SAYA frustrasi. Ya, saya tak lagi berharap apa-apa dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkantor di Senayan, Jakarta.  Saya tak punya harapan apa-apa dari orang-orang itu, apalagi terkait pemberantasan korupsi yang kian mengganas di negeri ini.

Silakan cermati sikap beberapa personel Komisi III DPR terkait hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Pansel telah membuat ranking atas delapan calon guna mempermudah Komisi III memilih sosok-sosok yang layak dalam pemberantasan korupsi.  Dibantu dan dipermudah seperti itu, bukannya berterima kasih, malah dipersoalkan lantaran Komisi III merasa bahwa pemeringkatan itu  sebagai bentuk intervensi terselubung terhadap tugas-tugas mereka.

Padahal, pemeringkatan itu sudah berdasarkan empat kriteria utama calon pemimpin KPK, yakni kepemimpinan, integritas, kompetensi, dan independensi. Hasil pemeringkatan itu  secara berurutan adalah Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudrajat, Abraham Samad, Zulkarnain, Adnan Pandupradja, dan Aryanto Sutadi. Dari urutan itu, menurut Pansel KPK, semakin ke bawah semakin bermasalah.

Beberapa personel Komisi III secara tegas menyatakan tak akan menggunakan ranking itu dalam memilih empat dari delapan calon tersebut yang disodorkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan, selanjutnya dipilih DPR menjadi pimpinan KPK.

Sebagai warga negara yang menjadi korban perilaku korup para pemimpin, tentu kita menghendaki para pemberantas korupsi yang andal dan tak pandang bulu. Tapi di kalangan wakil rakyat yang lebih getol membela kepentingan partai politik, sosok yang memenuhi empat kriteria di atas justru menjadi ancaman serius bagi kepentingan mereka.  Wajar bila kita curiga bahwa parpol adalah benteng paling tangguh dan aman bagi  para koruptor.

Saya curiga Komisi III resisten terhadap sosok tertentu yang disodorkan Pansel KPK.  Sebut saja Bambang Widjojanto dan Yunus Husein yang menempati ranking 1 dan 2. Bambang adalah mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  dia seorang  advokat senior dan telah dikenal luas oleh pubik sebagai sosok yang bersih dan konsisten dalam perjuangan melawan korupsi.  Sementara Yunus adalah Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang sangat paham dan punya segudang data mengenai transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan.

Sikap Komisi III membuat saya, dan mungkin Anda juga, semakin frustrasi akan keberhasilan pemberantasan korupsi di negara kita.  Mereka, yang sejatinya adalah wakil rakyat, ternyata cuma “orang suruhan” untuk memperjuangkan kehendak dan kemauan elite partai politiknya masing-masing. Mereka sekadar para pemburu rente kekuasaan.  Mereka hanya berjuang mati-matian untuk melindungi kepentingan sekaligus kebobrokan elite yang korup dibanding berjuang untuk kepentingan rakyat.

Peringatan untuk Anda yang membaca tulisan ini: Perhatikan baik-baik nama-nama anggota DPR saat ini dan jangan lagi pilih mereka saat Pemilu 2014.  Anda ikut bertanggungjawab dan berdosa bagi negara dan anak cucu kita bila memilih orang-orang bermental korup itu. (*)