Artikel

Politik

Demokrasi Indonesia di Tengah Lemahnya 2 Pilar


OPINI | 17 January 2012 | 11:53 Dibaca: 113   Komentar: 0   Nihil

Di negara yang menganut demokrasi hubungan pemerintah dan rakyat seharusnya nyambung,bertaut dan tidak selalu bertentangan keinginan terus menerus. Cara berfikir,sikap,tindakan,keputusan dan kebijakan pemerintah seharusnya menyerap aspirasi rakyatnya. Kenapa? karena penguasa di negara demokrasi menyadari bahwa tampuk kekuasaan yang di genggamnya adalah uluran tangan rakyatnya yang dapat ditarik setiap saat jika rakyat sebagai penguasa tertinggi menginginkanya. Kalupun terjadi perbedaan pandang, perbedaan harapan antara pemerintah dan rakyatnya,hal ini tidak terjadi setiap saat di dalam berbagai keinginan dan kebijakan pemerintah.

Di negara demokrasi, peguasa di hadirkan untuk melayani rakyatnya, untuk mendorong keamanan, keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Karena itu, mereka memperbaiki ekonomi, menyediakan lapangan kerja, membangun sarana transportasi aman dan nyaman, menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan adil, menyediakan layanan pendidikan yang bermutu, menegakan keadilan, menegakan HAM atas semua orang dan juga melindungi keberagaman beragama. Pelayanan ini dilakukan sunguh-sungguh, tanpa berusaha untuk mendapatkan keuntungan ekonami sebesar-besarnya.

kalau ada sebuah negara yang menganut  demokrasi, dimana lembaga legislatif dan eksekutf ( presiden, gubernur,bupati/walikota) dipilih langsung oleh rakyatnya,tetapi mereka tidak klop, selalu bertentangan dengan keinginan rakyatnya, selalu menyakitkan rakyatnya memang sangat mengherankan.  Namun, kenyataan ini yang kita hadapi sekarang di era demokrasi ini. Pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyatnya, kenyataannya  tidak melayani dan tidak ada ditengah rakyatnya. Apa yang mereka lakukan, lebih banyak retorika yang menimbulkan kebisingan dan kebingungan rakyatnya ditengah maraknya korupsi yang merajalela di negeri ini. Apa sebab?.Kenyataannya demokrasi kita tidak didukung oleh 2 lembaga yang seharusnya mempuni yaitu partai politik dan birokrasi.

Parpol Genit dan Rakus

Tulang punggung negara demokrasi itu adalah partai politik. Merekalah yang berkompetisi memperebutkan suara rakyat, agar dapat menjadi penguasa. Seharusnya setelah terpilih mereka melaksanakan apa yang dijanjikannya. Kalau kini,kita kecewa tentu kekecewaan itu bukan pada sistem demokrasinya, tetapi orang-orang yang mengisi tampuk-tampuk kekuasaan partai politik.

Partai politik di Indonesia belum berfungsi sesuai dengan seharusnya. Partai politik saat ini masih di huni oleh elit-elit politik yang genit dan rakus. Mereka genit, bukan saja ingin masuk kesemua sumber kekuasaan, merasa yang  paling pintar  dan lucunya sebahagian dari mereka berlomba-lomba untuk menjadi terkenal bak selebriti yang harus muncul ditelevisi setiap hari dengan koar-koar suaranya yang keras dan galak. Mereka juga rakus, karena cara berfikir dan tindakan mereka mencoba untuk terus-menerus menggerogoti  sebesar-besarnya  anggaran negara. Terbelaklah kita dengan berbagai kasus yang melibatkan politisi baik yang ada di pemerintahan maupun di senayan. Kasus  Kemenpora, kasus Kemennakertran juga kasus-kasus anggaran di DPR, hanyalah sebahagian kecil yang terungkap.

Apa yang terjadi sekarang ini adalah jabatan-jabatan publik di negeri ini di isi oleh elit-let parpol yang tidak mengerti fungsi mereka didalam sistem demokrasi itu sendiri. Alih-alih ingin memperkuat negara,mengangkat harkat bangsa si percaturan internasional, mereka malah menjadi aktor yang memperlambat lajunya bangsa ini terbang. Untungnya bangsa ini berpenduduk besar, dimana sebagahian kecil warganya telah menjelma menjadi kelas  menengah yang sedikit banyak mampu menopang perekonomian bangsa.

Birokrasi Tambun dan Korup

Tulang punggung penyelengara negara adalah birokrasi. Demokrasi seharusnya di topang oleh birokrasi yang profesional. Kenyataannya birokrasi Indonesia lari dari harapan itu. Birokrasi Di Indoensia tidak efiesien, jumlah PNS sangat banyak sekitar 4,7 juta jiwa dengan tugas yang tidak jelas dan tumpang tindih. Jumlah PNS yang sangat besar saat ini kenyataannya membebani anggaran negara baik APBN dan APBD. Selain tidak efisien , birokrasi kita juga tidak efektif. Banyaknya PNS tidak mendorong tercapainya layanan prima bagi masyarakat. Demikian juga dengan program-program yang mereka gulirkan, banyak yang tidak sejalan kebutuhan rakyat. Selain tidak efisien dan efektif, satu masalah lagi yang menghinggapi birorasi di Indoensia adalah budaya korup. Kaum birokrat tampaknya keasyikan dengan diri mereka sendiri, sehingga hari demi hari apa yang mendorong mereka untuk bekerja hanya dua yaitu anggaran yang harus mereka dapatkan dan kepengkatan yang terus naik. Tidak peduli dengan rakyat yang harus mereka layani.

Korupsi Merajalela

Ketika rezim otoriter di jatuhkan mahasiswa, salah satu tujuan utamanya adalah mengikis budaya korupsi dipemerintahan. Sayangnya harapan ini belum terjadi. Di era demokrasi ini korupsi malah merajalela di pusat maupun daerah dengan pelaku utamanya adalah kaum politisi dan birokrat. Tidak ada korupsi yang tidak melibatkan keduanya. Pengusaha dalam perilaku korupsi di Indoensia hanya peran pembantu yang tidak ada artinya bila pelaku utamanya diisi oleh orang-orang yang bersih.

Oleh karena itu, agar demokrasi cepat berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat, kedua lembaga ini harus di reformasi, dibersihkan dari yang kotor-kotor. Parpol diera reformasi ini adalah tempat mencetak pemimpin-pemimpin publik yang akan menjadi pemimpin bangsa. Birokrasi adalah penyelengara adminstrasi, hukum dan keuangan negara.  Tidak sepantasnya mereka disi oleh sebahagian besar orang-orang yang rakus dan korup, yang hanya membuat buram pandangan masyarakat Indonesia akan demokrasi. Yang akhirnya mendorong orang-orang berkhayal akan enaknya era otoriter seperti dulu.

Masalahnya dimana kita memulai? semuanya tergantung kita rakyat Indonesia. Birokrasi tidak mungkin direformasi didalam pemerintahan yang lemah,tidak tegas dan korup. Fungsi kita disini adalah mengunakan hak kita dengan sebaik-baiknya untuk mencari pemimpin yang mampu mereformasi birokrasi dan memberantas korupsi. Sudah saatnya kita tegas dalam memilih pemimpin, tidak terbuai dengan rayuan-rayuan parpol yang senyata-nyatanya telah menyakiti kita. Kita harus ingat dan berani menghukum mereka,karena kita adalah bos mereka.

 
Tulis Tanggapan Anda
Guest User

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: