Neoliberalisme kerap dikaitkan dengan globalisasi, yang mengindikasi penguatan dalam arus modal dan perdagangan dunia. Ini mengakibatkan beralihkan perimbangan kekuasaan dari negara kepada pasar. Pemerintah pada titik ini memiliki sedikit pilihan, dan memutuskan untuk mengadopsi kebijakan Neoliberal dalam rangka mencapai daya saing ekonomi. Neoliberal, sebab itu, memberi kepercayaan yang demikian besar kepada perusahan-perusahan untuk berinvestasi dan “memperluas” usaha. Dampak dari kebijakan Neoliberal adalah, negara yang tidak memiliki daya saing ekonomi akan tunduk pada pemodal dari negara lain. Kondisi ini kemudian menciptakan ketergantungan dan kemiskinan di negara tanpa daya saing tersebut. Tak dapat dihindarkan, bahwa mau tidak mau Indonesia harus menghadapi persaingan global, terutama setelah pemberlakuan perdagangan bebas. Indonesia yang merupakan salah  satu anggota  ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan China-Asean Free Trade Area (CAFTA), bagi sebagian besar masyarakatnya, perjanjian yang ditandatangani pada AFTA dan CAFTA tersebut sangat berpengaruh buruk bagi produsen lokal. Peranjian ini menegaskan pentingnya suatu produktifitas diiringi asas persamaan, keadilan, perlindungan hak-hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Perdagangan bebas sendiri sebenarnya bentuk penjabaran ekonomi suatu Negara yang mekanisme kebijakan perekonomiannya diserahkan kepada kebijakan pasar. Intinya adalah akumulasi modal dengan keniscayaan memperoleh keuntungan secara maksimal karena pasar mengatur dirinya sendiri.

Secara tidak kita sadari, sesungguhnya perdagangan bebas ini membuat perekonomian meningkat empat kali lipat. Memacu pertumbuhan ekonomi dan nilai ekspor hampir dua sampai tiga kali lipat tiap tahunnya.  Inilah yang mendasari optimisme pemerintah saat ini yang memprediksi nilai eksport Indonesia tidak terpengaruh oleh adanya krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika Serikat. Namun, untuk dapat survive dalam gejolak ekonomi dunia  seperti saat ini , pemerintah harus  memiliki strategi2 yang dilakukan melalui regulasi  dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.   Salah satunya dengan menerapkan standar untuk produk dalam negeri. Ini merupakan hal mutlak karena perdagangan bebas sangat menitik beratkan transparansi tentang semua program dan peraturan yang berpengaruh langsung terhadap perdagangan internasional. Maka harus ada standar atau kesepakatan internasional yang menjadi tolak ukur transparansi tersebut.  Standarisasi melindungi produk Nasional itu merupakan hal mutlak. Produsen dalam negeri harus mampu bersaing dan mencari jalan keluar sendiri dimana pemerintah sifatnya hanya  melakukan proteksi pada kesepakatan2  antar negara. China, adalah negara yang paling banyak memiliki jaringan distribusi didunia melalui etnis China yang tersebar diseluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia dan hampir seluruh sentra distribusi dikuasai oleh etnik ini.

Jika etnik China sudah dapat dikatakan mampu membaur dalam masyarakat Indonesia, namun tidak demikian dengan Yahudi. Sentimen rasial yang berakar dari pemahaman ajaran keyakinan merembet kesegala aspek, termasuk aspek ekonomi dan politik.  Liberalisme  dinilai  tidak sesuai dengan  Islam yang  pada gilirannya dikaitkan dengan dunia politik dan dunia barat.   Etnik China yang sudah masuk ke Indonesia berabad lalu bukan tanpa tantangan, beberapa kali peristiwa sejarah  harus menghadapi perjuangan fisik untuk mempertahankan eksistensinya selama pendudukan kolonial di Indonesia.  Pada masa orde baru, kebebasan etnik ini sangat dibatasi baik dalam budaya maupun politik. Namun, sebaliknya kedekatan dengan penguasa, beberapa dari kalangan mereka mampu menguasai ekonomi Indonesia. Dibatasai dalam budaya dan politik tetapi mendapat tempat dalam  ekonomi Indonesia telah menimbulkan kecemburuan sosial yang meledak pada kerusuhan 1998. Faktanya, kasus2 BLBI  juga melibatkan etnis ini yang hingga saat ini tidak ada penyelesaian. Kedekatan etnik ini negara Singapura, menjadikan negara ini  sebagai tempat perlindungan hukum mengingat tidak adanya perjanjian ekstradisi antara kedua negara.  Belum lupa dari ingatan, ketika Indonesia mengalami kekacauan moneter terparah 1997, kesempatan ini digunakan pula oleh para debitur “nakal” yang mendapat pinjaman luar negeri sebagai alasan usahanya macet.  Padahal, hasil mark up dari pembelian barang modal yang didanai dari pinjaman2 itu dikuasai mereka sementara pengembalian pinjaman telah ditalangi APBN. Hasil kejahatan perbankan  yang parkir diluar negeri ini tertutup kemungkinan untuk masuk ke Indonesia  kecuali jika diketahui asal usul uangnya setcara jelas setelah Indonesia menanda tangani Viena Convension 1988 yaitu  menyetujui keikutsertaannya didalam  undang2 internasional tentang pemberantasan kejahatan pencucian uang ( money loundering )   pada tahun 2001. Dengan terpantaunya arus keluar masuk dana ke Indonesia secara Internasional, salah satu siasat  debitu “nakal ” untuk menghindarkan tindakan hukum adalah memindahkan basis usaha ke Singapura. Berlindung ke Singapura untuk menghindarkan dari jeritan huum bukan hanya dilakukan oleh etnik China teapi juga oleh  bangsa asli Indonesia  juga.

Indonesia adalah negara sekular yang  nasionalis yang tidak membedakan suku bangsa bagi warganegaranya, mempertentangkan SARA adalah tindakan melawan hukum.  Namun faktanya, untuk bangsa Yahudi adalah kekecualian karena masalah keyakinan dari ajaran agama. Sikap yang dibangun yang berakar dari ajaran agama ini tentunya dapat mengundang kemarahan bangsa Yahudi.  Jika bangsa Yahudi ingin menguasai ekonomi Indonesia sebagai reaksi dari sikap bangsa Indonesia adalah menjadi hal yang wajar. Yang harus menjadi pelajaran disini, bahwa bisnis tak mengenal nasionalisme dan agama dan harus mampu belajar dari fakta  etnis China mampu eksis dan dominan dalam kehidupan ekonomi Indonesia walaupun banyak dibatasi kebebasannya.  Ketakutan pengaruh barat dan liberalisme justru menunjukkan bahwa bangsa ini mengalami kebingungan dalam persaingan kehidupan dunia.

Bersambung.