Back to Kompasiana
Artikel

Politik

George Soedarsono Esthu

Menembus Batas Keunggulan Pioneer, Problem Solver, Inspirator To Live, To Love, To Serve Mengolah Kata-Mengasah Nurani-Mencerdaskan Hati selengkapnya

Perlukah Revolusi Kebudayaan?

OPINI | 09 December 2011 | 13:09 Dibaca: 303   Komentar: 3   0

13234361111537029810

Hotel Oranye Surabaya.

Tahun 1927, Soekarno melahirkan strugle theory: Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi. Sosio demokrasi adalah demokrasi di bidang politik dan demokrasi di bidang ekonomi. Tapi Soekarno juga memberi catatan penting. Sosio Demokrasi tak mungkin terwujud kalau Sosio Nasionalisme belum terjadi.

Sosio Nasionalisme dalam hermeneutik Soekarno maknanya adalah berkepribadian di bidang budaya. Dengan kata lain, bangsa yang dipikul dan memikul naturnya. Tapi apa lacur, perjalanan bangsa Indonesia tak sesuai dengan semangat Soekarno. Bahkan Hatta, tahun 1933 di Koran Fikiran Rakyat pernah menulis, jika pasca kemerdekaan bangsa Indonesia dipimpin kaum priyayi maka indonesia (dengan huruf kecil) tidak mungkin menjadi INDONESIA.

Jalan mewujudkan strugle theory kemudian dielaborasi oleh Soekarno dengan diskursus: samen bundeling van ale revolusionare krachten, mengubah keadaan yang tua menjadi keadaan yang baru. Keadaan yang tua diindikasikan jika masih ada kolonialisme dan imperialisme. Keadaan yang baru adalah sebuah realitas sosial yang tidak mengijinkan seorangpun menghisap darah orang lain.

Untuk bisa mencapai keadaan itu, diperlukan manusia-manusia yang radikal, progresif, dan revolusioner. Radikal artinya mencabut sampai ke akar-akarnya. Maka, dalam sidang BPUPKI 28 Mei - 1 Juni 1945, sekali lagi ditegaskan: Negara Rakyat Indonesia menolak segala tata negara atau bagian-bagiannya yang melanggar dasar permusyawaratan, perwakilan dan pikiran. Negara Rakyat Indonesia menolak segala paham: federalisme, feodalisme, monarkhi, liberalisme, autokrasi dan birokrasi, serta demokrasi barat.

Manusia-manusia progresif artinya yang mengabdi kepada kepentingan rakyat banyak, kepentingan umum, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Revolusioner artinya kita membangun oleh sebab itu kita menjebol. Build tommorow, puldown yesterday. Dan orang-orang tersebut harus mampi mengiming-imingi rakyat, meggerakkan rakyat untuk mengisi kemerdekaan, dengan syarat harus memiliki technical knowhow

Apakah Negara Republik Indonesia ada?

Jika kita cermat membaca UUD Republik Indonesia 1945 pada pasal terakhir yang bunyinya:

ATURAN PERTAMBAHAN

(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Ayat (1) menunjukkan seuah situasi yang belum pasti. Sebab kapan peperangan Asia Timur Raya selesai tidak bisa diramalkan. Ayat (2) tidak pernah terjadi karena yang namanya MPR tidak bisa dibentuk hingga lahirnya orde baru. Jadi jelasnya, bisa disimpulkan bahwa oleh karena MPR tidak pernah terbentuk dan dengan sendirinya Undang Undang Dasar yang baru juga tidak ada, maka UUD 1945 otomatis batal dengan sendirinya. Artinya juga pemilu pertama 1955 juga tidak sah.

Pada sidang Konstituante 1959 yang buntu itu, seharusnya Soekarno datang kepada sidang dan mengatakan: “Hai Konstituante, daripada kalian berlama-lama tidak bisa menetapkan UUD yang baru, sebaiknya buatlah Ketetapan Kembali ke UUD 1945″. Tetapi yang dilakukan Soekarno malah mengeluarkan dekrit yang sebenarnya tidak diatur dalam UUD 1945 tentang hak, tugas dan tanggung-jawab serta ¬†kewajiban Presiden.

Jadi Negara Republik Indonesia tidak pernah ada paling tidak sejak satu tahun ditetapkannya UUD 1945. Kerananya, kita perlu menyusun strategi kebudayaan untuk bisa meluruskan sejarah agar di kemudian hari tidak menjadi bahan cibiran anak-cucu kita bahwa kakek-kakek mereka tidak becus mengurus kemerdekaan apalagi mengisi kemerdekaan.

Jalan keluarnya penulis serahkan kepada para kompasioner yang budiman. Sebab Revolusi Kebudayaan bukan berarti sebuah revolusi yang berdarah-darah melainkan sebuah revolusi perubahan paradigma bahwa kita harus berkepribadian di bidang budaya terlebih dahulu, baru bisa berdemokrasi di bidang politik dan berdemokrasi di bidang ekonomi.

Marin kita berpikir dengan jernih.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Mau Ribut di Jerman? Sudah Ijin Tetangga …

Gaganawati | | 24 October 2014 | 13:44

Pesan Peristiwa Gembira 20 Oktober untuk …

Felix | | 24 October 2014 | 13:22

Ikuti Kompasiana-Bank Indonesia Blog …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:39

Pelayanan Sertifikasi Lebih Optimal Produk …

Nyayu Fatimah Zahro... | | 24 October 2014 | 07:31

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Pak Jokowi, Kemana Pak Dahlan Iskan? …

Reo | 6 jam lalu

Akankah Jokowi Korupsi? Ini Tanggapan Dari …

Rizqi Akbarsyah | 11 jam lalu

Jokowi Berani Ungkap Suap BCA ke Hadi …

Amarul Pradana | 12 jam lalu

Gerindra dapat Posisi Menteri Kabinet Jokowi …

Axtea 99 | 14 jam lalu

Nurul Dibully? …

Dean Ridone | 14 jam lalu


HIGHLIGHT

Pengaruh Millieu Cas, Cis, Cus Inggris-Ria, …

Imam Muhayat | 8 jam lalu

Aku Pelari, Maka Aku Trendi …

Vita Sophia Dini | 8 jam lalu

Akankah El Clasico Ke 230 Menggenapkan …

Nino Histiraludin | 8 jam lalu

Kerja Perdana: Jadi Perawat Klinik di Banda …

Rinta Wulandari | 9 jam lalu

Intip Buku Kedua, Minggu, 26 Oktober 2014 …

Wijaya Kusumah | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: