SBY dan Anas, apakah akan Menjadi SBY vs Anas?

Pada Mei 2011, sebelum Nazaruddin lari ke luar negeri, di masa-masa ketika kasus suap Wisma Atlet mulai mengarah kepadanya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY, mulai merasa gerah. Sang Ketua Dewan Pembina yang terkenal paling mengutamakan citra partainya ini tentu saja tidak mau parpolnya yang tempo hari selalu membusung dadanya sebagai partai antikorupsi itu dikotori kasus ini. Maka, SBY pun mengutus Ketua Umum PD Anas Urbaningrum khusus menemui Nazaruddin yang waktu itu berada di Bali, untuk memintanya secara baik-baik mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bendahara Umum DPP PD. Untuk keperluan itu Anas membawa surat pernyataan yang tinggal ditandatangani oleh Nazaruddin (Majalah Tempo, 29 Mei 2011).

Tetapi di luar dugaan, Nazar bukan saja menolak pesan atau perintah SBY tersebut, tetapi malah melawan. Dia balik mengancam bahwa kalau sampai dia terus dipaksa mundur, atau dipecat, maka dia akan membongkar kasus tersebut lebih luas lagi, yang menurutnya melibatkan banyak nama petinggi Demokrat lainnya.

Semula kubu SBY dan DPP Demokratnya merasa mereka akan bisa mengatasi Nazaruddin dengan mudah. Apalah artinya satu orang Nazaruddin dibandingkan dengan mereka semua?

Di luar dugaan Nazaruddin terlepas dari pengawasan dan kontrol mereka, dengan melarikan diri ke luar negeri. Dari sana dia kemudian melaksanakan ancamannya tersebut, dengan menyanyikan lagu-lagu mautnya. Sejumlah nama petinggi Demokrat pun disebut-sebutkan terlibat skandal korupsi dalam kasus Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Pusat Olah Raga Hembalang di Bogor, dan politik uang di Kongres PD di Bandung pada 2010. Nama yang paling banyak disebutkan adalah Anas Urbaningrum, bekas sobat kentalnya.

Sekarang, posisi Anas bisa dikatakan mirip dengan posisi Nazaruddin ketika diminta mundur oleh SBY melalui perantara Anas. Waktu itu, dalam perkembangan kasus tertangkapnya Mindo Rosalina Manullang cs, KPK mulai mencurigai keterlibatan Nazaruddin.Sebelum KPK menyentuh Nazaruddin, SBY sudah memerintahkan Anas menemui Nazaruddin untuk diminta mundur. Mungkin waktu itu, ada alasan dan janji kepada Nazaruddin, bahwa agar dia bisa konsentrasi dalam kasusnya itu sebaiknya dia mundur dulu. Nanti kalau setelah diperiksa, dan tidak terbukti terlibat, dia boleh menjabat jabatannya itu kembali. Namun Nazaruddin tidak mau menerima skenario tersebut. Jadilah, seperti yang sudah terjadi kini.

Kalau Nazaruddin yang baru mau diperiksa KPK saja sudah diminta mundur oleh SBY, kenapa terhadap Anas, yang bahkan sudah disebut namanya berkali-kali di persidangan itu sebagai orang yang ikut terlibat dalam kasus korupsi itu, tidak diperlakukan sama? Bahkan sebaliknya terkesan mau dipertahankan dengan alasan klasik, menunggu proses hukum. Menunggu statusnya, apakah ditetapkan sebagai tersangka ataukah tidak oleh KPK. Padahal hal tersebut belum bisa dipastikan kapan. Bisa saja sampai tahun 2013, di masa ketika pilpres 2014 sudah di ambang pintu.

Ini bertentangan dengan kehendak SBY dan para petinggi partai lainnya, yang ingin menyelamatkan partainya dari kerusakan pencitraan yang sudah dan masih terus terjadi akibat dari berlarut-larutnya kasus korupsi tersebut. Kalau saja KPK kemudian menyatakan Anas sebagai tersangka di tahun 2013, atau bahkan di pertengahan/akhir 2012 ini saja sesungguhnya waktu untuk Demokrat menyelamatan diri dari efek Anas itu sudah bisa dikatakan terlambat. Apalagi jika setelah Anas, kemudian diikuti dengan beberapa petinggi lainnya setelah adanya pengembangan kasus oleh KPK. Demokrat sudah akan terlanjur dicap sebagai parpol koruptor. Tidak ada lagi waktu cukup untuk melakukan bersih-bersih.

Jadi, pertanyaannya adalah kenapa SBY belum juga berinisiatif mendesak Anas mundur, atau setidaknya untuk sementara nonaktif sebagai ketua Umum PD? Tidak mungkin mereka tidak menyadari hal yang juga sudah diingatkan oleh banyak pihak, termasuk oleh Adnan Buyung Nasution (Kompas.com,07/02/2012).

Sebaliknya, malah SBY terkesan ingin tetap mempertahankan Anas, dengan alasan Anas baru dapat dinonaktifkan kalau dia kelak dinyatakan KPK sebagai tersangka. SBY malah menyatakan bahwa dirinya masih tetap percaya sepenuhnya kepada Anas, dengan memerintahkan Anas untuk tetap menjaga kesatuan dan kesolidan partai.

Anas pun mengatakan bahwa di dalam tubuh PD sampai sekarang tetap bersatu bersatu, tetap solid. Sebuah pernyataan yang kelihatannya bertolak belakang dengan kenyataan. Lihat saja bagaimana ulah Ruhut Sitompul yang secara terang-terangan dan dengan gaya blak-blakannya yang khas meminta Anas mundur. Katanya, demi keselamatan partai sebaiknya Anas mundur. Juga, katanya, Anas harus memberi penjelasan atas semua tuduhan kepadanya itu. Jangan diam saja. Kalau diam berarti benar.

Hayono Isman, salah satu anggota Dewan Pembina PD, juga belum lama ini menghimbau kepada Anas, demi kepentingan partai, supaya secara sukarela mengundurkan diri sementara untuk fokus kepada kasusnya. Nanti kalau sudah selesai, dan dirinya ternyata benar-benar tidak bersalah, barulah kembali menjabat.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ventje Rumangkang, anggota Dewan Pembina lainnya yang juga salah satu pendiri PD.

Pada 6 Februari lalu, Hayono kembali menyatakan pendapatnya bahwa DPP harus segera bertindak dengan melengserkan Anas, ketika nanti tingkat elektabilitas PD merosot terus sampai ke angka di bawah 10 persen.

“Sekarang (dukungan publik) baru 13 persen. Kalau menyentuh angka 10 persen, tidak perlu menunggu proses hukum, tidak perlu menunggu Dewan Kehormatan, partai harus mengambil tindakan yang konkret. Apa langkahnya, kita serahkan pada DPP,” kata Hayono di Kompleks DPR, Senin (Kompas.com, 06/02/2012).

Hayono Isman juga mengaku bahwa di dalam tubuh partainya terdapat faksi-faksi. Tanpa mau menyebutkan faksi-faksi itu terdiri dari siapa saja, dia mengatakan ada sekitar 5 faksi di PD. Mereka saat ini tetap bisa menahan diri karena masih ada SBY. Kalau kelak SBY sudah tidak di Demokrat lagi, akan terjadi perpecahan karena faksi-faksi tersebut.

Pada hari yang sama di tempat yang berbeda, ketika dipancing wartawan, Andi Mallarangeng memberi pernyataan sebaliknya. Kata dia, tidak ada faksi-faksi di internal partai. Semua bersatu dan solid. “Tidak ada itu kubu-kubuan di Demokrat. Tidak ada itu,” katanya.

Itukah yang disebut di internal PD tetap bersatu, dan solid?

*

Kemungkinan alasan sebenarnya SBY tetap mempertahankan Anas, meskipun badai terus menerjang adalah karena ada faktor trauma dengan pengalaman yang pernah dialami ketika harus berhadapan dengan Nazaruddin sebagai lawan. Semula dipandang remeh, ternyata satu orang Nazaruddin sudah cukup membuat semua petinggi partai, termasuk Ketua Dewan Pembinanya sempoyongan, panik, jatuh-bangun, kalang-kabut, sibuk menyelamatkan partai. Itu pun masih belum menunjukkan hasilnya. Sebaliknya, citra partai terus saja merosot tajam. Hasil terakhir survei yang dilakukan Lingkar Survei Indonesia mencatat bahwa elektabilitas PD pada Januari 2012 tersisa 13,7 persen. Padahal badai Nazaruddin masih terus saja datang, bahkan semakin dahsyat dengan munculnya berbagai kesaksian lain yang semakin menyudutkan Anas.Sekarang saja sudah begini, bagaimana nanti kalau terus dibiarkan berlarut-larut? Hanya tersisa sekitar satu tahun lagi saja, semua parpol sudah harus memantapkan diri untuk maju dalam pilpres 2014.

Salah atau benar semua tuduhan dan kesaksian itu, jelas faktor Anas-lah yang membuat citra PD menjadi semakin memprihatinkan seperti sekarang ini. Anas pun, selama ini tidak pernah mau berinisiatif untuk memberi “bukti-bukti” sebaliknya yang mampu mematahkan semua tuduhan itu. Dia hanya sebatas membantah saja. Hanya melawannnya dengan mengatakan, itu semua tidak benar. Itu Cuma fiksi saja. Anehnya, SBY pun percaya begitu saja. Atau lebih tepat pura-pura percaya. Padahal sebenarnya dia takut memperlakukan Anas seperti kepada Nazaruddin, yakni minta supaya Anas mundur.

Nazaruddin saja yang “hanya” seorang Bendahara Umum mempunyai kekuatan yang tak diduga begitu besar mampu menggoyang partai, apalagi kalau Anas menunjukkan pula kekuatannya. Pasti sebagai ketua umum, kekuatannya itu jauh lebih besar dan dahsyat daripada Nazaruddin. Jauh lebih berbahaya kalau sampai dipakai untuk berbalik melawan para petinggi PD, termasuk SBY sekalipun. Itu, kalau sampai SBY, misalnya, mendorongnya untuk mundur. Membayangkan hal itulah, SBY traumatik. Tidak berani meminta Anas mundur, seperti yang pernah dilakukan terhadap Nazaruddin.

Mengrespon berbagai desakan kepada dirinya untuk mundur dari internal partai, sebenarnya Anas tidak berdiam diri. Secara halus sebenarnya dia sudah mengirim signal-signal kepada mereka yang ingin dia mundur. Signal itu secara terselubung menyampaikan pesan yang kira-kira berbunyi: “Jangan coba-coba menjadikan aku sebagai lawan. Jangan coba-coba melengserkan aku, kalau tidak ingin malah hancur sendiri!”

Anas juga sempat berujar bahwa “Ketua Umum Partai Demokrat hanya ada satu, yaitu Anas Urbaningrum!” Seolah-olah ingin menantang para petinggi Demokrat yang ingin melengserkan dirinya itu.

Ketika kasus Wisma Atlet dan dirinya disinyalir sebagai penyebab merosotnya elektabilitas PD, Anas dengan berani mengatakan bahwa penyebabnya bukan cuma itu, tetapi juga faktor kinerja pemerintahan SBY sendiri (yang memprihatinkan) (Kompas, 08/02/1012).

Kekuatan besar yang disimpan Anas adalah bahwa dia “dibeking” oleh mayoritas para petinggi Demokrat di daerah-daerah. Kemenangan mutlaknya di dalam pemilihan ketua umum di Kongres PD di Bandung pada 2010 itu, bahkan mengalahkan calon yang didukung SBY, memberi bukti yang tak terbantahkan.

Apalagi, seperti yang ditulis Harian Kompas, Rabu, 08/02/2012, dukungan daerah-daerah kepada Anas itu menjadi semakin kuat, karena setelah kongres Anas rajin ke daerah-daerah, menghadiri acara partai. Dari 33 DPD, hanya tersisa 7 yang belum didatangi Anas, hanya karena belum menggelarkan musyawarah daerah (musda). Yang sudah menyelenggarakan musda biasanya segera diikuti dengan musyawarah cabang untuk memilih pengurus DPC. Di dalam pengurus DPD dan DPC inilah Anas mempunyai banyak pendukungnya. Berapa banyak? Memang belum diketahui secara pasti. Tetapi seperti yang dikatakan oleh anggota Dewan Pembina, Adjeng Ratna Suminar pada 30 Januari lalu, “Segala sesuatu mencari baiknya. Kalau grasa-grusu (terburu-buru), Beliau (Anas) juga ada pendukungnya, kalau tidak, dari kemarin-kemarin sudah diganti,” katanya.

Dari sinilah terindikasi kuat bahwa di kubu Dewan Pembina PD pun kelihatannya gentar membayangkan kekuatan tersembunyi yang disimpan Anas. Kekuatan itu akan muncul di permukaan ketikapara petinggi partai lain mulai berani mendesak Anas untuk mundur. Belum lagi banyak rahasia besar tentang para petinggi partai, yang jauh lebih mengerikan daripada yang dimiliki Nazarudiin bisa jadi ada di tangan Anas, sang Ketua Umum.

Kalau sampai pecah “perang” di internal partai, Anas akan memakai dua kekuatan besarnya itu; dukungan sebagian besar DPD dan DPC, plus “rahasia besar para petinggi parpol” di tangannya itu. Dan, bukan tidak mungkin perang itu akan dimenangkan oleh kubu Anas. PD akan “dikudeta” Anas cs.

Maka, SBY dan para anggota Dewan Pembina lainnya pun kelihatannya memang tidak berani frontal dengan Anas. Maka dari itulah, SBY pun tidak berani mengulangi “kesalahan” yang sama ketika harus berhadapan dengan Nazaruddin sebagai lawan. Mereka takut, kalau “SBY dan Anas” akan berubah menjadi “SBY vs Anas”.

Perang melawan Nazaruddin saja sudah membuat situasi sedemikian kalut, apalagi ditambah perang baru yang pasti jauh lebih dahsyat lagi. Maka itu sebaiknya untuk sementara Anas tetap dipertahankan. Dengan berlindung di balik alasan kamuflase, menghormati hukum, menunggu proses hukum berjalan, menunggu kepastian status Anas di tangan KPK. Padahal seperti yang disinggung di atas, untuk menuju waktu proses itu terjadi saja akan memakan waktu yang lama. Ketika waktu itu tiba, besar kemungkinan partai sudah berada dalam kondisi sekarat. Tingkat elektabilatsnya mungkin bisa menjadi sekitar 6 persen. Maka, terjadilah ini: PD yang demikian cepat melejit dari partai gurem menjadi partai besar, sedemkian cepat pula dia akan menukik kembali menjadi partai gurem.

Mungkin dilema ini yang harus dipilih, daripada “mereka” itu ramai-ramai diperiksa KPK, dengan segala konsekuensinya. ***