Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Citra Kalbu

"di dunia ini tidak ada orang bodoh, yang ada hanya orang yang telat tahu"

Perebutan Kursi Panas

OPINI | 06 August 2011 | 09:27 Dibaca: 369   Komentar: 0   0

Dinamika Partai di NKRI

Pilkada 2011 kali ini berbeda denga suasana pilkada yang sudah-sudah, lihat saja papua barat, kerusuhan yang telah memakan korban lebih dari 17 orang [1] dapat di artikan sebagai sebuah kelemahan partai dalam menjalankan fungsinya. Keberadaan partai sebagai alat demokrasi kini semakin tak berarti, mungkinkah hal itu menandakan tingkat kebobrokan sebuah partai telah semakin parah..? ataukah hanya kesalah pahaman semata…?

UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PARTAI POLITIK  Pada BAB IV FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN Pasal 7

(1) Partai Politik berfungsi untuk:

a.   melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

b.   menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat daIam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan‑badan permusyawaratan/ penvakilan rakyat;

c.   mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.

(2)   Partai Politik sebagai lembaga demokrasi merupakan wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik.

Pasal 8

Partai Politik mempunyai hak
a.   ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan Undang‑Undang tentang Pemilihan Umum;
b.   memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.

Pasal 9

Partai Politik berkewajiban:
a.    memegang teguh serta mengamalkan Pancasila dan Undang‑Undang Dasar 1945;
b.    mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.    memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
d.    menyukseskan pembangunan nasional;
e.    menyukseskan pernyelenggaraan pemilu umum secara demokratis, jujur,dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Jika kita menganalisa dengan seksama maka sesungguhnya aturan undang-ndang sudah jelas-jelas melarang parpol untuk membelakangi UUD 1945 dan Pancasila namun mengapa parpol tidak pernah mendapatkan sangsi tegas dari negara, Jika kita mendalami persoalan yang terjadi di Papua Barat maka partai Hanura telah menjadi penyebab terjadinya kerusuhan berdarah.

Dibeberapa wilayah yang lainnya kemelut UU Independent semakin mendekati klimaks, sebagian orang memprediksi akan terjadi kerusuhan antara pendukung cabup/cawabup via parpol dan jalur independent, diwilayah otonomi khusus seperti Aceh persoalan UU Independent tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan Kesepakatan perdamaian RI-GAM pada tahun 2005 silam yang tertuang kedalam MoU dan UUPA yang berlaku di wilayah tersebut.

Perebutan kekuasaan yang terjadi akhir-akhir ini telah jelas-jelas memperlihatkan kebobrokan sistem peradilan di negeri kita, praktik politik pragmatis menjadi pemberitaan saban hari, bahkan boleh jadi sudah menyetarai angka kasus-kasus kriminal biasa.

Lalu apa solusi yang tepat untuk menuntaskan perkara di negeri burung garuda ini…? benarkah NKRI membutuhkan revolusi…? Jika jawabannya tidak, maka sampai kapan persoalan yang menjadi pertanyaan dan harapan publik itu terjawab…? Mungkinkah pemerintah benar-benar menunggu aksi terorisme “perlawanan” terjadi di republik ini..?

Menghambat Proses Pembangunan atau Menghambat Praktik Korupsi…?

Apa jadinya jika KPK benar-benar di bubarkan..? belakangan publik kembali di kejutkan dengan pernyataan kontro versi dari seorang ketua DPR-RI Bpk. Marzuki Ali, “Jika tidak ada penggati ketua KPK yang kredible maka KPK sebaiknya dibubarkan saja” [2]

Menilai kinerja KPK yang terkesan agak lamban, memang masih dapat kita maklumi karena kerja-kerja KPK bukanlah pekerjaan yang gampang, bahkan kewenngan untuk menyadapun dimiliki oleh lembaga KPK, nah barangkali ini yang sangat ditakuti oleh para politisi kita, sehingga muncul secara tidak sadar upaya-upaya untuk melemahkan KPK konon suara sumbang itu muncul dari gedung DPR-RI.

Sungguh sangat di sayangkan jika hanya untuk melanggengkan sebuah recana besar para politisi busuk lantas KPK harus di bubarkan, lalu lembaga mana lgi yang dapat dipercaya publik untuk menuntaskan perkara korupsi di negara ini…?

Wallah hualam bissawab.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Tanggapan Soal “PR Anak 2 SD yang …

Hendradi Hardhienat... | | 22 September 2014 | 14:36

Analisis Ancaman ISIS di Australia …

Prayitno Ramelan | | 22 September 2014 | 13:47

Software Engineer/Programmer Dibayar Murah? …

Syariatifaris | | 22 September 2014 | 10:16

Revolusi Teknologi Perbankan: Dari ATM ke …

Harris Maulana | | 22 September 2014 | 11:19

[Blog Reportase] Nangkring dan Test Ride …

Kompasiana | | 20 September 2014 | 18:06


TRENDING ARTICLES

Cak Lontong Kini Sudah Tidak Lucu Lagi …

Arief Firhanusa | 8 jam lalu

Asyiknya Acara Pernikahan di Jakarta (Bukan …

Irwan Rinaldi | 9 jam lalu

Matematika Itu Hasil atau Proses? …

Pical Gadi | 10 jam lalu

Usia 30 Batas Terbaik untuk Menjomblo? …

Ariyani Na | 10 jam lalu

Keluarga Korban MH17 Tolak Kompensasi dari …

Tjiptadinata Effend... | 15 jam lalu


HIGHLIGHT

Menerobos Batas Kelam …

Akhmad Fauzi | 8 jam lalu

Nangkring Cantik: I am Beautifull …

Elisa Koraag | 8 jam lalu

Wanita dalam Sebuah Keluarga …

Aulia Fitrotul | 8 jam lalu

Mama, Pak Melmi Masuk TV …

Cay Cay | 8 jam lalu

Teman Datang saat Butuh Saja? …

Ois Meyta Rahayu | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: