Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Andi Hamdan

Terlalu lemah untuk mengubah, terlalu tangguh untuk diubah. Rodagigi berputar terus.

Tuntutan Reformasi, Bebas KKN Apa Masih Relevan

OPINI | 03 May 2010 | 09:25 Dibaca: 2306   Komentar: 8   0

Gerakan mahasiswa dan masyarakat yang menuntut reformasi 13 tahun yang lalu menuntut dua hal utama: Suharto lengser dan Bebaskan Negara dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Setelah Presiden Suharto turun dari jabatan presiden, mulailah ganti-berganti Presiden dan DPR yang ganti berganti pula sebagai hasil Pemilu dan atau Pilpres. Agenda tiap pergantian presiden dan pergantian anggota DPR selalu dengan acuan reformasi.

Akan tetapi, apakah setelah 13 tahun reformasi, tuntutan awal tersebut diatas telah tercapai?

Pada awalnya setiap berganti, presiden baru selalu mengatakan bahwa semua kesulitan adalah warisan jaman Suharto, akibat kesalahan Orde Baru. Sekarang dengan APBN yang naik hampir 10 x lipat dalam tahun tahun reformasi, apakah kalau salah urus masih dianggap kesalahan Orde Baru?

Mari kita lihat tuntutan utama Bebas KKN.

Pertama, Korupsi. Ternyata saat ini jauh lebih luas dan besar dibandingkan dengan jaman Orde Baru. Buktinya, semua Institusi Demokrasi yaitu Eksekutif, Legislatif dan Judikatif tak ada yang bersih dari pejabat yang korup. Semua Institusi Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman juga tidak bersih dari pejabat yang korup. Semua seakan berlomba-lomba mencari kekayaan untuk diri masing-masing, bahkan terkuak pula kerjasama antar mereka untuk korupsi bersama-sama.

Kedua, Kolusi. Yaitu kerjasama hengki pengki antara sesama pejabat, antara pimpinan dan bawahan, antara pejabat dengan pengusaha, hakim, polisi, jaksa, dan pengacara. Semua, seakan kekayaan Negara telah menjadi santapan piranha yang rakus. Bagaimana Negara akan maju dan makmur.

Seorang Komasianer hari ini menulis tentang kurangnya peralatan militer kita sehingga kita menjadi bahan olok-olok negara tetangga. Tapi kita tentu berdalih, anggaran tidak mencukupi apabila kita pakai demikian besar untuk keperluan militer.

Saya punya idea, anggaran militer selau ditambah dengan hasil korupsi yang dapat diselamatkan baik oleh KPK, Keposisian, Kejaksaan, Denda-denda pengadilan, Rampasan dari penyeludup yang masuk kawasan RI tanpa ijin dan semua hal yang selama ini tidak jelas kemana saja disetor (katanya ke Keuangan Negara, tapi maaf tidak tercantum dalam APBN, tidak akuntabel). Dari pajak saja ada yang memperkirakan Negara dirugikan 50-60 % pajak yang diterima. Jadi jumlah uang yang dapat terhimpun dari fakror-faktor tersebut akan sangat besar mungkin mendekati separuh APBN.

Nah dengan anggaran sebesar itu, dalam waktu yang tidak begitu lama militer kita akan mampu mengadakan peraalatan canggih untuk menyaingi negara tetangga, paling tidak kita tidak lagi jadi olok-olok mereka di Ambalat atau Natuna.

Mungkin dengan melibatkan intelijen TNI, kasus-kasus korupsi, penyelundupan, penggelapan pajak dan lain-lain akan lebih terkuak, dan hasilnya untuk kemajuan TNI.

Syaratnya, bila ada lagi yang mengkorup hasil itu, langsung dihukum mati tak lebih dari 1 bulan setelah Keputusan Pengadilan Tinggi (Tak boleh kasasi untuk jenis korupsi ini).

Kita tidak ingin negara kita dilecehkan karena lemah. Kita boleh berkaca pada ucapan seorang Presiden Pakistan dulu: “Biar rakyat Pakistan makan remah, asal Negara memiliki bom nuklir”. Ucapan ini keluar akibat India telah memiliki bom nuklir, dan seakan melecehklan Pakistan. Dan setelah keduanya sama-sama memiliki bom nuklir, tidak perlu perang, sebab kedua Negara sudah saling menghargai.

Ketiga dan terakhir, Nepotisme. Wah ini paling sulit diberantas. Lihat saja, masing-masing pemimpin telah menyiapkan anaknya sebagai penerus kekuasaan. Dengan dalih kalau punya kemampuan kenapa tidak? Ya kalau pisang mentah diperam pakai karbid, ya matang juga tapi apa rasanya cukup manis? Begitu pula anak-anak nepotis ini kalau jadi pemimpin apa akan punya rasa pengabdian kepada rakyat, apa punya sensitivitas terhadap masalah bangsa. Sangat diragukan. Bahkan dalam rangka KKN ini, bukan hanya anak kandung yang dipersiapkan. Bisa anak tiri, adik, kakak, kakak ipar, adik ipar dsb. Karena akan buruknya hasil pemimpin yang direkrut secara Nepotisme, itulah yang perlu dihindari menurut pejuang reformasi. Namun kita lihat sekarang, bahkan seorang pejuang bahkan pemimpin reformasi tidak terlepas dari Nepotisme.

Ternyata tidak satupun tuntutan reformasi yang berhasil dilaksanakan pemerintahan oasca Orde Baru. Bagaimana pendapat anda?

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Inilah Bantuan Sangat Mendesak yang …

Siwi Sang | | 18 December 2014 | 09:08

Seniman, antara Profesi dalam Angan dan …

Christian Kelvianto | | 18 December 2014 | 00:46

[UPDATE] Nangkring Parenting bersama Mentari …

Kompasiana | | 10 December 2014 | 17:59

Membangun Bangsa dari Pabrik Fillet Patin …

Indar Wijaya | | 18 December 2014 | 08:53

Tulis Ceritamu Membangun Percaya Diri Lewat …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 14:07


TRENDING ARTICLES

Seleb yang Satu Ini Sepertinya Belum Layak …

Adjat R. Sudradjat | 4 jam lalu

Konyolnya Dokumen Hoax Kementerian BUMN Ini …

Gatot Swandito | 5 jam lalu

Menyoal Boleh Tidaknya Ucapkan “Selamat …

Dihar Dakir | 6 jam lalu

Presiden Jokowi Mesti Kita Nasehati …

Thamrin Sonata | 8 jam lalu

Pilot Cantik, Menawan, dan Berhijab …

Axtea 99 | 11 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: