Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Empi Muslion

Alang Babega... Menyapa Alam menyahut Transformasi Peradaban

Inkonsistensi UU Desa

OPINI | 23 August 2011 | 02:50 Dibaca: 796   Komentar: 0   0

Inkonsistensi UU Desa

Oleh : Empi Muslion

Alumnus Université Lumière Lyon 2 dan ENTPE Perancis

Saat ini ditingkat pemerintahan pusat, sedang hangatnya aroma debat pemikiran dan pembahasan untuk mereposisi kembali Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 yang juga merupakan hasil revisi dari UU Nomor 22 Tahun 1999. Undang Undang ini rencananya akan dipecah menjadi tiga undang-undang payung yakni UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU tentang Desa.

Mengenai Rancangan UU tentang Desa, saat ini tiga lembaga Negara yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk membuat dan mengajukan RUU yakni DPR, DPD dan Presiden sedang menyiapkan RUU tentang Desa menurut versi dan pemikirannya masing masing yang tentu nantinya akan dibahas bersama-sama untuk menelorkan regulasi yang terbaik buat negeri.

Sebagai anak negeri yang terlahir dan besar dari desa, perkenankan saya  menyampaikan buah pemikiran kehadapan sidang pembaca yang terhormat, sekalian keinginan untuk berpartisipasi dalam membangun dialektika dan diskursus tentang kebijakan negara terhadap harkat hidup rakyat banyak. Akan halnya kebijakan pengaturan tentang desa ini, menurut saya keberadaan desa sangat prinsip dan strategis bagi keberadaan NKRI karena sebagian besar penduduk Indonesia berada di desa, sumber devisa negara dari eksploitasi SDA juga berasal dari desa, buruh murah dan TKI juga berasal dari desa, namun kemiskinan juga terdampar dipedesaan.

Regulasi tentang Desa

Berbicara tentang desa, sepertinya bak melihat arus dilaut lepas yang terus mengalir, beriak tak pernah putus karena memang keberadaan desa itu sendiri jauh duluan ada daripada Negara Indonesia sendiri diproklamirkan.

Pasca Indonesia merdeka silih berganti regulasi yang mengatur tentang desa dengan memperlakukan kedudukan desa pada posisi yang berbeda-beda. Yakni mulai dari UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Desa ditempatkan sebagai Daerah Tingkat III dengan tata dan sebutan Desa Praja. Terdapat kesamaan antara pengaturan  Inlandshe Gemeente Ordonantie dan  Inlandshe Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten dengan UU No. 19 Tahun 1965 dalam hal memandang desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum  (volkgemeenschappen) memiliki hak adat istiadat dan asal usul. Dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, nama, jenis, dan  bentuk desa sifatnya tidak seragam. Namun UU ini tidak pernah  terimplementasi karena tidak dikehendaki pemerintah Orde Baru.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, kembali peraturan perundang-undangan mengenai desa mengalami perubahan yang ditandai dengan terbitnya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam UU ini kebijakan mengenai desa diarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional, sehingga keanekaragaman kesatuan masyarakat hukum adat  diseluruh NKRI disamakan nomenklatur, struktur, filosofi dan fungsinya dengan desa.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak menyelenggarakan rumah tangganya dalam pengertian ini bukanlah merupakan hak otonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan UU No. 5 tahun 1979 administrasi desa dipisahkan dari hak adat istiadat dan hak asal usul. Desa diharuskan mengikuti pola yang baku dan seragam sedangkan hak otonominya yaitu hak untuk mengatur diri sendiri, ditiadakan. Desa sekedar satuan administratif dalam tatanan pemerintah.

Setelah terjadi gerakan reformasi pada tahun 1998, pengaturan mengenai desa mengalami perubahan seiring dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini secara nyata mengakui otonomi desa. Otonomi yang dimiliki oleh desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Sehingga yang disebut desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Selanjutnya melalui undang-undang ini desa disebutkan sebagai  subsistem dari pemerintahan yang pengaturannya lebih lanjut diserahkan kepada daerah kabupaten dengan membentuk Perda. Tanpa ada penjelasan apa yang dimaksud dengan subsistem tersebut.

Terakhir desa diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang kembali menempatkan desa dalam satu undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pengaturannya  kemudian ditindaklanjuti oleh PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam hal kewenangan secara prinsipil tidak ada perubahan yang mendasar dalam pengaturan mengenai kewenangan desa. Sama halnya dengan UU No. 22 Tahun 1999, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Untuk meningkatkan pelayanan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa sekretaris desa akan diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Namun tanpa disadari secara hakikat dan rohnya pengaturan tentang desa tersebut tidaklah banyak mengalami perubahan secara berarti dan substantif, perubahannya masih melingkar-lingkar diarena yang sama yakni tentang kedudukan dan posisi desa diranah pemerintahan, sehingga pengaturannya tidak jauh berbeda dengan peran dan pengaturan desa dizaman kolonial dahulunya.

Sistem pemerintahan desa yang digunakan pada prinsipnya masih meneruskan kebijakan pemerintah jaman penjajahan Belanda yang dinamakan “indirect rule”. Melalui cara ini, pemerintah Belanda dapat memerintah rakyat desa melalui kepala desa, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya. Desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek kekuasaan politik dari supradesa, maupun obyek tersedianya sumber daya alam, modal dan tenaga kerja murah bagi pengusaha. Disengaja atau tidak, selama ini pemerintah supra desa telah menempatkan desa pada posisi yang marginal.

Sehubungan dengan revisi UU nomor 32 Tahun 2004 terutama kebijakan negara untuk membentuk UU tentang Desa. Agar kebijakan untuk mengatur tentang desa tidak selalu menjadi kebijakan yang bongkar pasang dan ambigu,  saya berpendapat, sebelum membuat UU tentang Desa, terlebih dahulu kita harus mampu menterjemahkan dan menjawab secara utuh kalimat yuridis yang termaktub dalam UUD 1945 terutama tentang dasar pengaturan wilayah Indonesia, karena dari sinilah sumber pemaknaan yang agak keliru menurut saya tentang makna desa dan kesatuan masyarakat hukum adat.

Pengaturan Wilayah Indonesia

Mengingat wilayah Negara Indonesia yang sangat besar dengan rentang geografis yang luas dan kondisi sosial budaya masyarakat yang beragam, UUD 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintahan daerah, maka ketentuan ini diatur dalam pasal 18 UUD 1945, yang sebelum diamandemen berbunyi : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.”

Inti pasal 18 tersebut adalah bahwa dalam Negara Indonesia harus ditata dengan adanya pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tersebut terdiri atas besar dan kecil. Pemerintahan daerah yang dibentuk tersebut baik daerah besar maupun daerah kecil harus memperhatikan dua hal: 1) dasar permusyawaratan, maksudnya pemerintah daerah harus bersendikan demokrasi yang ciri utamanya adalah musyawarah dalam dewan perwakilan rakyat (daerah), dan 2) hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa, maksudnya pemerintah daerah yang dibentuk tidak boleh secara sewenang-wenang menghapus daerah swapraja yang disebut zelfbesturende lanschappen dan dan kesatuan masyarakat hukum adat seperti Desa, Nagari, Huta, Marga dan lainnya yang disebut volksgemenschappen atau zelfstandigemenschappen.

Pengaturan volksgemenschappen atau zelfstandigemenschappen ini diperkuat dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi :

“Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturendelandchappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

Dua daerah inilah, swapraja (zelfbesturendelandchappen) dan kesatuan masyarakat hukum adat (volksgemeenschappen), oleh pasal 18 UUD 1945 disebut sebagai daerah yang mempunyai susunan asli dan dapat dibentuk sebagai daerah istimewa.

Inkonsistensi UU Desa

Keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat  (volksgemeenschappen) yang diamanahkan oleh founding father melalui konstitusi tertinggi UUD 1945 dihubungkan dengan filosofi dan semangat pembentukan RUU tentang Desa yang sekarang kembali hangat diperbincangkan, akan menimbulkan pertanyaan, apakah UU tentang Desa yang kembali akan dihidupkan sudah sebuah alur yang selaras, sesuai dan konsisten dengan maksud dari UUD 1945 itu sendiri ?

Kiranya hal ini perlu dipikirkan kembali,  menurut saya ada beberapa hal yang kurang tepat dalam penyusunan RUU tentang Desa saat ini yakni :

  1. Jika dasar yuridis pembentukan UU tentang Desa adalah tetap mengacu pada Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18B, Pasal 20 Ayat (2), dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Apakah hal ini sudah tepat ? menurut saya ini belum tepat dan inkonsistensi dengan UUD 1945, karena tidak bisa semudah itu kita mendefinisikan desa dengan menggeneralisasikannya dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang banyak ada di Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUD 1945 tentang kesatuan masyarakat hukum adat  (volksgemeenschappen). Jikapun desa memang adalah salah satu bagian dari kesatuan masyarakat hukum adat, apakah kesatuan masyarakat hukum adat lainnya yang ada di seluruh wilayah NKRI sudah dapat dikatakan sama dengan desa dengan hanya mensederhanakan dengan mengatakan dengan sebutan nama lainnya saja ?       Menurut saya, desa tidak bisa disamakan dengan sebutan nama lainnya bagi masyarakat hukum adat lainnya yang dianggap setingkat dengan desa. Karena karakterisktik yang membangun dan nilai yang berkembang pada masing masing masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki perbedaan yang sangat  beragam dan tajam baik secara filosofis, struktur, kultur maupun fungsinya degan karakteristik desa yang ada di Jawa dan Bali. Karena itu istilah desa tidak bisa digunakan untuk seluruh Negara Indonesia dan disetarakan dengan istilah sebutan nama lainnya.
  2. Sangat tidak logis dan rasional jika kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki beragam adat istiadat dan hukum adat yang tumbuh berurat berakar dari masyarakat hukum adat itu sendiri (Bottom-up), kembali  pengaturannya dilakukan secara seragam dalam bentuk UU tentang Desa yang sangat Top Down.
  3. RUU tentang Desa yang dibuat oleh ketiga lembaga Negara saat ini, pada dasarnya secara substantif sama dengan UU terdahulu yang mengatur tentang desa, yang baru mampu menjangkau pengaturan desa secara parsial, yakni hanya mengatur desa dari segi tekhnis administratif pemerintahan saja, sehingga menisbi dan mengkerdilkan arti dan marwah tentang desa dan masyarakat hukum adat itu sendiri, belum melihat utuh keberadaan sebuah desa secara komprehensif. Yang terlihat akhirnya tetap desa dalam kacamata birokratis mekanis yang strukturalis.

Atas dasar hal tersebut diatas, saya mengusulkan sebelum bangsa kita kembali menelorkan UU tentang Desa, ada baiknya mempertimbangkan hal-hal berikut ini :

  1. Terlebih dahulu negara diharapkan dapat mengidentifikasi, menghimpun dan mengkodefikasi semua aspek adat istiadat dan yang telah menjadi hukum adat pada masing-masing kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di wilayah Indonesia, dalam bentuk sebuah dokumen tertulis, yang dapat dipegang dan dipelajari oleh setiap masyarakat hukum adat dan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga seluruh wilayah Indonesia dapat terpetakan dan terdokumentasikan dengan baik masing-masing kesatuan masyarakat hukum adatnya.
  2. Identifikasi dan Kodefikasi kesatuan masyarakat hukum adat ini dapat dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan perguruan tinggi, tokoh/lembaga adat, pakar dan unsur/lembaga  terkait lainnya didaerah dengan membentuk tim untuk menelaah masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang diwilayahnya sehingga dapat dirumuskan dan didokumentasikan menjadi sebuah Kitab Hukum Adat setempat, yang tentunya difasilitasi dan menjadi program dari pemerintah pusat.
  3. Setelah Kitab Hukum Adat yang ada pada masing-masing kesatuan masyarakat hukum adat ini terbentuk, baru kemudian dipikirkan bentuk dan struktur masyakat hukum adat yang akan dibuat secara nasional, dan dirumuskan bagaimana kaitan, peran, posisi, kewenangan dan hubungan kedudukanya dengan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat. Dan juga urgensi level pengaturannya apakah harus diatur dengan  UU, PP, atau cukup Peraturan Daerah pada masing-masing Propinsi atau Kabupaten/Kota saja.
  4. Wujud keseragaman masyarakat hukum adat harus dimplementasikan dalam bentuk aturan yang beraneka ragam pada masing masing masyarakat hukum adat, tidak mungkin bisa seragam.
  5. Cukuplah lucu, jika kita mau mengatur sesuatu subjek, namun subjek yang akan diatur itu sendiri belum teridentifikasi dengan baik, apalagi bagi sebuah subjek yang sangat beranekaragam…

Terima kasih….

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Mau Ribut di Jerman? Sudah Ijin Tetangga …

Gaganawati | | 24 October 2014 | 13:44

Pesan Peristiwa Gembira 20 Oktober untuk …

Felix | | 24 October 2014 | 13:22

Ikuti Kompasiana-Bank Indonesia Blog …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:39

Sedekah Berita ala Jurnalis Warga …

Siwi Sang | | 24 October 2014 | 15:34

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Akankah Jokowi Korupsi? Ini Tanggapan Dari …

Rizqi Akbarsyah | 7 jam lalu

Jokowi Berani Ungkap Suap BCA ke Hadi …

Amarul Pradana | 8 jam lalu

Gerindra dapat Posisi Menteri Kabinet Jokowi …

Axtea 99 | 9 jam lalu

Nurul Dibully? …

Dean Ridone | 9 jam lalu

Jokowi Tunda Tentukan Kabinet: Pamer …

Ninoy N Karundeng | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

Batuk Efektif …

Kaminah Minah | 8 jam lalu

Pak Jokowi, Kemana Pak Dahlan Iskan? …

Reo | 8 jam lalu

Komunitas, Wiramuda dan Pemuda Muhammadiyah …

Kang Nanang | 8 jam lalu

Aku Berlari dari Hati …

Christian Urbanus | 8 jam lalu

Tanya Jawab ala Toni Blank …

Wahyu Hidayanto | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: