kabarnya ada kontrak politik baru disodorkan partai berkuasa pada partai koalisi lainnya. emang dasarnya aneh. kontrak kok antara kalangan partai?. biasanya dalam demokrasi yang sehat, kontrak dilakukan antara partai dan konstituennya. bukan antara partai dan partai lainnya. toh sistem kenegaraan kita adalah presidensil. bukan parlementer yang memerlukan kongsi-kongsi akal bulus. perkongsian model demikian lebih pantas disebut “persekongkolan”.

secara perlahan, kita mulai banyak menyaksikan antidot kecerdasan politik. ini pasti kerjaan politisi yang berpikiran instan. maunya babe senang, dan tak ingin susah mengontrol yang kritis. laporan mereka kepada atasan cenderung manas-manasin. bikin heboh.  padahal belum tentu bos merasa demikian. model ruhut sitompul, si raja minyak.

terus terang, di lingkaran penguasa incumbent, tipe operator politik seperti itu banyak tersebar. seperti dedemit yang menanti orang waras lewat. jangan-jangan ketika video briptu norman muncul di you tube, mereka juga yang nyaranin agar serdadu polisi itu diciduk. indisipliner, memalukan korps. padahal dari zaman batu disembah-sembah orang jahiliah, joget tidak pernah menjadi perbuatan kriminal.

beda dengan kontrak politik. manuver politik yang nampak agung itu justeru menyimpan banyak masalah. jika tidak ditangani hati-hati, dapat menjadi pembusukan (political decay). idealnya, kontrak politik terjadi antara partai dengan konstituennya. semacam legitimasi deal. alasan di balik keputusan rakyat mengirim figur-figur politiknya ke parlemen. amanah untuk menjalankan kekuasaan. toh, seluruh partai politik itu bekerja buat konstituennya. seperti diberi agenda oleh tuhan-nya. vox populi vox dei. sudah pasti tentu bukan untuk berbalik ngibulin rakyatnya.

penggagas yang berpikir bikin kontrak di antara sesama partai pada dasarnya jelmaan kekuasaan yang diliputi “kegelisahan”. gurita perpanjangan kekuasaan yang merambah ke mana-mana. untuk ngibulin konstituen masing-masing. bocoran salah satu partai menyebutkan, kontrak itu tidak memberikan ruang dan koridor bagi fraksi dalam parlemen melakukan koreksi atas kebijakan yang diputuskan. jika demikian, siapa lagi yang ngontrol carut marut partai politik yang tidak amanah.

kayaknya, mereka perlu memikirkan secara matang untung rugi menyusun kontrak politik yang hanya membatasi akal sehat.  saya sih berharap, kontrak politik itu semata-mata untuk menyatukan partai agar berbuat lebih konsisten dan bertanggungjawab dalam memainkan kekuasaan bagi kepentingan rakyat. nah, itu namanya baru cingklong !. jika hanya sekedar menakut-nakuti, ya mbok mendingan masing-masing memainkan ideologi politiknya aja. biarlah rakyat yang akan menilai. rakyat pasti akan shopping di antara manuver-manuver politik yang tidak kalkulatif.