Setiap kali saya ke Papua Nugini (tetangga kita di Papua), saya melihat warga papua yang hidup berdampingan dengan alam secara sederhana secara alami, tetapi tetap dalam balutan kemiskinan. Terahir saya sempat ke Panimo ( 85 km dari perbatasan, Wutung Indonesia November 2010), boleh dikatakan mobil hanya ada hitungan jari (ektrimnyalah), bahkan selama tiga hari saya di sana tidak pernah melihat sepeda motor sama sekali. Warga ke mana-mana ya jalan kaki atau ikut truk engkel dengan bak terbuka sebagai sarana transportasi tanpa jadwal. Masih ingat semangat gotong royong? Ya. Sepanjang jalan Wutung-Panimo, sering kita lihat para warga yang gotong royong membersihkan pinggir jalan. Jalannya sendiri cukup bagus, dan mulus,dengan konstruksi jalan khas buatan Australia. Tetapi mulus ya karena sangat jarang dilalui oleh kenderaan. Sehingga jalan jadi awet. Suasana yang sungguh menyenangkan, kita sering memperlambat jalannya mobil, dan berbagi rokok. Rasanya ada di dunia lain.
Mereka boleh dikatakan masih sepenuhnya tergantung pada alam, mereka “belum” mengenal cara bercocok tanam, justeru yang mengajari mereka bercocok tanam adalah warga pendatang dari kawasan pegugungan jawawijaya (Indonesia), yang jumlahnya cukup lumayan di sana. Menangkap ikan juga mereka hanya sekedarnya saja, sehingga banyak ikan dari Indonesia (sekitar Jaya pura) lebih senang tinggal di perairan Papua Nugini, karena jarang ditangkapi. Justeru yang sering terjadi para nelayan kita yang tertangkap kerena keasikan mencari ikan hingga ke perairan mereka. Sungguh sesuatu kehidupan yang sangat sederna. Kalau saya boleh berandai-andai, saya juga tidak bisa melihat kalau Papua Indonesia prosesnya mengikuti pola alam seperti itu. Tetapi justeru di sanalah persolannya. Bagaimana membangun warga Papua, jangan sampai terjadi “tsunami budaya” tetapi juga mereka jangan terlena oleh kemurahan alam semata.

Rohnya Konflik

Saya sependapat dengan Bagong Suyanto (Dosen Departemen Sosiologi FISIP Unair, Melakukan Studi Perubahan Sosial dan Industrialisasi di Papua 2004 dan 2010/Kompas/ 12/8/2011) Konflik yang seolah dan masih terus membara di Papua sesungguhnya berakar dari berbagai macam persoalan yang dipicu oleh adanya proses perubahan sosial yang terjadi begitu cepat terbukti telah menimbulkan implikasi dan proses adaptasi yang tak selalu mudah bagi suku-suku dan penduduk lokal di Papua untuk menyesuaikan diri dengan akselerasi perubahan sosial-budaya dan tuntutan situasi baru yang berlangsung di sekitar mereka. Saya sangat setuju dengan pendekatan itu. Seperti juga terjadi di berbagai komunitas, kegagalan masyarakat lokal menyesuaikan diri (readjustment) terhadap perubahan yang cepat menyebabkan mereka mudah terpicu untuk melakukan gerakan-gerakan radikal atau tetap diam dengan memendam suatu persoalan. Studi yang dilakukan Ngadisah (2003) menyimpulkan, hakikat gerakan sosial di Papua intinya adalah penolakan terhadap kebijakan pembangunan yang mengabaikan keberadaan masyarakat lokal.

Dibingkai Politik Kepentingan

Dari pandangan saya, semangat resistensi inilah kemudian yang dimanfaatkan oleh para pihak dalam upaya ” menyalakan bara” di Papua. Dan inilah inti permasalahan yang kemudian jadi pintu masuk bagi para pemerhati Papua dari sisi yang membesar-besarkan konflik, misalnya seperti Tamrin Amal Tamagola yang juga dikutip oleh Bagong: “sesungguhnya berakar pada persoalan kewenangan Majelis Rakyat Papua yang berhadapan dengan kekhawatiran pemerintah tentang kemungkinan Papua memerdekakan diri jika MRP diberi wewenang dalam bidang politik. Benarkah demikian?”.

Menurut hemat saya, dalam berbagai pandangan para pemerhati yang melihat gerakan Papua dari sisi politik, mereka memang cenderung terperangkap dan menempatkan resistensi budaya ini sebagai inti dalam gerakan “politik separatis” Papua. Hemat saya, justeru pola pembangunan yang sangat berorientasi modernisasi yang mengagungkan “investasi di sektor ekstraktif yang bertujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam (hutan, tambang, dan laut) demi akumulasi modal” dan melupakan persoalan budaya inilah yang jadi initi persoalan dan sekaligus di jadikan amunisi oleh para penggiat politik dan justeru sering jadi pembenaran oleh para peneliti dari LIPI sebagai “pembenaran” untuk melihat kembali ke ranah politik semisal upaya mempersolkan “pepera” kembali. Sebuah “setback” yang sebenarnya tidak diperlukan. Bahwa Papua itu adalah Indonesia itu sudah final, tanpa Pepera sekalipun, itu bisa diamini dari persoalan “pewarisan” atau “UTI POSSIDETIS JURIS” negeri jajahan dari kaum penjajah ke negeri terjajah. Tidak ada alasan yang bisa diterima kalau negeri bekas jajahan Belanda tempo hari lalu di wariskan jadi beberapa Negara.

Bangun Papua Secara Budaya

Saya setuju dengan Bagong Suyatmo, bahwa “pembagian dan perbedaan interpretasi tentang batas kewenangan masyarakat lokal merupakan salah satu penyebab munculnya konflik di Papua, tetapi, dari aspek sosiologis, faktor yang menyebabkan aksi kekerasan dan resistensi masyarakat lokal terus bergolak tak bisa direduksi hanya pada persoalan di ranah politik. Diakui atau tidak, konflik yang terus membara di Papua sebenarnya konsekuensi kekeliruan negara merancang skenario perubahan dan pembangunan yang cenderung menafikan kepentingan dan eksistensi masyarakat setempat.”

“Banyak kajian membuktikan, di balik kemajuan pembangunan yang berhasil dicapai di Papua, ternyata di saat yang sama juga lahir berbagai problem sosial-budaya di kalangan penduduk lokal serta tuntutan untuk melakukan berbagai penyesuaian menyikapi kehadiran situasi dan kondisi baru yang terus berubah karena dihela industrialisasi, modernisasi, dan kehadiran para pendatang dengan segala perbedaan dan kepentingannya (FISIP Unair, 2004; Rathgeber (ed), 2006).”

Hal senada juga dituliskan oleh Ikrar Nusa Bhakti (Kabar dari Kampung, kompas/13/8/2011) yang menurutnya “Meski kini jabatan-jabatan di puncak pemerintahan daerah seperti gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota di tangan orang Papua, persoalan di atas tetap saja muncul. Otonomi khusus (otsus) yang diterapkan sejak diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Papua tak juga mengurangi kemiskinan di tanah Papua.

Saat Ikrar mengunjungi Papua, 2-7 Juli 2011, tampak jelas adanya kemajuan semu di tanah Papua. Jalan di wilayah perbatasan dengan Papua Niugini seperti di Koya, Arso, Wor-Kwana, Waris, dan Senggi tampak begitu mulus. Namun, bagaimana dengan peremajaan pohon-pohon kelapa sawit yang sudah berumur lebih dari 30 tahun itu? Di Wamena juga tampak pembangunan pusat-pusat pertokoan yang megah untuk ukuran Papua. Jayapura juga ada dua hotel internasional baru, Hotel Aston dan Swiss-Belhotel. Namun, siapa pemilik ruko dan hotel-hotel itu? Tidakkah rakyat Papua masih menjadi penonton dari pembangunan?”

Intinya tetaplah mengacu seperti yang dikatakan oleh Bagong Suyanto; “Proses perubahan sosial yang terjadi begitu cepat terbukti telah menimbulkan implikasi dan proses adaptasi yang tak selalu mudah bagi suku-suku dan penduduk lokal di Papua untuk menyesuaikan diri dengan akselerasi perubahan sosial-budaya dan tuntutan situasi baru yang berlangsung di sekitar mereka. Bukan tak mungkin, penduduk lokal yang tak kuat dan kurang bisa beradaptasi terhadap perubahan yang berlangsung cepat di wilayahnya akan mengalami proses marjinalisasi, bahkan gegar budaya.”

Revitalisasi budaya

Hemat saya Papua membutuhkan Revitalisasi Budaya seperti yang digagas oleh Baging Suyanto. Untuk mengembangkan kembali identitas budaya masyarakat Papua sekaligus mengeliminasi kesenjangan sosial yang timbul, salah satu upaya yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana mengembangkan proses revitalisasi unsur budaya lokal.

Untuk itu pemerintah perlu kembali melihat pola pembangunan Papua dengan lebih bernas. Bahwa pembangunan di Papua jangan disamakan dengan pola pembangunan seperti di daerah Indonesia lainnya. Bahwa pola transmigrasi perlu di stop dan digantikan dengan trans lokal dalam artian warga lokalnya yang diberdayakan, dibantu dengan cara pola trasnmigrasi bagi kepentingan warga lokal. Termasuk didalamnya memberdayakan kegiatan LSM atau tokoh lokal seperti yang dilakukan oleh Pastor Cornelis JJ de Rooij di Papua dll.

Kemudian perlu diberikan pendampingan dan pengawasan kepada jajaran Pemda dalam membangun wilayahnya. Sebab Papua juga harus dilihat dari kacamata “konflik antar klan”, bahwa banyak sekali suku di papua itu nyata, dan ada “konflik tidak terungkapkan” di sana. Karena itu proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemda harus di giring untuk lebih demokratis, transparan dan akuntabel.

Berikan pendidikan pada semua lini secara gratis dan menyenangkan. Saya ingat ketika tahun 1980an, saat Kodam Trikora (waktu itu) mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Sospol (Pangdamnya Sembiring Meliala) secara gratis, mulai dari pendaftaran hingga kuliah. Hemat saya hal seperti itu masih diperlukan di semua lini. Mulai dari TK,SD hingga perguruan tinggi. Khususnya untuk TK dan SD saya menyarakan gratis semuanya, mulai dari pakaian, buku, sarapan pagi dan makan siang. Kalau anda pernah ke Papua, khususnya di pedalamannya ( juga sebenarnya di hampir semua pedalaman wilayah Indonesia lainnya), maka anda akan melihat betapa nilai sebuah sarapan pagi dan makan siang bagi anak-anak adalah “segalanya”. Jadi kalau pendidikan diberikan sarana yang memadai, serta guru yang sejahtera, dan dibekali rumah, dan puskesmas, maka saya percaya generasi muda yang bakal muncul adalah generasi yang mumpuni. Mari kita mulai dari Papua. (disarikan dari judul yang sama di www.wilayahpertahanan.com)