Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Ahmed Tsar Blenzinky

Ingin menjadi penulis multi talenta..... Ikuti @AhmedTsar

Demokrasi Paternalistik Vs Demokrasi Kartel

OPINI | 23 July 2011 | 04:51 Dibaca: 767   Komentar: 8   3

1311396591656388997
Ilustrasi (id-id.facebook.com)

Nyanyian baru Nazaruddin melalui Skype dan dia terus membombardir tuduhan-tuduhan ke Anas, memunculkan beberapa skenario analisis. Dua skenario analisis ini sama-sama berangkat dari asumsi: ada pertarungan besar antara demokrasi kartel (perkawanan) VS demokrasi paternalistik (bisa juga dibaca: patriarkhi) saat ini. Demokrasi kartel diwakili oleh HMI Bersama ITB Connection. Sedangkan demokrasi paternalistik diwakili oleh Partai Demokrat.

Banyak Partai, Satu Kontrol

Pada awalnya di rezim Orde Baru hanya berkembang demokrasi paternalistik. Demokrasi paternalistik mengandaikan cara berdemokrasi yang masih terpusat pada satu figur sentral.(pernah saya bahas di sini). Cara demokrasi inilah yang dilakukan oleh presiden ke dua kita (baik pada partainya maupun pada negaranya). Singkat kalimat, demokrasi paternalistik hanya tahan uji selama 32 tahun.

Setelah reformasi, muncullah cara berdemokrasi perkawanan atau kartel. Cara baru ni ada karena untuk menyesuaikan iklim politik reformasi yang menumbuhkan banyak partai. Apa itu demokrasi kartel? Demokrasi perkawanan mencerminkan suatu sistem demokrasi yang dikontrol oleh sekelompok orang dalam memproduksi dan mendistribusi kekuasaan. Pertanyaan kemudian yang perlu dijawab adalah siapa sekelompok orang yang mengontrol demokrasi perkawanan di era reformasi ini? Kalimat kuncinya ada dua. Pertama, sekelompok orang yang berpengalaman politik praktis di rezim Orde Baru. Kedua, sekelompok orang yang ingin mempertahankan eksitensi rezim orde baru.

Di sinilah menarik menghadirkan apa yang dikatakan Indrajit (waktu itu beliau adalah Direktur Eksekutif Global Features Institutes) di Radio El-Shintha pada waktu terpilihnya Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (Senin, 24 Mei 2010). Analisisnya adalah Anas termasuk pelaku demokrasi perkawanan yang diikontrol dua jejaring. Yakni, jejaring ITB yang dimiliki Ginandjar Kartasasmita dan jejaring HMI yang dikomandoi oleh Akbar Tanjung. Inilah mereka sekelompok orang yang saat ini mengontrol demokrasi perkawanan di sebagian besar partai.

Demokrat: SBY Sebagai Figur Sentral

Namun ternyata demokrasi paternalistik setelah era reformasi masih efektif di sebagian kecil partai. Di antaranya yang tersisa adalah Partai Demokrat. Sebenarnya waktu awal reformasi, masih ada beberapa partai yang berbasis demokrasi paternalistik seperti PKB Gus Dur, PDI Perjuangan Megawati dan PAN Amien Rais. Namun basis demokrasi paternalistik tiga partai itu diobrak-abrik oleh mereka sekelompok kartel politik. Sehingga, ada yang terpecah belah dan ada pula yang karisma figur sentral redup perlahan-lahan lalu hilang sama sekali.

Padahal kalau ditelusuri lebih lanjut, basis demokrasi paternalistik masih sangat dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah, kehadiran partai Demokrat dengan figur sentralnya SBY sangat tepat momentum dengan kepercayaan rakyat pada waktu itu. (perhatikan, ini hanya terjadi pada waktu pemilu 2004. untuk pemilu 2009, tangan-tangan kartel politik turut menyumbang kemenangan partai Demokrat).

Tumbal Politik Atau Penyusup

Pertanyaannya kemudian: mengapa Anas (sebagai pelaku demokrasi kartel) bisa terpilih sebagai Ketua Umum partai Demokrat (partai yang menerapkan demokrasi paternalistik)? Ada beberapa kemungkinan jawaban. Pertama, Anas sangat berjasa terhadap kemenangan partai Demokrat di pemilu 2009 sehingga dia dimasukkan ke dalam partai. Jasanya adalah ketika dia masih menjadi anggota KPU bersama Andi Nurpatti (masih ingat dengan kasus teknologi informasi KPU?). kalau misal kemungkinan ini diambil sebagai jawaban, maka mereka yang menyebut sebagai kartel politik seakan kebakaran jenggot karena kader terbaiknya (Anas) diambil oleh partai Demokrat. Artinya apa? Mereka para anggota kartel politik akan melakukan revenge terhadap Anas sebagai tumbal politik ataupun partai Demokrat. Dan itu terbukti saat ini dengan adanya kasus Nazaruddin “bernyanyi”.

Kedua, Anas memang sengaja disusupkan oleh mereka para anggota kartel politik ke dalam partai Demokrat. untuk melakukan pembusukan dari dalam.  Modus operandinya sama dengan bagaimana para pelaku kartel politik mengobrak-abrik basis demokrasi paternalistik PKB, PDI-Perjuangan dan PAN waktu itu. Dan itu terbukti juga dengan adanya kasus Nazaruddin “bernyanyi”. Kharisma figur sentral SBY lama-lama sirna di mata sebagian kadernya di partai dan sebagian besar masyarakat.

Skenario Terakhir

Ada skenario terakhir. Yakni, partai Demokrat memang sedang melakukan bersih-bersih untuk kepentingan pencitraan kembali. Tujuannya pemilu 2014. apa atau siapa yang dibersihkan? Mereka yang dibersihkan adalah sekelompok kader partai yang nantinya akan mengganggu pencitraan kembali partai Demokrat. Di sinilah Anas, Nazaruddin dan Andi Nurpatti (serta masih banyak lagi kader partai) yang akan dibersihkan. Mereka yang dibersihkan awalnya (pada pemilu 2009) sangat berjasa (termasuk dalam melakukan hal apapun) untuk memenangkan partai Demokrat. Namun, karena mereka melakukan hal apapun (termasuk hal yang melanggar hukum) maka konsekuensi logisnya adalah dibuang dari partai. Namun skenario ini resikonya tinggi. Buktinya Nazaruddin “bernyanyi” membeberkan apapun. Itu baru Nazaruddin, bagaimana jika Anas dan Andi Nurpatti juga ikut “bernyanyi”?

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

5 Kompasianer Beropini tentang Paspampres …

Kompasiana | | 02 September 2014 | 15:41

Keuntungan-Keuntungan dari Kasus Florence …

Andreas Ab | | 02 September 2014 | 12:43

Yohanes Surya Intan yang Terabaikan …

Alobatnic | | 02 September 2014 | 10:24

Menyaksikan Sinta Obong di Yogyakarta …

Bugi Sumirat | | 02 September 2014 | 12:19

Inilah Pemenang Lomba Kompetisi Blog ACC! …

Kompasiana | | 01 September 2014 | 12:25


TRENDING ARTICLES

Mungkinkah Jokowi Bisa Seperti PM India …

Jimmy Haryanto | 2 jam lalu

Bebek Betutu Ubud Pak Mangku …

Febi Liana | 5 jam lalu

Presiden SBY dan Koalisi Merah Putih …

Uci Junaedi | 6 jam lalu

Ahok, Mr. Governor si “Pembelah …

Daniel H.t. | 7 jam lalu

Gunung Padang, Indonesia Kuno yang …

Aqila Muhammad | 9 jam lalu


HIGHLIGHT

Agung Laksono Lanjutkan Warisan Kedokteran …

Agung Laksono Berka... | 8 jam lalu

Mengenal Bunga Nasional Berbagai Negara di …

Tjiptadinata Effend... | 8 jam lalu

Cemburu Bukan Represent Cinta …

Diana Wardani | 9 jam lalu

“Account Suspended @Kompasiana Diburu …

Tarjo Binangun | 9 jam lalu

Mungkinkah Jokowi Bisa Seperti PM India …

Jimmy Haryanto | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: