Oleh harmen batubara

Bagi saya Asean itu sepertinya ada di awang-awang, banyak sekali yang mereka gagas, tapi semua itu nyaris tidak membumi. Nah sekarang Indonesia yang jadi ketua. Alangkah baiknya kalau Indonesia bisa melakukan sesuatu yang bermakna bagi masyarakat Asean itu sendiri, khususnya bagi masyarakat yang memang punya masalah.

Dalam acara penutupan Konferensi Tingkat Tinggi Ke-17 ASEAN di Hanoi, Vietnam, Sabtu (30/10/2010), yang saat itu dihadiri pemimpin ASEAN yang terdiri dari Presiden Filipina Benigno Aquino, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Najib Razak, PM Thailand Abhisit Vejjajiva, PM Kamboja Hun Sen, PM Myanmar Thein Sein, Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, PM Laos Bouasone Bouphavanh, PM Vietnam Nguyen Tan Dung, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Juga oleh sejumlah kepala pemerintahan dan kepala negara mitra wicara ASEAN, antara lain PM Jepang Naoto Kan, PM China Wen Jiabao, PM Korea Selatan Lee Myung- bak, PM Australia Julia Gillard, PM India Manmohan Singh, Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan PM Selandia Baru John Key.Dalam acara penutupan tersebut, Presiden Yudhoyono menerima kursi kepemimpinan ASEAN yang akan dimulai pada tahun 2011.

Waktu itu SBY menegaskan, Indonesia akan mengedepankan tema ”Community ASEAN, of Global Community of Nations” bagi ASEAN. Tema ini untuk mengantisipasi keberhasilan pencapaian Komunitas ASEAN pada tahun 2015. ”Dengan tercapainya komunitas ASEAN akan muncul tanggung jawab yang sesuai untuk ASEAN,” ”ASEAN harus meningkatkan kontribusi kolektif terhadap berbagai isu-isu global. Sebuah kontribusi positif bagi komunitas global bangsa-bangsa,” kata Yudhoyono. Pada waktu itu seperti di kutip media (Kompas/31/10/2010),menurut Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah, visi Presiden ini juga untuk meningkatkan kontak antarmasyarakat ASEAN dan menjadikan ASEAN lebih kontributif pada masalah global.

Membumikan Asean

Dalam bayangan kita Asean ini memang sungguh banyak hal yang dibicarakannya, tetapi faktanya masih sebatas angan-angan belaka. Kesibukan Asean ini bisa di duga, dalam setahun saja bisa ada ratusan pertemuan digelar dengan mengatasnamakan ASEAN. Belum lagi berbagai institusi yang dibentuk ASEAN, mulai dari ASEAN Plus Three, ASEAN Regional Forum, dan sekarang East Asian Summit. Sungguh, terlihat sekali banyaknya hal yang diakomodasikan oleh Asean. Rasanya terlalu banyak muatan. Tantangan terbesar ASEAN sekarang adalah bagaimana menciptakan dan menerapkan multilateralisme secara benar-benar. Kegagalan multilateralisme selama ini tampak jelas ketika pada krisis ekonomi tahun 1997 lalu ASEAN gagal memberikan kontribusi untuk memperbaiki keadaan. Sementara dalam kasus yang jauh lebih aktual seperti terkait kerja sama multilateral dalam penanganan asap akibat kebakaran hutan di Indonesia, atau masalah TKI, begitu juga dgn para nelayan yang saling tangkap; yang memicu persoalan serius di sejumlah negara tetangganya seperti Malaysia dan Singapura. Sederhana saja, apa yang bisa dilakukan Asean untuk solusi seperti itu.

Belakangan ini terlihat adanya keinginan Indonesia untuk bisa lebih berperan dalam mewujudkan konsep Komunitas Asean 2015 suatu hal yang dahulunya justeru sebaliknya. Indonesia umumnya dinilai menjadi negara paling konservatif dan minimalis dalam menyikapi berbagai isu seputar ASEAN. Ketika zaman Orde Baru, Indonesia juga hampir sama dengan Burma saat ini, paling alergi mendengar bisikan orang lain terkait demokrasi. Artinya agar negara Asean lainnya janganlah mencoba menggurui Indonesia tentang Demokrasi. Karenanya, Indonesia dahulu dikenal sebagai Mr No, yang memang paling tidak menginginkan adanya ’kedaulatan’ sedikit pun pada ASEAN, sekaligus menjadi pihak yang paling curiga ketika muncul upaya yang menuju pada pengaturan-pengaturan yang lebih mengikat. Sudah itu, Indonesia tetaplah negara yang gersang dengan Ide, boleh dilihat misalnya terkait konektivitas Asean, ide itu justeru muncul dari Singapura dan Malaysia. Kini sebagai ketua, adalah tugas Indonesia untuk mengoptimalkannya.

Kelahiran ASEAN tahun 1967 memang mulai dari kerangka asosiasi lentur antar negara ASEAN guna mengantisipasi perkembangan konflik di Indochina. ASEAN berkembang dinamis mengisi keperluan kerja sama regional di kawasan. Asosiasi ini kemudian bercita-cita melahirkan komunitas yang guyub dan menggambarkan kolegialitas. Dari perspektif sosiologis, menurut Makarim Wibisono (Kompas/4/4/2011)  ASEAN ingin menjalani proses transformasi kebersamaan regional dari ikatan longgar, seperti konsep geselschaft, menjadi paguyuban yang mirip gemeinschaft. Dalam konteks ini solidaritas regional, toleransi, dan rasa kebersamaan (we feeling) meningkat. Sebaliknya, letupan-letupan ultranasionalistis perlu dijaga agar tetap dalam bingkai solidaritas ASEAN.

Komunitas Asean 2015

Untuk menjadikan Asean sebagai wilayah yang guyub dalam suatu bingkai solidaritas Asean tidaklah mudah. Ada beberapa hal yang menjadi kendala utamanya, yakni kesenjangan dan konflik yang melekat di negara para anggotanya. Kesenjangan di beberapa bidang menjadi penghalang utama untuk mewujudkan Komunitas Asean 2015. Diperlukan sebuah pendekatan baru untuk memecahkan persoalan mendasar ini. Salah satunya adalah penyatuan visi politik dan ekonomi kawasan. Hal itu mengemuka dalam Pertemuan Konsultasi Negara: ASEAN dan Indonesia Tahun 2030 di Jakarta, Selasa (5/4). Diskusi digelar oleh Institut Bank Pembangunan Asia (ADBI) dan ASEAN, bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia, serta Centre For Strategic and International Studies (CSIS).

Kompas (6/4) menuliskan kesan seperti itu dari salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Emil Salim, dalam pidato pembukaan pertemuan itu menyatakan, perbedaan yang mencolok di beberapa negara ASEAN dapat menjadi penghalang menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mumpuni dan berpengaruh bagi Asia maupun di tingkat global.”ASEAN saat ini tidak homogen, ada yang kemajuannya kencang, medium, dan rendah. Ketidakseimbangan atau kesenjangan itu menjadi halangan sekaligus tantangan yang harus dipecahkan bersama sebab bila tidak hanya dua negara yang akan benar-benar tinggal landas,” kata Emil.

Menurut dia, Singapura dan Brunei masuk di negara dengan kemajuan kencang, Indonesia, Thailand, Fillipina, dan Malaysia di tingkat menengah, dan sisa anggota ASEAN lainnya di tingkat rendah.Perbedaan itu mencakup semua lini, mulai dari pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pendidikan masyarakat, hingga pemerataan pembangunan. Indonesia barat, misalnya, dinilai lebih maju dibanding Indonesia timur. Hal serupa juga terjadi dengan negara lain, tak hanya di ASEAN, tetapi juga di Asia pada umumnya, misalnya Thailand bagian utara-selatan dan China bagian timur-barat. Jika pekerjaan rumah itu tidak diselesaikan, hal itu bisa menjadi bumerang. (BEN)

Dalam hal konflik, ketidakamanan, dan ketidakstabilan politik masih menjadi kendala utama bagi pembangunan regional Asia, termasuk juga di ASEAN. Pemerintah dan segenap lapisan masyarakat seharusnya bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi konflik itu. Demikian inti gagasan dari tiga pembicara kunci dalam pembukaan simposium publik bertajuk ”World Development Report 2011: Lessons Learned from Conflict and Fragile Situations in Asia” di kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (5/4). Mereka adalah Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan, Menlu Singapura George Yeo, dan utusan khusus Bank Dunia, Sarah F Cliffe, yang juga Direktur World Development Report 2011.

Simposium berlangsung dua hari hingga Selasa (6/4) dan terselenggara atas kerja sama Japan International Cooperation Agency (JICA), Bank Dunia, dan Sekretariat ASEAN. Dari simposium ini diharapkan bisa memberi saran konkret dan praktis untuk perdebatan internasional tentang langkah terbaik untuk mencegah dan mengatasi konflik.

Beberapa pendapat yang mengemuka terkait konflik ini dapat dilihat seperti yang diutarakan oleh Pitsuwan, menurutnya konflik, ketegangan, keamanan, dan ketidakamanan menjadi kendala utama pembangunan di kawasan. Tentu saja hal itu dapat diatasi dengan kerja sama, saling pemahaman yang baik antarnegara. Namun, ada persoalan mendasar yang harus terlebih dulu disikapi, yakni bagaimana mengelola perbedaan kultur, politik, tipe pemerintahan, dan perbedaan sosial budaya agar bisa menjadi potensi pembangunan.

Bagaimana Asia bisa menghadapi masa depannya tergantung pada kerja sama yang baik. Kerjasama yang dapat menyelesaikan persoalan eirl yang ada; misalnya persoalan asap, permasalahan TKI dan masalah Nelayan di perbatasan. Para pembicara umumnya sepakat untuk mengatakan, konflik masih menjadi persoalan sentral yang menghambat pembangunan. Dalam 10 tahun terakhir ini, konflik menghancurkan berbagai sendi kehidupan. Ke depannya, semua komponen masyarakat di kawasan harus menjamin keamanan yang baik tapi bisakah itu di atasi? Bisakah Thailand, Filipina, Indonesia dan Burma menyelesaikan konflik saparatis dan HAM yang terjadi di negaranya.

Apakah terror Bom yang belakangan ini muncul di Indonesia bisa dicari akar persoalannya. Fakta memperlihatkan, beberapa negara Asean ini memang rentan dengan konflik internalnya masing-masing. Sarah F Cliffe menyebutkan tidak dapat dihindari konflik, keamanan, dan pembangunan adalah isu-isu strategis yang menentukan masa depan suatu negara, kawasan, bahkan dunia. Konflik dan ketidakamanan menghambat pembangunan. Keamanan adalah salah satu faktor kunci bagi pembangunan dari semua sektor strategis di suatu negara.

Asean Yang Guyub

Banyak kalangan menuntut ASEAN bisa lebih berperan sebagai sebuah organisasi di kawasan yang mampu bersikap mandiri, berpengaruh, sekaligus bisa memperkuat dirinya sendiri. Desakan dan tuntutan seperti itu diyakini justru banyak berasal dari dalam tubuh ASEAN sendiri. Penguatan serta kemandirian tadi diyakini bisa ditunjukkan jika ASEAN sanggup membuat berbagai macam pengaturan regional, yang dapat secara konkret mengubah negara-negara anggotanya.

Tetapi bagi ASEAN sendiri sebenarnya masih menghadapi sejumlah persoalan lama, seperti terkait isu kedaulatan (sovereignty) dan kepercayaan (trust) di antara negara-negara anggotanya. Hal itu, misalnya, tampak saat Indonesia kerap berkonfrontasi dengan Malaysia, termasuk di dalam ASEAN sendiri. Coba perhatikan misalnya pada masa-masa lalu, segala usulan Malaysia pasti selalu dikonfrontir Indonesia, termasuk isu East Asia Summit di mana awalnya Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad lebih ingin menjadikan East Asia, dengan politik Go East-nya, bisa menjadi satu kekuatan politik baru yang mendunia, tetapi itu tadi semua itu ditentang Indonesia. Akan tetapi, kemudian tibalah pada usulan Indonesia, maka usulan itu dikonfrontir dengan gagasan Indonesia, memasukkan sejumlah negara – negara kawasan seperti Australia dan sejumlah negara lain, yang tujuannya untuk menciptakan keseimbangan kekuatan baru di Asia Timur.

Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia perlu menunjukkan kepemimpinannya dalam memastikan terus bergeraknya proses pematangan Komunitas ASEAN agar terbentuk tahun 2015. Indonesia harus peka dengan hal-hal sederhana tetapi mendasar, yakni mengimbangi berbagai kegiatan ASEAN yang berasal dari pemerintahan dengan kegiatan ASEAN antar komunitas di level masyarakat. Masalah-masalah konkrit seperti penanganan Konflik antara Thailand dan Kamboja; persoalan asap Indonesia dengan negera tetangganya; dan persolan TKI dari Indonesia yang dijadikan semena-mena di Malaysia, Singapura dll; agar dapat dicarikan solusi yang menguntungkan para pihak. Perlu disuburkan rasa kebersamaan diantara sesame ASEAN yang dilakukan dengan memecahkan persoalan riel yang ada, menjadikannya suatu nilai dan norma kolektif yang bisa menjadi pengikat terwujudnya kebersamaan di kalangan ASEAN. Selama masalah TKI, masalah pencurian ikan masih belum teratasi, ada baiknya janganlah bermimpi menjadikan Asean sebagai suatu kawasan yang guyub bagi masyarakatnya.