di antara masyarakat, maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah setempat, dan juga kemungkinan konflik antara masyarakat lokasi tambang dengan pihak perusahaan, atau juga antara pihak perusahaan dengan karyawan. Klaim pemilikan tanah di antara para tuan tanah menjadi persoalan tersendiri, yang bukan tidak mungkin menjadi potensi konflik di antara para pemilik tanah ulayat. Belum lagi dengan keturunan para tuan-tuan tanah tersebut. Di antara masyarakat sekitar lokasi tambang pun, kemungkinan konflik bisa saja terjadi di antara kelompok pro tambang dan kontra tambang; kelompok yang diuntungkan oleh industri tambang dengan kelompok yang merasa dirugikan oleh industri tambang. Masih banyak alasan-alasan penolakan lain yang tidak kalah pentinganya yang belum diketahui atau sengaja tidak mau tahu oleh para pemimpin kita saat ini.

Tawaran Strategis

Presiden pertama RI, Bung Karno pernah berucap “apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? (Soekarno, Pidato di BPUPKI, 1 Juni 1945). Berpegang pada pikiran tersebut dan setalah mengikuti alur kisah kehadiran, proses, kebijakan, manfaat, dampak (positif dan negatif) secara sosial, ekonomi, budaya dan religius, dari pertambangan yang kini sedang mengeksploitasi perut ‘ibu pertiwi’ Sumba, penulis dan masyarakat setidaknya mengharapkan pikiran cerdas dan konstruktif dari gubernur dan bupati se NTT khususnya bupati Sumba Tengah dan Sumba Timur untuk, Pertama, perlu mengkaji ulang kebijakan serta asumsinya bahwa pertambangan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat, karena faktanya tidak demikian, menimbang bahwa potensi pertanian, perdagangan, pariwisata, peternakan amat menjanjikan dan nyatanya memberi kontribusi besar bagi PAD maka pertambangan harus dicoret, dalam menentukan suatu kebijakan sudah sepatutnya pemerintah kabupaten dan provinsi mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, ekonomi dan religius yang merupakan elemen dasar dari bangunan manusia. Kedua, Mengubah keyakinan palsu bahwa investor mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat, tetapi memperlakukan dan membangun manusia sebagai pelaku pembangunan utama bagi kemajuan wilayahnya. Ketiga, Pembangunan yang bijak harus selalu bertumpu dan berangkat dari kecakapan nyata manusianya, sehingga tujuan pembangunan, yakni membangun manusia seutuhnya’ akan tercapai. Mengidealkan investor asing sebagai pelaku pembangunan demi kesejahteraan, bukan saja melecehkan kemampuan dan kecakapan dasar manusia, tetapi meminggirkan manusia Sumba sendiri sebagai subyek pembangunan, padahal manusia Sumba adalah investor utama dari kemajuan Sumba hingga kini. Keempat, Memajukan sektor-sektor ekonomi potensial riil Sumba sesuai dengan prioritas, urgensi dan kompetensi manusia Sumba sekarang ini. Kelima, Kekayaan alam yang belum dapat diolah manusia Sumba karena kompetensi serta keahliannya yang belum memadai, adalah warisan mengagumkan untuk generasi manusia Sumba di masa depan. Sumba bukan saja tanah warisan leluhur, tetapi terutama, tanah pinjaman dari anak cucu yang harus kita kembalikan kepada mereka. Akhirnya, Manusia mengira boleh semaunya sendiri mendayagunakan bumi dan menikmati hasilnya, dengan menaklukannya tanpa syarat kepada kehendaknya sendiri, seolah-olah bumi tidak mengemban tuntutan serta maksud tujuannya semula yang diterimanya dari Allah dan yang manusia dapat mengembangkan tetapi tidak boleh mengkhianati” (Yohanes Paulus II, Centesimus Annus, 37).

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Gedung New Media Tower Kampus UMN, Juara …

Gapey Sandy | | 31 October 2014 | 19:12

Menjelajah Pulau Karang Terbesar di …

Dizzman | | 31 October 2014 | 22:32

Menjawab Keheranan Jokowi …

Raden Suparman | | 31 October 2014 | 08:42

Hati Bersih dan Niat Lurus Awal Kesuksesan …

Agung Soni | | 01 November 2014 | 00:03

Rayakan Ultah Ke-24 JNE bersama Kompasiana …

Kompasiana | | 31 October 2014 | 12:53


TRENDING ARTICLES

Susi Mania! …

Indria Salim | 7 jam lalu

Gadis-Gadis berlagak ‘Murahan’ di Panah …

Sahroha Lumbanraja | 9 jam lalu

Pramugari Cantik Pesawat Presiden Theresia …

Febrialdi | 11 jam lalu

Kerusakan Demokrasi di DPR, MK Harus Ikut …

Daniel H.t. | 13 jam lalu

Dari Pepih Nugraha Untuk Seneng Utami …

Seneng | 13 jam lalu


HIGHLIGHT

Karena Jokowi, Fadli Zon …

Sahroha Lumbanraja | 8 jam lalu

Sengkuni dan Nilai Keikhlasan Berpolitik …

Efendi Rustam | 10 jam lalu

Wakatobi, Potongan Surga yang Jatuh ke Bumi …

Arif Rahman | 11 jam lalu

Danau Poso, Keelokannya Melahirkan Rindu …

Jafar G Bua | 11 jam lalu

Politik Saling Sandera …

Salman Darwis | 13 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: