Ada yang aneh dalam pembacaan rekomendasi Pansus Century oleh Fraksi Gerindra. Sejak awal pemerintahan Fraksi Gerindra bersama dengan Hanura dan PDIP telah memposisikan diri menjadi oposisi dan memilih tidak bergabung dalam pemerintahan. Salah satu alasan ketidaksertaan Gerindra dalam pemerintahan adalah pandangan bahwa ekonomi Indonesia dalam pemerintahan SBY lebih kapitalis daripada negara kapitalis. Namun justru dalam pembacaan rekomendasi akhir Gerindra memilih untuk tidak menyebut nama pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pencairan dana bail-out 6,7 trilyun. Beberapa fakta berikut dapat menjadi benang merah mengapa Gerindra yang sangat garang berada di luar pemerintahan tiba-tiba memilih bersikap lunak.

1. Sejak Sjafrie Sjamsuddin diangkat menjadi Wakil Menteri Pertahanan sudah mulai nampak bahwa SBY sedang berusaha menekan sepak terjang Prabowo dengan memasang partner Prabowo dalam lingkaran pemerintahan. Sjafrie yang oleh berbagai pihak termasuk KontraS dianggap sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab terhadap beberapa kasus pelanggaran HAM berat, seperti peristiwa penculikan aktivis 1997/1998, peristiwa Mei 1998 dan peristiwa Trisakti merupakan orang dekat Prabowo yang saat menjadi Danjen Kopassus terbentuk Tim Mawar yang menculik beberapa aktifis. Indikasi keterlibatan Sjafrie dalam pelanggaran HAM tersebut juga dianggap menjadi dasar bagi pemerintah Amerika Serikat yang menolak memberikan visa bagi Sjafrie saat akan menemani SBY ke Amerika Serikat.
2. Andi Arif bersama Desmond Junaidi Mahesa adalah dua diantara beberapa korban penculikan Tim Mawar. Andi Arif adalah mantan Komisaris PT Pos yang saat ini menjadi staf khusus presiden sementara Desmond menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra. Desmond sebelumnya adalah Sekertaris Fraksi Gerindra yang kemudian dicopot setelah bersuara keras soal pemakzulan presiden.
3. Menjelang pembacaan kesimpulan akhir pansus, pada 19 Februari 2010 Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) mendatangi Mako Kopassus CIjantung bersama beberapa keluarga korban 1998. Mereka datang untuk mencari keluarga mereka namun oleh Kopassus dinyatakan tidak ada di sana dan tidak tahu berada dimana. IKOHI dipimpin oleh Mugiyanto yang merupakan aktifis PRD sama dengan Andi Arif. Sehari sebelumnya (18 Feb 2010) Kontras juga mengeluarkan pernyataan sikap yang mendesak SBY untuk menjalankan rekomendasi DPR (2004-2009) terkait kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi pada 1997-1998 silam.

Dari fakta-fakta tersebut, nampak jelas peran Andi Arif sebagai orang SBY yang mencoba menekan Gerindra melalui kasus HAM yang bisa menyeret Prabowo ke persidangan. Adanya Sjafrie Sjamsuddin dalam link SBY juga memiliki peran penting dalam menyuplai informasi dan merangkai puzzle tragedi 1998. Jika Presiden SBY mau menyeret Prabowo ke persidangan, dia dengan mudah melakukannya karena saksi hidup masih ada dan berada di lingkarannya serta dukungan organisasi masyarakat sipil seperti Kontras dan IKOHI dimana Andi Arif memiliki hubungan yang sangat dekat. Jika persidangan di Indonesia gagal menjatuhkan hukuman bagi Prabowo, maka Prabowo dapat diseret ke Mahkamah Internasional untuk kejahatan kemanuasiaan melalui mekanisme Statuta Roma.

Politik transaksional nampaknya akan tetap memayungi alam demokrasi Indonesia. Kita tunggu saja sikap Fraksi Gerindra dalam sidang paripurna soal Century tanggal 02 Maret nanti.