Setelah menumbangkan kekuasaan Shah Mohamad Reza Pahlevi  yang dianggap boneka Inggris  pada  tahun 1979, pemerintahan Iran yang dikuasai oleh para Mullah mulai menunjukkan diri sebagai negara yang anti Israel. Retorika2 politik  penguasa Iran  selama lebih dari 30 tahun sejak terjadinya revolusi memang nyatanya membuat pejabat Israel berang. Bahkan, Iran diyakini sebagai pemasok bantuan untuk  faksi militer  palestina dalam perlawanan terhadap  Israel  yang mendorong terjadinya invasi militer Israel ke Lebanon beberapa waktu silam.  Retorika provokasi yang terus menerus  telah mempengaruhi  pula gerakan rakyat diberbagai negara Arab  yang pro Israel untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap  pemerintahan yang berkuasa. Iran yang memiliki kekayaan cadangan minyak  yang besar  ini pada dasarnya  secara ekonomi tidak memiliki ketergantungan kepada Amerika Serikat . Hal  ini  tentunya sangat berbeda dengan Indonesia dimana gerakan anti Amerika Serikat dan Yahudi hanya sebatas “retorika” jalanan yang secara politis tidak mempengaruhi hubungan antar pemerintahan.  Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap komflik yang berkepanjangan antara Iran dan Israel memang cukup beralasan  memunculkan dua momentum baru yang penting, yaitu berkobarnya gerakan rakyat di berbagai negara Arab dan yang terkini, ancaman Israel melakukan ofensif militer terhadap fasilitas-fasilitas nuklir Iran. Gelombang protes rakyat di negara-negara Arab menyediakan medan tempur baru bagi mereka. Kedua negara itu sejak awal berupaya memengaruhi jalannya revolusi dan pelembagaan hasil-hasil gerakan pascarevolusi. Seperti di  Tunisia, dan terutama di Mesir, Israel berupaya membantu rezim  yang berkuasa agar bertahan. Negara itu jelas menginginkan status quo sebab perubahan dapat berarti ancaman terhadap hubungan ”dekat” yang selama ini dinikmati. Iran sejak awal revolusi di Mesir menginginkan sebaliknya, yakni tumbangnya rezim Mubarak dan lahirnya Mesir baru yang tidak lagi berorientasi pada AS dan dekat dengan Israel.

Kita bisa membayangkan seandainya Iran mengerahkan kekuatan militernya yang sangat besar dan dilengkapi senjata modern, termasuk mobilisasi kelompok penekan seperti Hamas, Jihad Islami, dan Hizbullah. Hujan roket dan rudal hampir dipastikan akan mengguyur seluruh wilayah Israel. Pada titik itu, pengambil kebijakan Israel, hingga saat ini, tampaknya masih berupaya bersikap rasional sehingga tidak segera melakukan penyerangan. Banyak analis, serangan terhadap Iran akan memicu penggunaan pemusnah massal   yang dapat menyebabkan perang dahsyat dikawasan Timur Tengah. Tak pelak lagi, solidaritas Islam akan memicu perang Islam dan Yahudi yang permusuhan itu berakar dari ajaran agama. Sepanjang sejarah Persia yang dimulai sejak sekitar tahun 250 SM, tak ada catatan sejarah bangsa Perseia berkonflik dengan bangsa Yahudi.  Sebagaimana di negara Islam umumnya,  peran ulama masih dipandang penting dalam kehidupan sosial politik, bahkan seperti di Arab Saudi, fatwa ulama masih menjadi rujukan peradilan. Demikian pula dengan Iran, fatwa ulama masih menjadi panutan masyarakatnya, berawal dari  gerakan agama inilah yang kemudian berubah menjadi gerakan politik dimana Israel adalah representasi Yahudi.

Dapat dipastikan, pandangan politik masyarakat Islam Indonesia akan berpihak pada Iran  yang Islam dalam konflik ini. Pemerintah Indonesia kemungkinan akan bersikap netral sebagaimana garis politik luar negeri yang selama ini dijalankan.  Sikap pemerintah yang netral inilah yang akan mendorong gerakan Islam Fundamentalis  di Indonesia untuk melakukan aksi2 kekaerasan sebagai bentuk “protes” berdasarkan kebenarannya.  Disini sesungguhnya perlu pendekatan oleh pihak keamanan sebagai tindakan antisipatif agar masyarakat dapat membedakan antara gerakan agama yang dipolitisir dengan politik internal sebuah bangsa.   Sikap pemerintah yang netral ini didasarkan pada kepentingan ekonomi yang juga merupakan syarat keutuhan NKRI. Memang sebuah keadaan yang dilematis, disatu sisi Indonesia adalah pemerintahan sekular yang menjamin kehidupan warganegara tanpa memandang ras, dilain sisi kebebasan agama menjamin melindungi keyakinan walaupun didalamnya terjadi pertentangan rasial. Konflik kepentingan inilah yang seharusnya  menjadi perhatian agar tidak berujung pada kekerasan seperti aksi2 peledakan bom.

Haruslah dipahami, selama masih berlangsung konflik di Timur Tengah, selama itu sel2 Islam radikal terus berkembang di Indonesia.  Sebuah pengaruh dari  konflik yang berawal dari perebutan wilayah di zaman modern ini telah berubah menjadi konflik agama. Jika kita melihat sejarah masuknya Islam di Indonesia yang disebarkan oleh bangsa2 dari wilayah arab, maka kita akan melihat pula bahwa  ajaran Hindu/budha telah lebih dahulu menjadi keyakinan masyarakat di Nusantara sebagaimana peninggalan candi2 sebagai bukti sejarah. Artinya,  sebelum masuknya ajaran Islam yang dibawa oleh bangsa Arab, masyarakat Nusantara tak mengenal bangsa Yahudi.  Maka, semua kembali pada masyarakat muslim Indonesia, menjadikan bangsa Yahudi sebagai bangsa yang prilakunya tak patut ditiru  atau menjadi musuh  yang sesungguhnya sebagai landasan kebenaran ikut dalam konflik antara bangsa Arab dan Yahudi.  Siapapun bangsa itu, secara naluri akan memproteksi  diri, melumpuhkan musuh adalah salah satu bentuk perlindungan diri.  Maka, menjadi hal yang wajar jika bangsa Yahudi berusaha melumpuhkan bangsa Indonesia  sebagai sebuah reaksi untuk mempertahankan diri. Paling tidak, secara ekonomi bangsa ini mampu menguasai ekonomi Indonesia dimana dalam era globalisasi  pemerintah tak dapat ikut campur dalam mekanisme pasar. Sikap netral yang diambil adalah sebagai pilihan untuk melindungi kepentingan ekonomi itu.

Bersambung.