Kemenangan Itu Untuk Siapa?

Barangkali sebagian dari kita masih ingat suara gegap gempita diruang sidang gedung DPR RI, yang konon konstruksinya miring 7 derajat? Tatkala fraksi-fraksi yang memenangi opsi C, bergembira, bernyanyi, berteriak-teriak, dan saling memberikan selamat.

Sementara disudut-sudut gang, pos-pos Kamling yang menyediakan layanan TV umum, maupun yang menonton siaran langsung lewat televisi dirumahnya masing-masing, hanya mampu terbengong-bengong melongo. Ada yang ikut-ikutan bersorak, ada juga yang gemas melihat perilaku para anggota dewan yang lebay (baca: over acting).
 
Semangat yang menggebu-gebu bak supoter sepak bola di partai final World Cup itu, disajikan di ruang sidang paripurna sejak sidang dimulai. Kubu kontra bailout menyanyikan lagu “Maju Tak Gentar, Bagimu Negeri, dan Halo-halo Bandung” sekencang-kencangnya, sembari tangannya mengepal-ngepal. Teriakan-teriakan, “Allahu Akbar” juga saling bersahut-sahutan. Sesekali terdengar pula koor mars Golkar dan mars PDIP.

Situasi itu sungguh tidak mencerminkan sebuah sidang paripurna DPR. Sebuah lembaga tinggi negara yang didalamnya, menurut konstitusi negeri ini terdapat wakil-wakil pilihan rakyat. Masyarakat pun sebagian ada yang ikut-ikutan girang karena mendapat hiburan gratis. Namun, sebagian lainnya banyak yang mengelus dada penuh keprihatinan melihat tingkah-polah para wakil mereka.

Di era perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini, masyarakat kini memiliki media penyaluran emosionalnya, baik melalui jejaring sosial, seperti facebook, twitter, blog pribadi, maupun lewat blog keroyokan. Beramai-ramai menumpahkan kekesalan atas apa yang dipertontonkan para anggota dewan. Benar kata Gus Dur, “DPR seperti Taman Kanak-kanak.” Sekarang malahan lebih parah lagi, kata salah seorang teman, seperti “Kindergaten,” tulisnya dalam status facebooknya. Bahkan ada yang lebih keras lagi komentarnya, “D I S E N S O R oleh penulis”

Begitulah. Pesta pora di ruang sidang paripurna DPR itu, yang diakhiri dengan kemenangan fraksi-fraksi yang memilih opsi C. Yaitu mereka yang berpendapat, bahwa terdapat penyimpangan dan penyalah-gunaan wewenang yang berindikasi perbuatan yang melawan hukum yang merupakan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana umum.

Dengan demikian pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab agar diproses melalui lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian Republk Indonesia. Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan kewenangannya.

Bagi mereka yang memilih opsi A, boleh kecewa sambil gigit jari, lantaran kalah dalam penghitungan suara. Itulah demokrasi, “siapa yang bersuara lebih banyak, dialah yang menang.” Lantas, apakah demokrasi di parlemen itu sudah mencerminkan kemenangan bagi rakyat secara keseluruhan?

Saya katakan, SMI menang!.. “Gracious Exit,” dan politisi yang juga ekonom kondang dari FPAN DR. Drajad Wibowo pun mengatakan,  “Sri Mulyani pergi dengan terhormat, pergi tidak dipermalukan, dan mendapatkan tempat yang cukup terhormat juga,”  (Liputan6.com, 5/5/2010)