Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Putusemar

now, here I stand, a man among many… who's believe one man, one mouth, one keyboard, selengkapnya

Esensi Demokrasi : “The Open Games”

REP | 14 June 2011 | 12:19 Dibaca: 412   Komentar: 0   0

1308053902154581267

big thing

Esensi dasar kita memilih Demokrasi adalah mengajarkan bahwa siapapun termasuk penguasa harus bermain terbuka, oposisi mengamati dan memberikan punihsmen atas tindakan penguasa right or wrong melalui aturan-aturan yang diterapkan secara transparan, melalui sistem yang terbuka. Jadi dalam era itu open system, open management adalah suatu kewajiban yang harus diterapkan.

Ibaratnya kalau penguasa pengen beli gorengan di pinggir jalan sekalipun harus dilakukan secara terbuka, kelihatan oleh rakyatnya. Siapa yang disuruh beli gorengan itu. Berapa buah gorengan yang dibeli. Belinya ditawar apa tidak. Siapa yang jual gorengan. Dikasih bonus atau potongan harga apa tidak. Gorengannya dimakan bareng siapa, dalam rangka apa, apa manfaatnya penguasa makan gorengan. Apa dampak gorengan yang dimakan penguasa terhadap rakyatnya, makin lalim atau tidak. Atau rakyat jadi sejahtera bila penguasanya beli gorengan itu? Dan yang penting rakyat rela ngga penguasa beli gorengan itu?

Di Arena Laga demokrasi, siapa bermain cantik, elegant, siapa yang mengedepankan fairness, siapa yang curang harus ditampilkan apa adanya. Tanpa make up. Para gladiator yang bermain harus pandai-pandai membawa diri.

Jadi dalam lelaku ini, akan ketahuan siapa yang senang “diving”, pura-pura jatuh kesakitan tapi sebenarnya acting, merupakan kelicikan yang tidak ditolerir dan akan memukul balik. Pencitraan seperti itu hukumannya akan sangat fatal di arena ini, bisa dikartu merah atau dikenai hukuman larangan ikut bertanding seumur hidup atau dihabisi ditengah arena pertandingan.

Kenapa demikian?

Jawabnya sederhana! Rakyat lah yang telah memilih kita menganut Demokrasi! Bukan partai politik. Bukan penguasa, bukan SBY, dan bukan Demokrat yang sangat korup tapi Arogan itu!

Jadi semua aturan main, semua permainan dilakukan secara terbuka, rakyat yang mengatur, rakyat yang menikmati pertandingan bukan penguasa.

Kalau rakyat bosen atau tidak berkenan apa yan dilakukan penguasa yang act sebagai gladiator incumbent di lapangan, adalah sah bila rakyat sendiri yang menghentikan permainan. Atau kalau sebel, rakyat sah dan halal memenggal kepala gladiator arogan, nyelebin, korup, mbosenin, njengkelin.itu. Gampangannya yang berhak arogan adalah rakyat, bukan penguasa!

Jadi sederhananya, kalau rakyat pengen penggal tuh penguasa arogan karena alasan ngeliat mukanya yang nyebelin, itu adalah sah dan halal sesuai aturan Demokrasi. Itu pilihan Demokrasi!

Dan itu yang telah dipilih negeri ini sebagai pranata dalam mengatur aturan main bernegara kita. Itu pilihan rakyat, bukan pilihan penguasa!

Ingat, Reformasi 98 adalah pilihan rakyat saat itu! Dan pilihan Soeharto sang Penguasa ORBA itu, adalah lengser keprabon dengan ngedumel “Ora Pateken.”

Itu salah satu rules of the games dari Demokrasi. Itu esensi transparansi. Bermain terbuka. Open system. Open management. Open Sources! Dan itulah pilihan rakyat NKRI, bukan penguasa !

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Ozi Destayuza, Lahirkan Atlit Taekwondo Bawa …

Muhammad Samin | | 30 September 2014 | 21:47

Bercengkrama Bersama Museum NTB …

Ahyar Rosyidi Ros | | 30 September 2014 | 21:35

Berani Klaim Gadjah Mada, Harus Hargai Kali …

Viddy Daery | | 30 September 2014 | 20:57

(Macau) Mengapa Anda Harus Berlibur ke …

Tria Cahya Puspita | | 30 September 2014 | 20:06

Ayo, Tunjukan Aksimu untuk Indonesia! …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 16:24


TRENDING ARTICLES

Layakkah Menteri Agama RI Menetapkan Iedul …

Ibnu Dawam Aziz | 8 jam lalu

Indahnya Teguran Allah …

Nduk_kenuk | 11 jam lalu

Kumpulan Berbagai Reaksi Masyarakat …

Elvis Presley | 13 jam lalu

Asian Games Incheon: Kagum atas Pelompat …

Hendi Setiawan | 15 jam lalu

UU Pilkada, Ahok dan Paham Minoritas …

Edi Tempos | 16 jam lalu


HIGHLIGHT

PM Vanuatu Desak PBB Tuntaskan Dekolonisasi …

Arkilaus Baho | 7 jam lalu

Plus Minus Pilkada Langsung dan Melalui DPRD …

Ahmad Soleh | 8 jam lalu

Bantaran …

Tasch Taufan | 8 jam lalu

Indonesia Tangguh (Puisi untuk Presiden …

Partoba Pangaribuan | 8 jam lalu

UU Pilkada Batal Demi Hukum? …

Ipan Roy Sitepu | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: