Ilustrasi-SBY dan Prabowo/Admin (KOMPAS)

Selain berita seputar Mafia Pajak, terjungkalnya kediktatoran Mesir, memanasnya Libya, kisruh PSSI dan Antrian Merak, isu koalisi parpol juga mendominasi pemberitaan berupa suara, teks, gambar dan video. Banyak yang geram dengan kekarutan yang menyita perhatian para pemimpin dan para wakil kita. Alih-alih memikirkan dan mencari solusi bagi kebutuhan rakyat akan sekolah, energi, pangan, transportasi dan lapangan kerja, mereka terperangkap dalam kemelut merebut dan mempertahankan kekuasaan serta mengamankan posisi.

Bagi warga kebanyakan, sepertinya potensi perpecahan koalisi ini bersifat ujug-ujug dan dipicu hanya karena ketidakkompakan para wakil kita saat pengambilan suara (voting) tentang pro-kontra panja (mafia) pajak. Namun jika rajin kita membuka mata, melebarkan kuping dan menjadi pembaca yang agresif apalagi jika mau menggunakan kecerdasan dalam membaca hal-hal yang tersirat maka tanda-tanda pecah kongsi sudah lama dapat kita simak. Tengok misalnya saat Presiden bersama para pembantunya berkunjung ke Gedung Arca, Museum Nasional, Jakarta 26 Juni 2007. Salah satu penggalan pidato Presiden RI adalah – Hidup Semakin Bermakna Apabila Logika, Etika dan Estetika Seimbang. Kalimat serupa beberapa kali terlontar baik saat jumpa pers, kunjungan kerja ke bagian timur dan bagian barat Nusantara ataupun dalam teks pidato yang dibaca Presiden, baik dalam berbagai acara di perioda 2004 – 2009 maupun di 2010 dan awal 2011 ini. Ini bukanlah merupakan antisipasi ataupun nujum yang sering dilontarkan orang Jawa – weruh sadurunge winarah namun lebih pada ungkapan jujur akan bibit-bibit keretakan yang dirasakan dan menjadi keprihatinnya sebagai Pimpinan Tertinggi RI.

Dalam pidato dan jumpa pers formal beberapa hari lalu, kalimat bijak dan sindiran halus itu tak lagi kuasa ditahan dan akhirnya dilontarkan dalam kalimat yang lebih jelas dan lugas untuk mengingatkan agar para pihak yang sepakat berkoalisi jangan melanggar kesepakatan-kesepakatan yang dibuat. Tidak perlu berdalih bahwa itu bukan kesepakatan antar golongan atau partai namun lebih pada kesepakatan dengan seseorang. Kesepakatan adalah kesepakatan … Titik ! … Itu yang ditegaskan Presiden.

Peristiwa pelanggaran kesepakatan ini pernah terjadi dijaman Presiden Soekarno. Saat Malaysia membuat kesepakatan dengan Inggris untuk membolehkan Malaysia sebagai basis kekuatan militer Inggris maka tersinggunglah Presiden Soekarno. Iya mengkhawatirkan kedaulatan RI yang terancam dan mengganggu ketenganan rakyatnya. Maka terjadilah perlawanan keras Presiden Soekarno pada kesepaktan Malaysia-Inggris itu yang kemudian mendapat dukungan kuat dari Presiden Filpina, Dias Dado Macapagal. Mereka mengingatkan pada Malaysia agar ingat dan teguh berpegang pada Deklarasi Manila (Manila Accord) yang berpunca pada semangat – Masalah Asia harus diselesaikan oleh bangsa Asia dan dengan cara Asia — Dengan penuh keberanian dan dengan memegang teguh prinsip Asia ini, Presiden Soekarno sampai membuat keputusan tidak populer yaitu keluar dari PBB. Luarbiasa ! Setelah perjuangan panjang akhirnya Malaysia mengajukan usul damai dan terjadilah perundingan alot yang menghasilkan The Jakarta Accord, Agustus 1966 yang ditandatangani oleh Menlu Adam Malik dan Menlu Tun Abdul Razak dan disaksikan oleh Presiden Suharto dam Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman. Sejak itu, Malaysia dan Indonesia kembali hidup bertetangga dengan damai.

Marilah suri tauladan kepemimpinan Presiden Soekarno dalam mengatasi ancaman pecah kongsi menjadi pelajaran bagi kita semua dan mari kita selalu ingat petuah berikut:

“Apa yang sudah disepakati secara politik, jangan pernah diperdebatkan secara estetis.” Soekarno