Politik
Lihat Profil    Jadikan teman    Kirim Pesan
orang biasa yang mencoba peduli pada sekeliling...
Demokrat Tidak Beretika
Fadli Noor
|  22 Februari 2010  |  11:16
296
24
Nihil.

Sejak berlangsungnya rapat-rapat Pansus Century, berbagai polemik tentang etika merebak ke permukaan. Mulai dari persoalan etika para anggota dewan tehormat yang cenderung dianggap menginterogasi para saksi, debat kusir dan saling umpat antara anggota dewan hingga perbedaan pandangan parpol koalisi yang dianggap melanggar etika politik.

Nah, yang saat ini menjadi primadona adalah pandangan bahwa perbedaan pendapat antara fraksi demokrat dengan fraksi koalisi lainnya adalah pelanggaran etika koalisi. Dalam salah satu acara TV tadi malam yang menayangkan dialog antara Hayono Isman (Demokrat) dan Mustafa Kamal (PKS) dengan jelas masing-masing pihak memiliki pandangan berbeda soal etika. Hayono Isman menyebut bahwa perbedaan pandangan fraksi anggota koalisi dengan fraksi demokrat adalah melanggar etika politik sementara Mustafa Kamal menyatakan bahwa sidang pansus yang digelar terbuka dimana publik dapat menilai fakta-fakta di rapat pansus apabila PKS menyatakan lain, maka merupakan pelanggaran etika politik terhadap publik.

Etika menurut KBBI (1995) adalah nilai mengenai benar-salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat dan menurut Maryani & Ludigdo (2001) etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi. Mengacu kepada pengertian etika tersebut nampak bahwa pemahaman etika oleh Hayono Isman adalah saat partai koalisi menolak bersuara yang sama dengan Partai Demokrat berarti anggota koalisi tersebut melanggar nilai benar-salah dan aturan yang diatur oleh Partai Demokrat. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa Partai Demokrat menganggap dirinya superior dan partai lain dalam koalisi hanyalah subordinat yang harus patuh kepada Partai Demokrat. Kedangkalan berpikir seorang Hayono Isman adalah saat melihat secara partial bahwa SBY adalah milik Partai Demokrat sehingga partai koalisi lainnya adalah pelengkap Partai Demokrat dalam mengusung capres dan cawapres. Sementara di sisi lain, terlepas dari kepentingan 2014 Mustafa Kamal berusaha melihat etika politik mengikuti common sense yang ada di benak publik. Saat pandangan awal Pansus Century dimana seluruh fraksi kecuali PKB & Demokrat menyatakan bahwa terdapat pelanggaran aturan main dalam penanganan Bank Century, maka publik akan menganggap terjadi penipuan politik apabila pandangan akhir kemudian berbalik 180 derajat semata-mata untuk memuaskan syahwat kekuasaan Partai Demokrat.

Partai Demokrat seharusnya dengan jelas menyebut aturan main dalam koalisi yang mendukung pemerintahan bersih dan bebas korupsi. Kemandirian partai dalam koalisi untuk bertindak dan memainkan peran politik dalam penegakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi tidak bisa diintervensi oleh partai anggota koalisi lainnya termasuk Partai Demokrat yang menganggap dirinya leader koalisi. Setiap partai memiliki ideologi, strategi dan taktik, serta pola pergerakan dalam mewujudkan visi masing-masing termasuk diantaranya visi pemerintahan bersih.

Kekeliruan fatal Partai Demokrat dalam memandang koalisi adalah karena menganggap bahwa mereka memiliki suara terbanyak sehingga common sense koalisi adalah apa yang ada di benak mereka padahal jika mau jujur berhitung jumlah suara koalisi termasuk golkar jauh lebih besar dibandingkan Partai Demokrat + PKB. Jika etika koalisi adalah pendapat umum anggota koalisi, pembangkangan Fraksi Demokrat dan FKB dalam pandangan awal Pansus adalah pelanggaran etika koalisi.


Tags: Century, Partai Demokrat, Etika

Sebarkan Tulisan:
Tanggapan Tulisan
22 Februari 2010 11:22
0

sehabat sejati adalah sahabat yang berani mengatakan kesalahan secara jujur dan santun. Jadi kalau ada anggota partai koalisi yang berani mengatakan kesalahan pemerintahan yang didukungnya, menurut saya, bukan berarti tidak konsisten, tapi seharusnya diterima dengan arif dan bijaksana, agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi

22 Februari 2010 | 11:25
0

setuju bung !, apalagi dasar koalisi adalah untuk pemerintahan bersih. Bukankah SBY pernah mengatakan bahwa bersih-bersih harus dimulai dari istana??

22 Februari 2010 11:45
0

diangunnya koalisi ut kepentingan rakyat, anti korupsi, pemerintahan bersaih, itu sebabnya yang dilakukan oleh pks dan golkar sudah betul. siapa yang berbohong demi kepentingan politik memeprtahankan kekuasaan itu yang amanya pengkhianat hati nurani rakyat

22 Februari 2010 | 11:49
0

ayo dukung koalisi kebenaran

22 Februari 2010 12:06
0

Jangan substansi menjadi kabur, karena mengedepankan perdebatan soal etika.

22 Februari 2010 | 12:18
0

betul Pak Rukyal, nampaknya pesona santun mo digiring ke persoalan hukum, he he he

22 Februari 2010 12:29 via Mobile Web
0

Etika tdk bisa di lepaskan dari moral. Kalau kesalahan mau ditutupi, dimanakah moral itu berada. Berkata BENAR adalah ETIKA YG SESUNGGUHNYA… Coba tanya, dimana nilai MORAL DARI ETIKA KOALISI..?

22 Februari 2010 | 12:58
0

barangkali ada upaya perubahan makna moral. Siapa yg berkuasa dia lah pemilik moral

22 Februari 2010 | 14:46
0

betul.betul nung fadli………….. saya juga berpendapat sama dengan anda, demokrat memandang koalisi itu adalah segerombolan orang yang dapat di pergunakan, di persenjatai, di hipnotis untuk mengikuti segala kemauan dan keinginan si tuan nya.
Tapi sayang seribu sayang…..
Partai koalisi seperti Golkar dan PKS bukan Partai kacangan yan mas……… kesian deh demokrat……
Maunya sih karna sudah terikat kesepakatan koalisi maunya di dukung terus

22 Februari 2010 | 15:10
0

Mereka tdk sadar, kalau ini bukan jaman ORBA lagi…
Mereka pikir, keberhasilan membangun Yayasan spt Jaman ORBA, bisa juga diterapkan ke Parlemen…

22 Februari 2010 | 20:46
0

@pak bedjo : bukan pendapat saya lho, itu pendapat Hayono Isman & Amir Syamsuddin, he he he

@pak tender : yayasannya kan baru kemaren,. blm sempat investasi politik ke partai koalisi bung

22 Februari 2010 12:30
0

apalagi salah satu anggta PD lebih tidak beretika lagi…

22 Februari 2010 | 12:59
0

tidak ada teguran dari partai maupun fraksi, padahal di ruang rapat ada wakil ketua DPP dan ketua fraksinya,….
barangkali itu sikap resmi partai ??????

22 Februari 2010 | 16:51
0

Pernah dia bilang
“aku orang batak” bla….bla……bla….bla, lalu kalo orang batak boleh tak beretika ya…..dia kan di senayan bukan di medan………..kacaulah kau ku bilang hahahahaha………….

22 Februari 2010 12:35
0

Seharusnya kalau memang Partai Koalisi dianggap sudah tidak sejalan seiring, tanpa banyak cakap langsung saja di keluarkan dari Koalisi. Tidak perlu main ancam dan gertak sambal.

Berani?

22 Februari 2010 | 12:59
0

ya, tidak perlu ngomong etika, biar tidak terjadi bias makna soal etika
he he he

22 Februari 2010 16:25
0

memang ,hanya kita disinilah yang beretika,hahaha
penulis lah orang yang paling beretika,memandang satu masalah dengan sudut pandang sendiri,siip maju terus……

22 Februari 2010 | 16:46
0

Pandangan harus dari diri sendiri lah, kalo dari orang laen itu plagiat dong…

23 Februari 2010 | 08:33
0

he he he, skarang lagi trend plagiarisme tuh mas

22 Februari 2010 17:58
0

Setia dan berkoalisi hanya pada kebenaran!

23 Februari 2010 | 08:33
0

kebenaran versi publik tentunya

23 Februari 2010 07:53
0

Negara ini diatur oleh lingkaran setan DPR-Pemerintah melalui mekanisme partai-partai yang hampir semuanya tdk memiliki kemampuan nyata utk kepentingan rakyat. Hanya makelar politik, modal omong doang. Siapapun yang dominan akan seperti Demokrat saat ini, malah lebih parah mungkin kalau PDIP, atau partai yang berafiliasi Taliban, atau afiliasi jendral yg track recordnya krg bagus.

23 Februari 2010 | 08:34
0

saatnya rakyat menentukan pilihan…

3 April 2010 15:04
0

Melana, istri Gayus Tambunan, yang terbukti terima aliran dana kasus markus pajak tiga kali (Rp. 700 juta, Rp. 350 juta dan Rp. 1,2 milyar) adalah staf Ketua DPRD DKI Jkt : Ferrial Sofyan dari Partai Demokrat … kok belum diproses… sedangkan Kapolda Lampung Brigjen Edmon Ilyas sudah dicopot dan sestijab kan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 April 2010

Lebih aneh lagi kasus Miranda :
Selain keanehan kenapa Agus Condro (mantan anggota PDIP yang mengungkap kasus Miranda) sampai hari ini tidak ditangkap (padahal turut menerima travel cheque senilai Rp.500 juta dan belum dikembalikan sampai sekarang ….uenaaak tenan), ada keanehan lain

Dalam kasus Miranda itu, harusnya ikut diperiksa :
1. Brigjen (Purn) Darsup Yusup (staf khusus Ketua Umum Partai Demokrat) yang jelas-jelas sudah mengaku di pengadilan bahwa dia turut menikmati travel cheque senilai Rp.500 juta dan sampai sekarang belum dikembalikan

2. Nunun Nurbaiti (pembagi travel cheque itu) sampai sekarang belum pernah dipanggil di persidangan … apa karena Nunun adalah istri mantan Wakapolri Komjen Pol Adang Dorodjatun?

3. Budi Rohadi (Deputi Gubernur BI) yang juga ikut mencalonkan diri menjadi Deputi Gubernur Senior BI bersama Miranda dan terbukti ikut membagi-bagi uang, kok diperiksapun tidak …. ada apa?

Ada kasus tebang pilih yang lain …..
Kasus korupsi di PT Semen Baturaja yang melibatkan Marzuki Alie (Direktur Komersial PT Semen Baturaja - kini Ketua DPR dari Partai Demokrat) dan Azma Azman Natawijaya (Direktur Teknik PT Semen Baturaja - kini anggota DPR dari Partai Demokrat)

Ini link-nya :
http://news.okezone.com/read/2009/09/29/339/260833/formapi-marzuki-ali-bermasalah

Tulis Tanggapan Anda
Guest User
Search:
Kompasiana Muda Blogshop
Copyright 2008 - 2010