Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Farid Muadz

Advokat, Konsultan Hukum, Konselor. Pendiri BASAKRAN & GINTING MANIK Law Office sejak 1996 dan INSAN selengkapnya

Bolehkah Nonjawa dan Nonmuslim menjadi Presiden RI Pasca 2014?

OPINI | 19 November 2011 | 14:53 Dibaca: 4701   Komentar: 23   0

Sebelum adanya amandemen UUD 1945 yang hingga saat ini sudah mengalami amandemen keempat, ada Pasal 6 ayat (1) dari UUD 1945 yang mengatur mengenai syarat bagi seorang Presiden Republik Indonesia.  Begini bunyi Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 tersebut : “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Lebih dari limpa puluh tahun bangsa ini mempraktekkan asas konsitusional orang Indonesia asli yang bisa menjadi Presiden RI. Dan praktek kenegaraan kita memberikan realitas bahwa selama ini Presiden RI adalah orang Indonesia asli.

Dalam perubahan ketiga UUD 1945 yang diputuskan dalam Rapat Paripurna MPR RI ketujuh pada tanggal 9 November 2001, ada perubahan fundamental mengenai syarat asli orang Indonesia. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 aslinya sudah diganti dengan ketentuan konstitusional baru, yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan

tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati

negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai

Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dalam perubahan ketiga UUD 1945 syarat orang Indonesia asli bagi calon Presiden RI dihapuskan dan diganti menjadi cukup seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Artinya sejak perubahan ketiga UUD 1945 tersebut telah dibuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang hendak mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, yang penting sang calon adalah seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta  mampu secara rohani dan jasmani.

Peluang konstitusional tersebut terbuka warga negara berketurunan Cina, Arab, India, dan keturunan bangsa-bangsa lainnya di dunia, serta agama apapun untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Semenjak kemerdekaan RI dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, selama ini Presiden Republik Indonesia yang berkuasa adalah orang Indonesia asli.  Setidaknya, kita sudah memiliki delapan orang Presiden yang menjabat, yakni antara lain  Ir. Soekarno, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Mr. Assaat, Jend (Purn) Soeharto, Prof. DR. Ing. B.J. Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan yang masih menjabat DR. Soesilo Bambang Yudhoyono.

Secara politis, baru 7 (tujuh) Presiden RI yang diakui pernah menjabat dan berkuasa sebagai Presiden RI, sementara 1 (satu) yang belum diakui eksistensinya sebagai Presiden adalah Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang pernah menyelamatkan kedaulatan dan eksistensi Republik Indonesia dengan menjabat sebagai Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Walaupun sudah mendapat pengakuan sebagai Pahlawan Nasional, namun sebagai Presiden PDRI dan Presiden ke-2 RI beliau mendapatkan pengakuannya.

Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mendatang terbuka peluang bagi calon yang beragama Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan bahkan Kong Huchu, untuk mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden RI mendatang. Namun masalahnya apakah realitas politik dan realitas sosio-kultural kita akan menerima calon Presiden dan Wakil Presiden RI yang beragama non Muslim ?

Praktek kenegaraan atau konvensi kenegaraan kita selama ini memang hanya mengenal Presiden yang merupakan orang Indonesia asli dan beragama Islam. Dari kedelapan orang Presiden RI yang pernah menjabat selama ini, senyatanya memang beragama Islam, bahkan pasangan Wakil Presidennya pun beragama Islam. Sebagai salah satu sumber hukum tata negara, konvensi kenegaraan yang selama ini dipraktekkan, akan menjadi rujukan utama bagi kalangan mayoritas yang akan bersikukuh bahwa Presiden  adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam sebagai agama mayoritas.

Isu sentral dan krusial yang akan mengerucut pada Pilpres tahun 2014 adalah isu Jawa dan non Jawa. Sebagian rakyat kita sudah terpateri dalam fikirannya bahwa Presiden RI adalah orang Jawa, oleh karenanya calon Presiden yang berasal dari unsur non Jawa, kurang mendapat hati di hati rakyat kita. Hal ini disebabkan karena faktor internal masing-masing individu rakyat kita yang masih bermental pengekor dan mental “terjajah” alam fikirannya,  jadilah mengikuti apa yang terjadi di masyarakat saja. Oleh karena itu, calon Presiden dari unsur non Jawa, suaranya kecil dan tidak menarik hati mayoritas pemilih pada Pilpres tahun 2009 yang lampau.

Padahal kita pernah memiliki tiga orang Presiden dari unsur non Jawa, yakni Mr. Sjafruddin Prawiranegara (dari suku Banten-Bukittinggi), Mr. Assaat (asal Sumatera Barat) dan Habibie (asal Gorontalo). Rakyat kita selama ini terjebak pada praktek kenegaraan bahwa Presiden itu orang Indonesia asli dan asal dari suku  Jawa.

Kita lihat peluang konstitusional Pasal 6 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 ini, dapatkah dimanfaatkan oleh calon Presiden non Indonesia asli, dan non Jawa ?.  Mari kita sama-sama lihat proses ini berlangsung.

Tags: freez

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Tanggapan Soal “PR Anak 2 SD yang …

Hendradi Hardhienat... | | 22 September 2014 | 14:36

Analisis Ancaman ISIS di Australia …

Prayitno Ramelan | | 22 September 2014 | 13:47

Software Engineer/Programmer Dibayar Murah? …

Syariatifaris | | 22 September 2014 | 10:16

Revolusi Teknologi Perbankan: Dari ATM ke …

Harris Maulana | | 22 September 2014 | 11:19

[Blog Reportase] Nangkring dan Test Ride …

Kompasiana | | 20 September 2014 | 18:06


TRENDING ARTICLES

Kasus PR Habibi, ketika Guru Salah Konsep …

Erwin Alwazir | 10 jam lalu

Abraham Lunggana, Ahok, Messi, dan Pepe …

Susy Haryawan | 11 jam lalu

Tentang 6 x 4 …

Septin Puji Astuti | 12 jam lalu

Jokowi dan Kutukan Politik …

Angin Dirantai | 13 jam lalu

PPP dan Kudeta Marwah …

Malaka Ramadhan | 14 jam lalu


HIGHLIGHT

Batas Maksimal Usia Pelamar Kerja Harus …

Usi Saba Kota | 8 jam lalu

Pernikahan dan Segala Suka Dukanya …

Sam Edy Yuswanto | 9 jam lalu

Sang Pengawal Lumbung Pangan …

Alfi Rahmadi | 9 jam lalu

Kiprah Anak Band Untuk Sesama …

Agung Han | 9 jam lalu

Cara Gampang Bangun ”Ketegasan” …

Seneng Utami | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: