Ada yang menarik perhatian saat membaca Kompas hari ini. Dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak bangsa Indonesia meneladani Rasulullah Muhammad SAW yang dengan kearifannya membangun tatanan masyarakat demokratis, rukun, dan harmonis di antara umat sekalipun berbeda pandangan dan keyakinan.
Himbauan tersebut seolah menyatakan bahwa Islam pun menjalankan konsep demokrasi. Ini seperti kampanye Amerika dalam memerangi terorisme di dunia. Gerakan penegakan ajaran Islam secara kaffah yang dipandang sebagai gerakan terorisme oleh Amerika Serikat diperangi secara fisik melalui serangkaian aksi pemberantasan teroris serta perang wacana dengan membumikan demokrasi sebagai pola yang juga dianut dalam ajaran Islam.
Saya tidak mengerti makna demokrasi yang digunakan oleh Presiden SBY dalam himbauan tersebut. Namun Masad Masrur dalam salah satu artikelnya menyebut terminologi yang digunakan dalam memahami demokrasi adalah pengertian demokrasi yang berasal dari kata Yunani Kuno pada abad 5 SM terdiri atas “demos” yang berarti rakyat dan “cratos” yang berarti pemerintahan sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Mengutip Jeff Hayness (2000) pemberlakuan demokrasi dibagi ke dalam tiga model berdasarkan penerapannya, yaitu (1) demokrasi formal : ditandai dengan adanya kesempatan untuk memilih pemerintahannya dengan interval yang teratur dan ada aturan yang mengatur pemilu. Peran pemerintah adalah mengatur pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya; (2) demokrasi permukaan : merupakan gejala yang umum di dunia ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Pemilu diadakan sekadar para os inglesses ver, artinya “supaya dilihat oleh orang Inggris”. Hasilnya adalah demokrasi dengan intensitas rendah yang dalam banyak hal tidak jauh dari sekadar polesan pernis demokrasi yang melapisi struktur politik; (3) demokrasi substantif menempati rangking paling tinggi dalam penerapan demokrasi. Demokrasi substantif memberi tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingannya dalam agenda politik di suatu negara. Dengan kata lain, demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekadar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata.
Demokrasi secara an sich akan menjadikan kesepakatan umum menjadi hukum. Jika sebagian besar masyarakat (diwakili oleh parlemen) menganggap pelacuran bukanlah dosa melainkan hanya penyakit sosial yang harus dijauhkan dari komunitas, maka hukum lokal (peraturan daerah) akan melegalkan pelacuran yang terlokalisir. Jika penguasa atas nama rakyat menganggap judi hanya sebagai kebiasaan buruk masyarakat maka pembentukan amusement atau pembatasan tempat perjudian legal menjadi salah satu solusi. Itulah contoh demokrasi dimana hukum Islam (syari’i) menjadi tidak berdaya oleh kehendak umum yang direpresentasikan melalui perwakilan rakyat. Dalam konteks demokrasi pula kita akan menunggu UU Pernikahan yang akan disahkan oleh pendapat umum (anggota DPR) yang akan mengebiri rukun nikah yang telah diajarkan oleh Muhammad SAW.
Dalam Islam tentu sangat berbeda. Penerapan aturan dan hukum tidak boleh berdasarkan suara terbanyak maupun pendapat umum, melainkan apa yang telah diatur dalam Al Quran dan hadist.
“kutinggalkan kepadamu dua perkara bila kamu berpegangan dengan keduanya kamu tidak pernah tersesat selamanya , KITABULLAH dan SUNNAH RASUL’
(Sunan Tirmidzi Kitabul Manasik:56, Ibnu Majah:84, Imam Malik Kitab Qadhar:3, dengan sanad Amru bin Auf-AbduLLAAH bin Amr-Katsir bin AbduLLAH, Katsir perawi matruk menurut Ahmad, tapi hadits ini shahih secara matan, yang diperkuat pula dengan hadits berikut)
“siapa membenci SunnahKu maka dia bukan dari golonganKu”
(Musnad Ahmad 4,dengan sanad Mujahid-Manshur-Jarir-Yahya)
dan firman Allah SWT :
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.” (QS Al Maidah: 49)
Jika demikian, bagaimana mungkin seorang Presiden SBY dapat mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menerapkan demokrasi dalam masyarakatnya saat itu. Bahkan Thomas Jefferson pun menyatakan bahwa demokrasi tidak lebih dari hukum rimba, di mana lima puluh satu persen orang dapat mengambil hak-hak orang lain empat puluh sembilan.
Saatnya untuk memikirkan ulang demokrasi a la Indonesia dengan penduduk Islam terbesar di dunia tanpa harus peduli apa kata Sir Winston Curchill “It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.”
Itu kalau founding father kita sepakat mendirikan negara Islam. Yang disetujui adalah membentuk negara kesatuan Republik Indonesia berdasar UUD 45 dan Pancasila.
+1
-1
Mungkin maksudnya ya demokrasi substantif itu, yang telah ada sejak Jaman Yunani Kuno. Seribu tahun Sebelum Masehi. Mungkin juga diterapkan di jaman Nabi, sekitar 600 Masehi.. Hakekatnya rakyat tidak ditekan dan dijadikan objek kekuasaan.
Yang ini, mohon jangan dipersoalkan. Kalau seseorang beribadah, sepatutnya kita berpikir positif dan mulia, karena dia sedang menyimbolkan kebesaran Tuhan dan kerendahan manusia.
+1
-1
Istilah demokrasi lahir 500 tahun sebelum masehi. Dalam urusan agama, sebaiknya janganlah membawa-bawa urusan politik. Pernyataan SBY itu seolah mengkritisi kondisi politik saat ini dengan mengambil momen maulid.
+1
-1
Tongkrongan kaya anak band boss ! jangan ngomongin politik kalau nggak ngerti…
+1
-1
nah itu dia, jangan menyeret agama dalam urusan pemerintahan kalo ideologi yang digunakan bukan ideologi ketuhanan..
+1
-1
Mungkin perlu wantimpres khusus agar presiden tidak keseleo lidah melulu
+1
-1
sepakat dengan bang fadly….hebatlah…bener2 sepakat saya….
+1
-1
iya Bung, saya sangat sedih, perilaku Nabi yang sangat saya muliakan digadaikan sebagai seruan untuk menyikapi kondisi politik saat ini
+1
-1
ya…beginilah pilihan rakyat 2009, tp bukan pilihan saya…
+1
-1
soal pilihan, itu baru demokrasi bung…. he he
+1
-1
ya…saya sie entah knapa tidak merasa nyaman dengan demokrasi…entahlah…he..he..
+1
-1
nngak ada yang digadaikan! lo aja yang sok pinter menterjemahkan seperti itu……Nabi Muhammad nggak ngajarin demokrasi ala Fadli Noor….
+1
-1
kan dah jelas bung, SBY mengaitkan demokrasi dengan Muhammad SAW… emang ada demokrasi jaman nabi kita dulu???
+1
-1
Saya tidak mengerti makna demokrasi yang digunakan oleh Presiden SBY dalam himbauan tersebut. dll..dll..
anda sendiri belom paham ,,sudah anda sambung dgan demokrasi nya versi masad masrur..ya kacau jadinya.
saya juga kecewa dgan sby..tapi gak membabi buta..
sungguh..fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan
+1
-1
kurang lebih saya sepakat,
penulis menulis :
Himbauan tersebut seolah menyatakan bahwa Islam pun menjalankan konsep demokrasi.
… lha, bukankah jelas dalam alquran;
untukmu lah agamamu dan untukkulah agamaku…
bukankah dasar-dasar demokrasi sudah ditanamkan oleh islam,
lantas, anda sendiri, memaknai seperti apa?
saya juga udah bosen dengan berita soal SBY, tapi nggak harus berlebihan kayak gini
salam hangat, semoga berkenan
+1
-1
@Erik : justru karena ngga jelas terminologi demokrasi yang digunakan SBY, makanya saya pakai pandangan Masad Masrur sebagai pijakan… barangkali Anda punya pijakan lain soal definisi demokrasi bung ?
@Kang Rey : saya belum ketemu tuh, demokrasi yang ditanamkan Islam, mohon pencerahan Kang…
+1
-1
Menurut saya, Islam justru sebenarnya adalah agama yg demokratis mas, fleksibel dan tidak membebani umat. Mungkin hanya perbedaan jaman dan kepentingan saja. Memang kita tidak boleh keluar dari AlQuran dan Hadist, tetapi suara rakyat juga merupakan hal yg sangat penting. Pada waktu kita di Hisab nanti saja, Pahala dan dosa akan di timbang, apabila dosa yg lebih berat maka kita masuk neraka, klo pahala yg lebih berat, maka kita masuk surga. Mirip dengan pemungutan suara terbanyak, tetapi tidak keluar dari aturan2 ALQuran dan Hadist, maaf kalau saya salah, mohon di benarkan..-salam-
+1
-1
pandangan menarik Mas Try, segeralah berbuat baik
+1
-1
Prinsip dasar dari demokrasi itu bukan “suara terbanyak”, tetapi kesetaraan derajat manusia. Mereduksi demokrasi menjadi sekedar “pemungutan suara” (untuk memilih presiden dan sebagainya) jelas mengaburkan makna dari demokrasi itu sendiri. Dalam demokrasi, musyawarah lebih didahulukan daripada pemungutan suara. Pemungutan suara hanyalah “solusi akhir” ketika musyawarah tak kunjung menghasilkan keputusan, atau musyawarah itu sendiri mustahil dilakukan karena satu dan lain hal.
Banyak orang mengkritik demokrasi, bermodal dari kesalahpahaman mengenai demokrasi. Ingat, demokrasi berarti “pemerintahan oleh rakyat”, bukan pemerintahan oleh kelompok mayoritas.
Kalau 80% rakyat ingin etnik minoritas dibantai (ini contoh saja), apakah itu DEMOKRASI? Apakah suara dan kehendak 80% itu ABSAH? Kan tidak demikian logikanya.
+1
-1
kenyataan memang demikian adanya .orang-orang yang memamfaatkan moment tertentu untuk kepentingan kelompoknya,bahkan tiap hari membicarakan etika berpolitik tetapi ketika kadernya berbuat kasar alias tidak sopan,apakah beliau pernah menegur…enggak kaleeee.
kalau mau mencontoh nabi ya jangan hanya pada moment maulid nabi aja. saya setuju dengan demokrasi ala indonesia…jangan terlalu bangga meniru barat apalagi amerika..udah terbukti demokrasi ala amerika tidak begitu cocok dengan indonesia.
thomas jefferson itu orang yang segan beragama tapi dia tetap mengakui tuhan lebih baik kita mencontoh imam khomeini,muthohari atawa ulama-ulama islam lainnya,tapi ali enggak anti barat lho he he he salam.
+1
-1
pendekatan yang sangat bagus bung Mukti
+1
-1
Sudah lah saudara Fadli Noor!! anda jangan sok pinter!, soal kecil aja dipersoalkan supaya anda keliatan pinter ya?
Jangan seperti anggota pansus ah? Kampungan!
+1
-1
meminjam Lao Tzu “The journey of a thousand miles begins with one step”
+1
-1
Islam memang tidak mengenal demokrasi, kecuali musyawarah. Ulasan anda baik sekali.
Salam, 
+1
-1
@ Ade: Demokrasi itu ya musyawarah. Anda ini salah paham soal demokrasi, tapi maksain kritis terhadap demokrasi.
+1
-1
Sudah jelas setiap pengambilan keputusan didasarkan pada suara terbanyak, aklamasi, voting apapun namanya. Mana argumentasi yang rasional, itulah yang diterima.
Musyawarah dalam Islam tidak begitu, hukumnya dari Tuhan langsung, dan yang berhak memutuskan ahli syura.
Yang punya teori demokrasi kan bilang begitu, prakteknya juga begitu.
+1
-1
@ Ade: Pengambilan keputusan (voting) itu adalah PILIHAN TERAKHIR jika musyawarah tak kunjung menghasilkan keputusan (misalnya argumentasi masing-masing pihak sama kuat). Jadi voting bukan yang utama dalam demokrasi.
Musyawarah, di manapun, selalu dibangun dari prinsip kesetaraan derajat. Dalam komunitas Islam, biarpun “berpedoman pada Al Quran”, selama judulnya musyawarah ya sama saja. Misalnya bagaimana jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap hukum tuhan itu? Kan ujung-ujungnya ya musyawarah dan debat juga. Kalo masih belum ada keputusan, ya VOTING.
+1
-1
Tetap berbeda. Demokrasi, yang memutuskan adalah argumentasi yang rasional. Contohnya seperti nyg disampaikan Sdr Fadli diatas, ttg nikah siri. Yang haram bisa halal, yang halal menjadi haram, asal rasional. Musyawarah dalam Islam, yang memutuskan adalah ahli syura. Semua ahli syura sepakat nikah siri tidak haram, tapi oleh demokrasi, nikah siri menjadi haram (kalau disetujui DPR).
+1
-1
Ade benar, Islam memang mengenal musyawarah tp dilakukan oleh majelis syura yang merupakan orang2 pilihan dan sangat paham soal hukum Islam. Dalam musyawarah versi Islam, acuan utama adalah Al Quran & Hadits.
Musyawarah versi demokrasi, acuan hukumnya adalah pendapat umum. Menjawab pertanyaan Bung Rinaldi “Kalau 80% rakyat ingin etnik minoritas dibantai (ini contoh saja), apakah itu DEMOKRASI? Apakah suara dan kehendak 80% itu ABSAH?” bisa kita lihat keputusan Kongres AS saat menyerang Irak, Afganistan dan lainnya. Mayoritas anggota kongres menyutujui dan hasilnya bisa kita lihat sekarang. Kejahatan kemanusiaan terjadi di negara-negara yang keputusan penyerangannya dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi tersebut.
+1
-1
“Tetapi bagaimanapun juga, dalam sebuah forum musyawarah, sesama ahli Syura adalah setara derajatnya”… itulah yang membedakan Islam dengan demokrasi Indonesia saat ini.
Dalam Islam, semua urusan diserahkan kepada ahlinya untuk dimusyawarahkan interpretasi dari Al Quran dan Hadits. Keputusan majelis syura menjadi payung hukum bagi ummat, sementara demokrasi impor kita menganut prinsip one man one vote. Suara penjahat equal dengan suara ulama, termasuk dalam penyusunan perangkat hukum.
Jika Bung Renaldi menggunakan pendekatan nikah siri diilegalkan karena ini negara modern yang membutuhkan pencatatan, masih banyak upaya lain yang bisa dilakukan kalau hanya menyangkut soal pencatatan. Bisa dengan cara meningkatkan edukasi bagi ummat tentang konsekwensi nikah siri. Membangun modernisasi negara tidak harus dengan mengorbankan hukum agama, bukan ?. Jangan sampai bermaksud membunuh tikus dengan cara membakar lumbung.
Setelah meng-ilegalkan nikah siri karena preventif terhadap hal-hal materialistis (warisan & harta gono-gini) yang merupakan pendekatan kapitalistik, sebentar lagi negara kita akan mewajibkan perjanjian pra-nikah seperti di negara-negara kapitalis lainnya. Semoga tidak terjadi.
Salam
+1
-1
“Nikah siri itu bukan substansi dari ajaran agama. Kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Kenapa sih mesti ngotot membela nikah siri”
Anda keliru. Nikah siri itu sangat subtantif dalam Islam, makanya hal tersebut memiliki rukun dan tidak dapat dilakukan sembarangan. PENCATATAN sebagai hal penting, saya sepakat. Tp tidak boleh mengebiri apa yang sudah diatur dalam agama, apalagi sampai dipidana. Ini adalah bentuk intervensi negara terhadap agama.
Persoalan KTP, STNK dan segala hal lain yang tidak diatur dalam agama, silahkan negara mengaturnya tapi jangan memaksa agama mengatur hal-hal yang tidak ada dalam ajaran agama seperti Fatwa MUI soal Golput Haram.
Pendekatan2 yang Anda gunakan sangat jauh dari subtansi tulisan ini yang mengkritisi penggunaan demokrasi dalam Islam.
+1
-1
begini mas, berbicara soal demokrasi, memang adalah sebuah pilihan, islam tidak memaksakan orang lain untuk memeluk islam, demikian sebaliknya, islam sangat menentang, bagi mereka yang memaksakan aqidahnya untuk ditukar dan diberikan kepada muslim. jadi soal aqidah, jelas.. ….
besok aja dilanjut mas, ngantuk nih
+1
-1
betul Mas, Islam tidak pernah memaksa orang lain untuk memeluk ajaran Islam.
+1
-1
apakah indonesia sebuah negara islam??
demokrasi ala indonesia ialah musyawarah mufakat dgn berladaskan pancasila(tentu masih ingat apa aja isinya)
sy pribadi apa yg di sampaikan oleh presiden SBY tidaklah salah,Baginda Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan musyawarah bersama para sahabatnya sblm mlkukan suatu hal yg penting
+1
-1
Musyawarah yang digunakan oleh Muhammad SAW adalah musyawarah yang berdasar pada ajaran Al Quran
+1
-1
lalu apakah indonesia sebuah negara islam?
+1
-1
Indonesia bukanlah negara Islam, sehingga tidak pada tempatnya membawa konteks pola bernegara ke ranah agama, apalagi jika hal tersebut tidak diatur dalam agama.
+1
-1
Apa sebenarnya inti demokrasi? Yang saya fahami demokrasi merupakan koreksi dari kekuasaan raja yang absolut. Islam tidak mengajarkan demokrasi? Saya kira sangat keliru .Tuhan saja memutuskan solat menjadi 5 waktu melalui dialog bolak balik Rasullulloh. Rasullulloh juga tidak suka-suka sendiri menjalankan pemerintahan. Yang saya tau beliau menghormati agama lain ketika di Madinah.
Kalau beliua suka-suka sendiri pastilah semua penduduk Madinah dipaksa masuk Islam tdk mau? Pancung dianggap bertentangan. Syukur Rasulluloh mengajarkan berbuat arif untuk menjalankan hukum Allah.Salam,saya ikuti diskusi ini sudah mulai hangat. Damai saja dengan menyampaikan pandangan masing2.
+1
-1
demokrasi yang kita bicarakan disini adalah saat pendapat umum menjadi hukum. Bagaimana jika pendapat umum tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami ??
+1
-1
Setuju dengan penulis dan sudah lama ingin menulis yang sama, tapi tak punya kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Terima kasih sudah berbagi.
Indonesia adalah negara demokratis terbesar ketiga di dunia karena melakukan PEMILU langsung dari seluruh rakyat berpartisipasi. Dan bangga sekali akan pujian tersebut apalagi disampaikan oleh negara yang konon paling demoktratis di dunia, AS. Meski makna demokrasi hanya sebatas semua rakyat memilih langsung dari kaum cendikia, idiot, dan orang baik plus para kriminal yang masa tahanan tidak lebih dari 5 tahun memilik suara yang sama: 1 suara setiap orang. Padahal Islam sendiri mengatakan derajat orang yang pintar dan berbeda dengan yang tidak. Itulah demokrasi….
+1
-1
betul, itulah mengapa Thomas Jefferson yang pernah menjadi presiden AS juga mengkritik demokrasi
+1
-1
lutunaaa.. begini ni kalo menyamakan demokrasi dengan mobokrasi..
+1
-1
@Patricksam : praktek di Indonesia, gimana Bung ?
@Rinaldi : saya sudah menggunakan tesis Masad Masrur, anda punya tesis lain barangkali ?
+1
-1
lho bukannya anda uda menyaksikan? silahkan anda nilai, demokrasi atau mobokrasi? ya sebelum nilai tau dulu la apa itu demokrasi atau mobokrasi. Yuk baca lagi..
Sebelumnya coba baca ini dulu:
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/10/02530621/mobokrasi.dan.demokrasi.yang.cacat
+1
-1
@Patricksam : kan dah jelas soal Indonesia, napa SBY merasa Indonesia demokratis dan menyeret2 teladan nabi ?? kan lucu Mas
+1
-1
Berkaca dari keaddaan yang ada lumpuhnya peran informal leader(pemuka agama ) telah menyebabkan interpretasi hal hal yang konseptual menjadi sebatas iklan indomie.. nah hal ini dimamfaatkan betul oleh brutus yang lagi hoki. Kita harus menolak interpretasi sembarangan berkaiatan hal hala yang sakral oleh orang sembarangan.
+1
-1
yang masalah adalah saat majelis ulama mulai ditunggangi kepentingan politik. Coba lihat fatwa haram soal golput… kok bisa ya, majelis ulama bicara golput ??
+1
-1
Yang mengecewakan dari sambutan pas zikir beberapa minggu yang lalu dimonas adalah ini:
quote dari detik “Masyarakat yang baik adalah yang rukun bersatu, toleran dan memelihara persaudaraan. Santun, bertata krama, beretika, tertib, aman dan damai. Jauh dari perilaku kekerasan, fitnah dan adu domba dan perpecahan, dan taat pada pranata sosial,” jelas SBY.
Coba dianalisa lagi mas fadli, satu persatu padanan kata dari sambutan diatas………..garis besarnya apa yah? koq diborong semua yah? pas gw tunjukin berita dari detik ini ama teman gw yg profesinya guru, dia menambahin, keindahan, kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kekeluargaan. wk wk wk
ini linknya
http://www.detiknews.com/read/2010/02/13/123209/1298858/10/kala-sby-bicara-hujan-adu-domba-fitnah-dan-doa
Bukan gw anti pemerintahan, tp mbok mengeluarkan statement masa spt itu, basi banget bukan? dia kan leader, jd leadership donk, yg suaranya menggema dan menggaung ke seluruh antero negeri ini, masa ga bisa mengatakan, HEI, BANGSAKU, NEGERI KITA SEDANG DIRONGRONG KASUS CENTURY, INGAT NEGARA KITA ADALAH NEGARA HUKUM, SEMUA MASALAH DISELESAIKAN DENGAN HUKUM, RAKYAT BISA PRO DAN KONTRA TP INGAT NEGARA HARUS TETAP BERSATU MENYELESAIKAN KASUS INI JANGAN MAU DIPECAH BELAH SIAPA DAN APAPUN. SERET SEMUA YANG BERTANGGUNG JAWAB KE PENGADILAN TANPA TERKECUALI. TITIK (dengan artikulasi yang LANTANG dan TAJAM) masa ky gini aja ga bisa, malu donk ama TUKUL ARWANA………..
+1
-1
ada Ruhut Sitompul gak mas di monas kemarin ??
sebenarnya kalimat itu ditujukan buat Ruhut
+1
-1
Guest User 
- 1 Tahun Kompasiana, Sebuah Penilaian Awal - Salehudin Awal
- Demokrasi-Kedaulatan Rakyat?? - Boedi Tjahjono
- Presiden PKS Jadi Menterinya Presiden SBY - RACHMAD YULIADI NASIR
- Democracy atau Democrazy Sih? - Samdy Saragih
- “Contra Indictio” Demokrasi - muhammad rajab
- Matematik(it)a CICAK-BUAYA - kris bheda somerpes
- Polisi, Suatu Waktu - Rusdi Mathari
- Otonomi Daerah - anjrah lelono broto
