Sejak berlangsungnya rapat-rapat Pansus Century, berbagai polemik tentang etika merebak ke permukaan. Mulai dari persoalan etika para anggota dewan tehormat yang cenderung dianggap menginterogasi para saksi, debat kusir dan saling umpat antara anggota dewan hingga perbedaan pandangan parpol koalisi yang dianggap melanggar etika politik.

Nah, yang saat ini menjadi primadona adalah pandangan bahwa perbedaan pendapat antara fraksi demokrat dengan fraksi koalisi lainnya adalah pelanggaran etika koalisi. Dalam salah satu acara TV tadi malam yang menayangkan dialog antara Hayono Isman (Demokrat) dan Mustafa Kamal (PKS) dengan jelas masing-masing pihak memiliki pandangan berbeda soal etika. Hayono Isman menyebut bahwa perbedaan pandangan fraksi anggota koalisi dengan fraksi demokrat adalah melanggar etika politik sementara Mustafa Kamal menyatakan bahwa sidang pansus yang digelar terbuka dimana publik dapat menilai fakta-fakta di rapat pansus apabila PKS menyatakan lain, maka merupakan pelanggaran etika politik terhadap publik.

Etika menurut KBBI (1995) adalah nilai mengenai benar-salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat dan menurut Maryani & Ludigdo (2001) etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi. Mengacu kepada pengertian etika tersebut nampak bahwa pemahaman etika oleh Hayono Isman adalah saat partai koalisi menolak bersuara yang sama dengan Partai Demokrat berarti anggota koalisi tersebut melanggar nilai benar-salah dan aturan yang diatur oleh Partai Demokrat. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa Partai Demokrat menganggap dirinya superior dan partai lain dalam koalisi hanyalah subordinat yang harus patuh kepada Partai Demokrat. Kedangkalan berpikir seorang Hayono Isman adalah saat melihat secara partial bahwa SBY adalah milik Partai Demokrat sehingga partai koalisi lainnya adalah pelengkap Partai Demokrat dalam mengusung capres dan cawapres. Sementara di sisi lain, terlepas dari kepentingan 2014 Mustafa Kamal berusaha melihat etika politik mengikuti common sense yang ada di benak publik. Saat pandangan awal Pansus Century dimana seluruh fraksi kecuali PKB & Demokrat menyatakan bahwa terdapat pelanggaran aturan main dalam penanganan Bank Century, maka publik akan menganggap terjadi penipuan politik apabila pandangan akhir kemudian berbalik 180 derajat semata-mata untuk memuaskan syahwat kekuasaan Partai Demokrat.

Partai Demokrat seharusnya dengan jelas menyebut aturan main dalam koalisi yang mendukung pemerintahan bersih dan bebas korupsi. Kemandirian partai dalam koalisi untuk bertindak dan memainkan peran politik dalam penegakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi tidak bisa diintervensi oleh partai anggota koalisi lainnya termasuk Partai Demokrat yang menganggap dirinya leader koalisi. Setiap partai memiliki ideologi, strategi dan taktik, serta pola pergerakan dalam mewujudkan visi masing-masing termasuk diantaranya visi pemerintahan bersih.

Kekeliruan fatal Partai Demokrat dalam memandang koalisi adalah karena menganggap bahwa mereka memiliki suara terbanyak sehingga common sense koalisi adalah apa yang ada di benak mereka padahal jika mau jujur berhitung jumlah suara koalisi termasuk golkar jauh lebih besar dibandingkan Partai Demokrat + PKB. Jika etika koalisi adalah pendapat umum anggota koalisi, pembangkangan Fraksi Demokrat dan FKB dalam pandangan awal Pansus adalah pelanggaran etika koalisi.